BERITA INDUSTRI

Indonesia Meminta Tinjauan Komprehensif


Kamis, 1 April 2021

Sumber: Kompas (01/04/2021)


JAKARTA, KOMPAS - Indonesia meminta tinjauan komprehensif atas minyak nabati dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui kelompok kerja bersama ASEAN dan Uni Eropa. Tinjauan komprehensif itu meliputi ragam minyak nabati yang dihasilkan negara-negara anggota ASEAN dan kajian dampak produksi terhadap lingkungan hidup.


Kelompok kerja bersama itu merupakan realisasi komitmen ASEAN-EU Ministerial Meeting ke-23 pada 1 Desember 2020. Mengutip siaran pers di laman resmi UE. kelompok ini. salah satunya, sebagai wadah berbagi informasi mengenai produksi minyak nabati serta menciptakan kesepahaman perihal kriteria keberlanjutan dan proses sertifikasinya demi mencapai SDGs.


Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar mengatakan, kelompok itu semestinya juga membahas minyak nabati lain yang diproduksi negara-negara anggota ASEAN, tak hanya soal kelapa sawit. "Saat menghadiri forum dengan negara-negara ASEAN beberapa jam lalu, minyak kelapa juga menjadi sorotan karena ada sejumlah hambatan belakangan ini. Pembahasan mengenai minyak nabati ini merupakan kepentingan bersama ASEAN,” katanya saat membuka acara bincang-bincang dalam jaringan berjudul Strategic Partnership antara Uni Eropa-ASEAN dan Implikasinya bagi Industri Kelapa Sawit, Rabu (31/3/2021).


Mengutip laman indexmundi.com, anggota ASEAN yang memproduksi minyak kelapa di posisi 15 teratas dunia pada 2020 adalah Filipina, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Produksi Filipina diperkirakan 1,57 juta ton. sedangkan Indonesia 955.000 ton.


Mahendra mengatakan, tinjauan dampak produksi minyak nabati terhadap lingkungan hidup mesti menyeluruh, tak hanya soal deforestasi, tetapi juga soal polusi lingkungan dan aspek keanekaragaman hayati.


Salah satu parameter yang digunakan UE untuk mengukur dampak lingkungan akibat bahan bakar nabati (BBN) adalah alih guna lahan secara tak langsung. Berdasarkan parameter ini, BBN berbahan baku minyak sawit rentan alih guna lahan sehingga perlu dikurangi dengan skema dalam dokumen Aturan Pelaksanaan Arah Energi Terbarukan II (Delegated Acts RED II) UE. Pada 2030, diharapkan proporsinya menjadi nol.


Duta Besar UE untuk Indonesia Vincent Piket mengatakan. Komisi Eropa tengah meninjau ulang dokumen Delegated Acts RED II dan akan mengumumkan hasilnya pada Juni 2021. Dia menggarisbawahi, tidak ada larangan impor BBN berbahan baku minyak sawit pada 2023 dan 2030.


Saat ini. ekonomi hijau sedang menjadi arus utama di kawasan UE. "Generasi muda Eropa menilai, kebijakan ekonomi hijau lebih cocok karena memperhatikan aspek lingkungan hidup,” katanya.


Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, kelompok kerja bersama UE dan ASEAN menjadi babak baru bagi komoditas kelapa sawit Indonesia. "Hal ini juga menyangkut kepentingan besar kedua belah pihak dalam perdagangan,” ujarnya.


Menurut Guru Besar Fakultas Hukum di Bidang Studi Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Indonesia mesti memiliki kendali dan memastikan kepentingan nasional tidak dianulir kelompok kerja bersama UE dan ASEAN. (JUD)



Share:

Twitter