BERITA INDUSTRI

Tax Holiday Harus Diperluas


Rabu, 16 Januari 2013

UNILEVER DAN CHANDRA ASRI BEBAS PAJAK
JAKARTA-Fasilitas pembebasan pajak dengan jangka waktu tertentu (tax holiday) harus diperluas ke berbagai sektor strategis guna menarik investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Proses untuk memperoleh fasilitas dan insentif itu juga harus dipermudah.

Pemerintah tidak perlu pelit memberikan fasilitas tax holiday atau insentif perpajakan lainnya hanya karena khawatir penerimaan pajak menurun. Sebab, meski dalam jangka pendek fasilitas tersebut mereduksi setoran pajak, dalam jangka panjang fasilitas itu justru mendongkrak penerimaan negara dan menciptakan lapangan kerja.

Demikian kesimpulan wawancara Investor Daily dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri, Riset, dan Teknologi Bambang Sujagat, Direktur Indef Enny Sri Hartarti, dan pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Nina Sapti di Jakarta,Selasa (15/1).

Mereka diminta komentar atas terbitnya keputusan menteri keuangan (KMK) tentang tax
holidayuntuk PT Unilever Oleochemical Indonesia dan PT Chandra Asri Petrochemical.

Seperti dikemukakan Menteri Perindustrian MS Hidayat, Selasa, aturan tax holiday untuk dua per usahaan itu sudah ditandatangani menteri keuangan pada akhir Desember lalu.

Tax holiday diberikan kepada Unilever terkait investasi pabrik pengolahan minyak sawit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke senilai Rp 1,27 triliun dan Chandra Asri yang membangun pabrik butadiene di Cilegon-Banten senilai Rp 1,3 triliun.

Fasilitas tersebut diberikan dalam bentuk pembebasan pajak penghasilan (PPh) selama jangka waktu 5-10 tahun, terhitung sejak tahun pajak dimulainya produksi komersial. Setelah berakhir,wajib pajak diberikan pengurangan PPh badan sebesar 50% dari pajak penghasilan terutang selama dua tahun.

Enny Sri Hartarti menyayangkan kenapa hanya dua perusahaan yang memperoleh tax holiday, padahal peraturan menteri keuangan yang mengatur kriteria teknis tax holiday sudah keluar sejak Agustus 2011."Apakah memang hanya dua perusahaan ini yang memenuhi kriteria mendapat tax holiday,"kata dia.

Dia juga mengkritik lambatnya kinerja birokrasi, sehingga pemrosesan permohonan tax holiday berjalan satu tahun lebih. Pasalnya,waktu pemrosesan sebetulnya tidak memerlukan waktu lama bila pemerintah punya standar operasional prosedur dan evaluasi perhitungan.

Menurut Enny, tax holiday digunakan pemerintah sebagai kebijakan untuk meningkatkan
daya saing dan sebagai insentif bagi investor meningkatkan investasinya. Dia menilai, meski dalam jangka pendek ada potensi pendapatan pajak berkurang, pemerintah bisa mendapatkan manfaat lebih besar dalam jangka panjang,karena berkembangnya investasi baru. Selain itu, ketika Indonesia kini menghadapi defisit neraca perdagangan, dibutuhkan insentif khusus agar terjadi investasi baru di sektor-sektor prioritas, seperti hilirisasi hasil tambang dan penciptaan lapangan kerja.

"Industri-industri yang mampu berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan berdampak positif terhadap lapangan kerja perlu diberikan insentif juga, apakah bentuknya tax holidayatau insentif pajak lainnya,"kata dia.Enny juga melihat sektor usaha menengah kecil/UKM dan industri berorientasi lokal yang memiliki kandungan impor kecil dan berorientasi ekspor harus mendapatkan insentif.

Senada dengan Enny, Bambang Sujagat mengatakan, objek tax holiday perlu diperluas, terutama pada investasi-investasi yang memberikan nilai tambah seperti hilirisasi, padat karya, dan sharingteknologi tinggi."Pemerintah jangan hanya melihat dari potensi berkurangnya penerimaan pajak karena pemberian tax holiday, tetapi dampak jangka panjang dari investasi tersebut sangat besar,"kata Bambang.

Bambang mendesak pemerintah aktif menyosialisasikan tax holiday agar investor yang memenuhi syarat tertarik untuk mengajukan permohonan.

Dihubungi terpisah, Nina Sapti menegaskan, Indonesia harus banyak belajar dari negara lain seperti Tiongkok dalam menyediakan tax holiday. Negeri Tirai Bambu itu cukup piawai dalam menarik minat investor luar negeri dengan menyediakan banyak insentif.

