BERITA INDUSTRI

Kerugian Ponsel Ilegal Rp35 Triliun - Perangkat Tanpa Nomor IMEI Akan Diblokir


Kamis, 4 Juli 2013

sumber : Koran Sindo

JAKARTA - Pemerintah dan lembaga terkait menyiapkan strategi dari hulu sampai hilir untuk mengatasi maraknya peredaran perangkat telekomunikasi ilegal di Indonesia.
Salah satunya dengan pemblokiran perangkat telepon seluler (ponsel) yang tidak memiliki nomor IMEI (international mobile equipment identity) resmi atau ilegal. Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan mengatakan, dari tahun ke tahun jumlah ponselyangberedardiIndonesia terus meningkat. Jika tahun lalu total pendaftaran ponsel hanya sekitar 50-60 juta unit, tahun ini jumlahnya sudah mencapai 40 juta unit dalam lima bulan pertama 2013.
"Ini mencerminkan bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang relatif baik sekali tapi juga mencerminkan aspirasi dan keharusan kita untuk bisa melakukan industrialisasi di dalam negeri," ujar Mendag seusai melakukan rapat bersama kementerian/lembaga dan asosiasi terkait bidang telekomunikasi di Jakarta kemarin.
Saat ini diperkirakan, jumlah total perangkat telekomunikasi yang beredar di Tanah Air, baik di tangan pengguna maupun masih di pergudangan dan/atau pertokoan, sekitar 500 juta unit. Sedangkan, jumlah perangkat telekomunikasi atau ponsel yang nomornya aktif digunakan berkisar 250 juta unit. Dari jumlah tersebut, kata Mendag, 20-30% atau sekitar 70 juta unit ponsel tidak terdaftar nomor IMEI-nya.
Jika diasumsikan, biaya pendaftaran untuk mendapat IMEI adalah Rp500.000, maka terdapat Rp35 triliun potensi pendapatan yang gagal masuk ke kas negara. "Itu belum termasuk pajak pertambahan nilai yang 10%," sebut mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini.
Terkait banyaknya jumlah ponsel yang tidak ber-IMEI, pemerintah berencana melakukan pemblokiran terhadap ponsel dengan IMEI yang unlegitimated (yang ilegal, yang merupakan hasil kloning dan atau juga yang kosong). Namun, menurut Mendag, prosesnya tidak mudah dan harus dilakukan secara cermat dan bijak.
Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sendiri menyatakan sepakat, namun sebelumnya harus dilakukan sosialisasi intensif. "Kepada masyarakat yang menggunakan layanan seluler tidak perlu panik karena proses menuju rencana pemblokiran IMEI tersebut masih cukup lama dan bisa sekitar 1 tahun berlangsung masa transisi dan sosialisasinya," tulis siaran pers yang dipublikasikan dalam situs resmi Kemenkominfo kemarin.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) yang juga Direktur Utama Telkomsel Alex Janangkih Sinaga mengatakan, pelaku industri telekomunikasi siap berkolaborasi dan akan berperan maksimal untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Pihaknya juga siap memberikan data-data yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
Industri Ponsel Harus Dibangun
Sementara, Gita Wirjawan menekankan perlunya Indonesia untuk segera memiliki industri ponsel di dalam negeri sebagai penopang pasar ponsel di Tanah Air yang kian membesar. Menurutnya, pengalihan teknologi dan modal bisa dilakukan dengan skala lebih besar untuk bisa membangun kapasitas produksi di dalam negeri agar bisa memproduksi barang-barang yang sangat dibutuhkan termasuk ponsel.
"Sudah ada beberapa perusahaan besar dan menengah dari Asia maupun luar Asia yang berminat untuk membangun kapasitas produksi di Indonesia. Ujungnya adalah bagaimana supaya unit produksi yang dibangun di Indonesia ini bisa bersaing dengan unit di negara mana pun," tandasnya. Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi mengatakan, ditinjau dari segi nilai, sekitar 60% komponen ponsel sudah bisa diproduksi di dalam negeri.
Di antaranya, komponen casing, keypad, baterai, charger dan motherboard. "Saat ini juga sebetulnya sudah ada sekitar delapan merek ponsel asli Indonesia, di antaranya Polytron, Cross, Mito, Advan, TiPhone, Venera. Tapi, semuanya dibuat di luar negeri, sehingga yang dapat manfaatnya ya tenaga kerja di luar negeri," ujarnya.

Share:

Twitter