BERITA INDUSTRI

Mobil Murah Bakal Diwajibkan Pakai BBM Non Subsidi


Kamis, 20 Desember 2012

Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Budi Darmadi menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan turunan aturan yang berkaitan dengan mobil murah dan ramah lingkungan (low cost and green car/LCGC) harus mengkonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan oktan 92.

"Peraturan LCGC akan segera terbit, namun pemerintah akan mengatur bahwa produk LCGC memakai standar mesin yang mengonsumsi BBM jenis Pertamax. Agen Pemegang Merek (APM) harus mengikuti aturan ini jika terlibat dalam proyek LCGC," ujar Budi di Jakarta, Rabu (19/12).

Ia beralasan dengan mobil LCGC menggunakan BBM non subisidi maka bisa mengurangi beban beban pemerintah yang setiap tahunnya harus menambahkan kuota BBM subsidi. "Dengan konsumsiBBM 1 liter yang bisa menempuh jarak 22 kilometer, maka produk LCGC sangat irit bahan bakar," ujarnya.

Selain alasan efisiensi, bahan bakar non-subsidi merupakan jenis yang hasil pembakarannya akan lolos uji emisi karbon. "Regulasi LCGC yang kita rancahg kan memberi syarat kriteria bahan bakar harus lolos uji emisi euro 2, ini supaya sifat green carnya dapat, karena itu sebaiknya menggunakan bahan bakar beroktan 88," ujarnya.

Dengan rekomendasi itu, konsumen diharapkan membeli bahan bakar non-subsidi seperti pertamax atau sejenis dari SPBU asing. Namun, karena sifatnya imbauan, pihaknya tidak bisa memaksa pemilik kendaraan menggunakan Pertamax. "Kalau di jalan saya tidak paksa pemilik kendaraan beralih dari premium," kata Budi.

Pada dasarnya, kata dia, mobil LCGC terdiri dari berbagai jenis dengan bahan bakar berbeda mulai dari jenis hibrid, listrik, dan CNG yang memakai gas. Artinya, ada banyak alternatif pilihan bahan bakar bagi pengguna kendaraan. Kemenperin membuat tiga regulasi soal LCGC. Dua aturan diantaranya terkait kewajiban impor peralatan pabrik dan regulasi lain terkait bahan baku bagi produsen yang telah diedarkan Mei lalu. Aturan regulasi bahan bakar diperkirakan tuntas akhir tahun ini.

Selain tiga regulasi itu, spesifikasi produksi LCGC untuk produksi massal juga diatur dalam Peraturan Presiden. Rancangannya berasal dari usulan Kemenperin, dan saat ini sedang dibahas Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara.

Namun demikian Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Sudirman menjelaskan Merek (APM) akan menyiapkan semua persyaratan yang diperlukan untuk terlibat dalam proyek LCGC. "APM yang ikut dalam proyek LCGC pasti memenuhi periru'ntaan pemerintah dalam memasarkan produknya. Namun, diperlukan edukasi kepada masyarakat yang ingin membeli produk LCGC bahwa konsumsi BBM memakai oktan 92," ujarnya.

Rencananya, pemerintah memberikan insentif bagi prinsipal yang memproduksi LCGC di dalam negeri dengan tingkat kandungan komponen lokal di atas 40% dan diharapkan dapat ditingkatkan terus mencapai 80%. Insentif tersebut nantinya tergabung dalam aturan Low Carbon Emission Project (LCEP) bersama pengembangan mobil ramah lingkungan lainnya seperti mobil listrik, hybrid dan gas.

Menurut Direktur Marketing Astra Daihatsu Motor (ADM) Amelia Tjandra, dengan mengak-tifkan teknologi Eco-Driving, pola pengendara akan lebih baik untuk efisiensi bahan bakar. Sedangkan MID dapat memberikan informasi jarak rata-rata dan juga dapat mengetahui seberapa efisien penggunaan BBM. "ADM selalu memberikan edukasi kepada pengguna kendaraan untuk berkendara yang baik dan efisien dalam penggunaan BBM," kata Amelia.

Sumber : Harian Ekonomi Neraca

Share:

Twitter