Menurut dia, kriteria investor yang berhak mendapat tax holidayatau insentif lainnya perlu jelas agar menarik sebanyak mungkin investor.Namun, dia tetap mengingatkan insentif tersebut perlu ada batas waktunya.

Nina sependapat bahwa objek tax holiday perlu diperluas, termasuk sektor manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja."Pemerintah perlu menunjukkan keberpihakan dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan dan pemberantasan kemiskinan dengan mendorong sektor manufaktur. Untuk itu, sektor manufaktur butuh insentif,"kata Nina.

Enny Sri Hartati, Bambang Sujagat, dan Nina Sapti yakin bahwa fasilitas tax holiday maupun insentif lain mampu memperbaiki iklim investasi dan mendongkrak saya saing perekonomian nasional.Dalam pandangan Nina Sapti, daya saing bisnis Indonesia kalah dibanding negara lain karena minimnya keringanan pajak dan aturan yang masih tumpang tindih.

Berbondong-bondong

Dirjen Basis Manufaktur Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Panggah Susanto mengatakan, keluarnya KMK pembebasan pajak untuk Unilever dan Chandra Asri diyakini mampu merangsang investor mempercepat realisasi investasinya di Indonesia."Investor lain bisa melihat bahwa pemerintah serius dengan fasilitas tax holiday sehingga mereka akan berbondong-bondong menanamkan modalnya di Indonesia,"kata Panggah.

Sementara itu, Kepala Pusat Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kemenperin Harris Munandar menyatakan, kedua perusahaan tersebut baru bisa menikmati fasilitas tax holiday setelah berproduksi komersial.

Die menyebutkan pula, salah satu anak perusahaan Sinarmas Group berencana membangun pabrik oleokimia terbarukan di Dumai, Riau,senilai Rp 2-2,8 triliun dan berharap dapat memperoleh tax holiday."Kami sedang mengkaji. Ada dokumen yang harus dilengkapi,"kata Harris.

Kriteria

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.011/2011, tax holiday berlaku untuk industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah, dan ekster nalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Adapun industri pionir yang dimaksud adalah logam dasar, pengilangan minyak bumi/kimia dasar,permesinan, industri yang bergerak pada bidang sumber daya terbarukan, dan industri peralatan komunikasi. Syarat lainnya, penerima fasilitas ini harus mempunyai rencana penanaman modal minimal sebesar Rp 1 triliun. Wajib pajak juga harus me-nempatkan dana di perbankan Indonesia minimal 10% dari rencana total investasinya dan tidak boleh dita-rik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal.

Berdasarkan informasi yang dijaring Investor Daily dari Kemenperin dan BKPM, selain Unilever dan Chandra Asri, ada beberapa perusahaan yang mengajukan dan berminat memperoleh fasilitas tax holiday.

Sedikitnya ada 10 perusahaan, yakni PT Krakatau Posco yang membangun pabrik baja bernilai investasi US$ 6 miliar di Cilegon, Honam Petroleum Corporation dari Lotte Group (berencana membangun pabrik petrokimia senilai US$ 5 miliar),PT Hankook Tire Indonesia, PT Indoferro (investasi US$ 130 juta untuk pembangunan pabrik pig iron),PT Caterpillar (investasi pabrik alat berat US$ 150 juta), PT Aneka Tambang Tbk, PT Indorama Tbk (membangun pabrik poliester senilai US$ 265 juta), Kuwait Petroleum Company, anak usaha Sinarmas, serta pabrik serat ban dari Jerman.

Direktur Utama PT Antam Alwin Syah Lubis menuturkan, pihaknya sudah mengajukan tax holiday untuk dua proyek hilirisasinya senilai US$ 2 miliar,yakni proyek feronikel di Halmahera Timur dan? proyek smelter grade Alumina di Tayan, Kalimantan Barat.

Prosedur untuk memperoleh fasitas tax holiday diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 93 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau dikenal tax holiday di sektor Industri. Investor yang ingin mendapatkan tax holiday harus mengajukan kepada menteri perindustrian (menperin).

Menperin kemudian menugaskan dirjen terkait untuk memberikan rekomendasi kepada kepala BPKIMI untuk diverifikasi. Kepala BPKIMI melaporkan kembali kepada menperin untuk menentukan apakah calon investor layak menerima tax holiday. Berikutnya, menperin menyampaikan rekomendasi BPKIMI kepada komite verifikasi di Kementerian Keuangan yang diketuai oleh wakil menteri keuangan.

Menurut Harris Munandar,proses versifikasi untuk memperoleh tax holiday hanya memerlukan waktu 22 hari kerja hingga maksimal satu bulan.

sumber : Investor Daily

Share:

Twitter