SIARAN PERS

Sosialisasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI)


Rabu, 22 Mei 2002

SOSIALISASI KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA (KADI)

 

Tahun 1994 Indonesia meratifikasi Agreements Establishing WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreements Establishing The World Trade Organization (WTO) termasuk didalamnya Agreement on Implementation of Article VI of General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, Agreement on Subsidies and Countervailing Measure of Article XVI of GATT 1994 dan Agreement on Safeguards.

 

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut, semua aturan dan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh WTO wajib dipatuhi dan diimplementasikan oleh semua negara-negara anggotanya dalam rangka liberalisasi dan perdagangan yang sehat (fair trade practices) serta bertujuan meniadakan hambatan-hambatan perdagangan (trade barriers).

 

Adapun tindak lanjut dari ketentuan-ketentuan WTO di atas, Indonesia telah mengeluarkan :

 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan;

Keputusan Menperindag Nomor : 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi, yang beberapa Pasalnya diubah dan ditambah dengan Keputusan Menperindag Nomor : 216/MPP/Kep/7/2001;

Keputusan Menperindag Nomor : 136/MPP/Kep/6/1996 dan Nomor : 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 34 tahun 1996, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mempunyai tugas pokok :

 

Melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang dumping dan atau mengandung barang subsidi yang menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri barang sejenis;

Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi yang mengenai dugaan adanya barang dumping dan atau barang mengandung subsidi;

Mengusulkan pengenaan bea masuk anti dumping dan atau bea masuk imbalan kepada Menperindag;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Menperindag.

Sehubungan dengan tugas-tugas yang diemban KADI, maka KADI berkewajiban untuk mensosialisasikan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perdagangan dunia yang telah diratifikasi dengan tujuan agar masyarakat khususnya dunia usaha Indonesia tidak menjadi korban praktek-praktek perdagangan yang tidak sehat atau unfair trade practices, yang meliputi dumping dan subsidi.

 

Sampai dengan bulan Mei 2002 Indonesia telah menuduh kepada negara lain sebanyak 22 kasus, dengan rincian sebagai berikut :

 

9 komoditi telah dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), satu diantaranya saat ini dalam proses sunset review;

5 komoditi masih dalam proses;

8 komoditi penyelidikannya dihentikan karena tidak memenuhi persyaratan.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dunia usaha tentang dumping dan subsidi, maka KADI melaksanakan sosialisasi antara lain dalam bentuk ceramah, diskusi dan penyuluhan di 10 (sepuluh) daerah pada tahun 2002.

 

 

 

 

 

 

 

Untuk informasi mengenai Dumping dan Subsidi dapat menghubungi :

 

Sekretariat KADI

 

Gedung Departemen Perindustrian dan Perdagangan Lantai 4

 

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12950

 

Telp. : 62-21-5275677, 5252465, 5255509 ext. 2445

 

Faks. : 62-21-5252465

 

e-mail : viva@dprin.go.id

 

 

 

 

 

Jakarta, 22 Mei 2002

 

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

Share:

Twitter