KEGIATAN KEMENPERIN

Kinerja Itjen Tahun 2011


Jumat, 16 Desember 2011

Perkenankan kami menyampaikan kepada seluruh Kemenperiners sebagai stakeholder Itjen, kegiatan Inspektorat Jenderal selama tahun 2011 sebagai berikut :

1. Kebijakan Pengawasan

Telah dirumuskan kebijakan pengawasan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari KKN, serta mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

2. Audit Kinerja

Telah dilakukan audit kinerja terhadap 59 unit kerja Pusat dan vertikal (11 Balai Besar, 11 Baristand, 7 Balai Diklat Industri dan 17 Unit Pendidikan), serta 33 unit Kerja Unit Dana Dekonsentrasi pada Dinas yang menangani bidang industri Provinsi, dengan melakukan penilaian efektifitas dan efisiensi kegiatan unit kerja dari 6 aspek yang meliputi : aspek Program, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Barang Milik Negara, Sistem dan Metode, serta Pelayanan Publik. 

3. Mempertahankan Opini WTP

Telah disusun Rencana Aksi Mempertahankan Opini WTP, melakukan Reviu Laporan Keuangan/ Barang Milik Negara pada 59 unit kerja pusat dan vertikal, serta melakukan pendampingan audit BPK, sehingga Kementerian Perindustrian berhasil mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2010.

4. Penilaian KPK

  1. Kementerian Perindustrian berpartisipasi pada Program Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Tahun 2011 yang dilakukan oleh KPK, dengan hasil Kementerian Perindustrian menduduki peringkat pertama instansi yang berinisiatif untuk pencegahan korupsi dari 29 instansi Pemerintah. 
  2. Dalam upaya pencegahan terjadinya praktek KKN dan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perindustrian, kami telah berperan aktif dalam pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan menggunakan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta Unit Pelayanan Publik (UPP) yang memproses seluruh penerbitan rekomendasi dalam satu Unit dengan menggunakan system e-licensing. Sehubungan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan, hasil survey Integritas Pelayanan Publik KPK Tahun 2011, menempatkan Kementerian Perindustrian pada peringkat 4 besar Integritas Pelayanan Publik terbaik dari 89 Instansi (Tahun 2010 peringkat ke 14 dari 50 instansi, Tahun 2009 peringkat ke 39 dari 39 instansi).

5. Pengawasan P3DN.

Dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah : 

  1. Telah dilakukan Temu Teknis Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di 6 (enam) Provinsi, yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatra Utara yang diikuti oleh 425 orang Inspektur dan 132 Auditor dari Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk menyamakan persepsi dalam melakukan audit agar semua Instansi Pemerintah ke depan taat terhadap ketentuan P3DN dalam pengadaan barang dan jasa.
  2. Fasilitasi pelaksanaan Penilaian Pemberian Penghargaan “Cinta Karya Bangsa” Tahun 2011 untuk tingkat Kementerian/Lembaga, Badan Usaha milik Negara/Daerah, dan Pemerintah Provinsi, untuk memotivasi dan membangun komitmen dalam upaya peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Penyerahan penghargaan akan disampaikan oleh Presiden/Wakil Presiden pada bulan Desember 2011.

6. Penyelenggaraan SPIP

Dalam rangka membangun komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, untuk taat terhadap azas, norma, prosedur dan aturan yang berlaku, kami secara bertahap menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern melalui kegiatan sosialisasi (59 unit pusat dan vertikal), pelatihan (54 Eselon II, 60 Eselon III, 108 Eselon IV, dan 53 Staff Pelaksana dan 9 Auditor), pembentukan Satgas di 4 Unit Eselon I (Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Industri Agro, dan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah), melakukan Diagnosis Assessment Inspektorat Jenderal dalam penyusunan dan penyempurnaan Infrastruktur SPIP. 

7. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Sampai dengan awal bulan Desember tahun 2011, Inspektorat Jenderal telah menyelesaikan audit pada 165 Satuan Kerja Obyek Pemeriksaan, dengan jumlah temuan tahun 2011 sebanyak 1.124 temuan dengan nilai 97.960.000,-. Berdasarkan temuan tersebut, setelah dilakukan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, yang sudah selesai ditindak lanjuti sebanyak 679 temuan dengan nilai Rp. 17.895.000,- sedangkan sisanya sebanyak 445 temuan dengan nilai Rp. 80.065.000,- dalam proses penyelesaian.

