KEGIATAN KEMENPERIN

Seminar Strategi Industri TPT Menyongsong Pemberlakuan SNI Wajib


Kamis, 19 April 2012

Seminar Tekstil Nasional diselenggarakan oleh Balai Besar Tekstil (BBT) di Hotel Savoy Homann Jl. Asia Afrika No. 112 Bandung, Senin (16/4/2012). Seminar ini dihadiri oleh 63 peserta dari perusahaan swasta, 8 peserta dari Sekolah/Universitas, 13 peserta dari Instansi Pemerintah, 30 orang pejabat struktural/fungsional di lingkungan Kemenperin dan 5 orang tamu undangan. Seminar berlangsung  mulai pukul 08:00 – 12:00 WIB.  

Materi yang disampaikan dalam seminar ini adalah:

  1. "Peningkatan Daya Saing Industri TPT Melalui Standardisasi" (Dipl.Ing., H.Ade Sudradjat Usman, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia)
  2. "Upaya Industri TPT Dalam Menghadapi Perberlakuan SNI Wajib" (Sudarman Wijaya, Vice Chairman for Marketing PT. Jaya Latexindo Internusa, Ketua APMI)
  3. "Peran Badan Standardisasi Nasional dalam Mendukung Pemberlakuan SNI Wajib" (Ir. I Nyoman Supriatna, M.Sc, Ketua Tim Genap SNI Sektor TPT, Badan Standardisasi Nasional)
  4. "Kebijakan Pemerintah dalam Rangka Pemberlakuan SNI Wajib" (Ir. Tony T.H Sinambela, M.SE, Ka. Pustan Kemenperin)
  5. "Weathering and Lightfastness Testing of Textile" (Mr. Smrithi Kumar)

Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari seminar ini antara lain:

  1. Dalam penerapan standar nasional perlu diperhatikan hal hal sebagai berikut : Kemampuan dan kesiapan industri nasional, kompetensi tenaga operasional; penyesuaian  dengan  kondisi dan kebutuhan; serta kesiapan Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator (terkait infrastruktur fisik dan non-fisik).
  2. Pemberlakuan SNI Wajib ini harus dilakukan secara bertahap. Dimulai dari barang-barang impor. Barang-barang impor tersebut harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Eropa atau Amerika. Tahap awal sebaiknya diberlakukan untuk produk-produk hulu seperti serat, benang, dan zat kimia yang digunakan.
  3. Menyamakan persepsi dalam rangka menyongsong pemberlakuan SNI wajib TPT. Memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder termasuk para pelaku UMKM. Percepatan pemberlakuan SNI wajib ditujukan untuk perlindungan konsumen dan memperkuat industri nasional.  Pemberlakuan SNI wajib dimulai dari tiap-tiap perusahaan, hal-hal kecil, mulai dari sekarang.
Share:

Berita Serupa

Kegiatan Lainnya  

Twitter