8. Monitoring dan Evaluasi kegiatan prioritas

Telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan kebijakan / program pengembangan industri sebagai berikut :

  1. Monev pemberian bantuan peralatan dan mesin melalui dana tugas pembantuan di 72 Kabupaten/Kota, menunjukkan bahwa 97 % bantuan mesin/peralatan sesuai dengan kebutuhan KUB, 88% KUB penerima bantuan meningkat produktifitasnya, terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja pada 70% KUB penerima bantuan, serta terjadi peningkatan keuntungan terhadap 87 % KUB penerima bantuan.
  2. Monev Jasa Pelayanan Teknis pada Balai Besar dan Baristand menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan Balai Besar dan Baristand berupa kegiatan pengujian sedangkan kegiatan litbang belum optimal.
  3. Monev ITPT menunjukkan bahwa perusahaan yang mengikuti program restrukturisasi ITPT mengalami peningkatan produktifitas, investasi, tenaga kerja maupun efisiensi penggunaan energi.
  4. Monev Unit Pendidikan menunjukkan bahwa secara umum Sekolah menengah kejuruan di bawah naungan Kementerian Perindustrian baru mencapai nilai rata-rata dibawah 50 dari nilai 100 yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengarah ke Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
  5. Monev Capaian Key Performance Indicators (KPI) Eselon I dan II menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan unit kerja belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Monitoring Capaian KPI diusulkan untuk digunakan sebagai tools early warning system dalam pencapaian KPI sesuai dengan target yang direncanakan.
  6. Monev Revitalisasi Industri Gula tahun 2009-2010 yang dilaksanakan pada 20 Pabrik Gula (PG) penerima stimulus Mesin/Peralatan menunjukkan bahwa sebagian besar bantuan yang diberikan kepada pabrik gula mencapai sasaran, dan ada sebagian kecil yang tidak tepat sasaran, pemberian stimulus juga belum berdampak signifikan pada peningkatan kinerja di masing-masing PG. Diusulkan agar dilakukan evaluasi performance PG secara menyeluruh sebelum pemberian stimulus Mesin/Peralatan, sehingga dapat diukur secara kuantitatif perbaikan yang terjadi.
  7. Monev Pengembangan Klaster Industri Agro pada 15 daerah di 10 provinsi menunjukkan bahwa keterkaitan antara para pelaku Klaster Industri dalam meningkatkan rantai nilai belum tercipta karena belum terdapat kesamaan persepsi dalam menerjemahkan konsep klaster, selain itu kebijakan otonomi daerah kurang mendukung koordinasi antara pemangku kepentingan dalam pengembangan klaster industri. Disarankan untuk dilakukan pembentukan dan penguatan kapasitas forum klaster.
  8. Monev Program Dekonsentrasi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang dilakukan di 33 Provinsi menunjukkan bahwa program dekonsentrasi industri berhasil meningkatkan kuantitas dan kualitas produk industri, serta meningkatkan kesejahteraan di wilayahnya. Disarankan agar pelaku usaha IKM didorong untuk menjadikan usahanya berbadan hukum dan kegiatan program dekonsentrasi lebih banyak diarahkan pada promosi, pelatihan terkait peningkatan kualitas, serta perencanaan keuangan dengan fokus industri kecil.
  9. Monev Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Industri Kecil dan Menengah, menunjukan bahwa dalam pengajuan kredit terdapat persyaratan yang secara umum sulit dipenuhi yaitu ketersediaan laporan keuangan/pembukuan, agunan dan legalitas perusahaan.

9. Kegiatan pendukung infrastruktur dan suprastruktur pengawasan :

  1. Dalam rangka pengembangan SDM Pengawasan, telah dilakukan Assesment APIP Itjen, bekerjasama dengan Management Assesment Centre BPKP, untuk mengetahui kebutuhan APIP baik dari segi kualitas maupun kuantitas, serta dilakukan 6 pelatihan, 7 Workshop, 10 Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), Capacity dan Character Building peningkatan SDM Pengawasan.
  2. Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, kami telah mengembangkan database unit kerja (auditi), menerapkan manajemen mutu ISO 9001: 2008, serta penyusunan berbagai macam pedoman pengawasan.
  3. Dalam rangka pembinaan dan pendampingan unit kerja, kami menyediakan Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal dan penerbitan majalah pengawasan “Solusi”, yang sampai bulan Desember telah terbit sebanyak 3 edisi.

10. Lain-lain.

  1. LAKIP Inspektorat Jenderal tahun 2010 telah dilakukan evaluasi bersamaan dengan seluruh eselon I Kementerian Perindustrian dengan mengacu kepada Peraturan-peraturan dari Kementerian PAN & RB.
    Aspek yang dinilai meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.
    Hasil Evaluasi : Inspektorat Jenderal memperoleh nilai tertinggi dengan nilai 87,31. 
  2. Hasil survei Kepuasan Pelanggan SMM ISO 9001:2008 dengan Responden : 163 unit auditi (pengguna pelayanan Inspektorat Jenderal Kemenperin)
    tahun 2010 (%): belum puas (3,83%), kurang puas (7,14%), cukup puas (72,53%), sangat puas (16,48%), tidak jawab (0,02%). 
    tahun 2011 (%): belum puas (0%), kurang puas (0,62%), cukup puas (63,35%), sangat puas (35,40%), tidak jawab (0,63%). 

Mohon saran dan kritik kostruktif dari para kemenperiners demi memajukan, Industri, dan Kementerian Perindustrian umumnya, serta Itjen khususnya.

Share:

Berita Serupa

Kegiatan Lainnya  

Twitter