BERITA INDUSTRI

Mobil Listrik Butuh Tambahan Insentif


Senin, 29 Maret 2021

Sumber: Investor Daily (29/03/2021)


JAKARTA – Sukses peralihan mobil berbahan bakar fosil ke mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) perlu didukung oleh kebijakan pemerintah yang lebih jelas dan tegas. Salah satu kebijakan penting yang  perlu segera diberikan adalah tambahan insentif pajak dan berbagai kemudahan bagi pengembangan BEV.


Keberpihakan pemerintah pada BEV akan mengakselerasi penggunaan mobil listrik dan sekaligus memperkuat pabrik baterai nasional, menciptakan ekosistem dan bisnis baru dari hulu ke hilir, dari pertambangan dan smelter hingga perakitan mobil listrik serta bisnis daur ulang baterai.


Mobil BEV menggunakan  baterai 50 kali lipat lebih banyak dari hybrid electric vehicle (HEV) maupun plug-in electric vehicle (PHEV). Namun, jika subsudi tetap diberikan kepada mobil hybrid, maka transisi menuju mobil listrik akan panjang dan bisa jadi Indonesia bakal tertinggal.


Pengembangan BEV membutuhkan tambahan insentif pajak agar harganya bisa lebih terjangkau dan mendekati mobil bermesin pem-bakaran internal (internal combustion engine/ICE). Insentif tambahan itu antara lain tarif bea masuk (BM) 0% untuk impor BEV dalam bentuk utuh (completely built up/CBU), serta pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) 0%.


Tambahan insentif itu sangat dibutuhkan, mengingat insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM) 0% untuk BEV tidak cukup menekan harga jual mobil listrik. Saat ini, sejumlah pemain BEV, seperti Hyundai Indonesia dan Prestige Image Motorcars su-dah menerima insentif PPnBM 0%.


Bahkan, Hyundai Ioniq EV dan Kona EV sudah mendapatkan insentif bea balik nama (BBN) 0% untuk DKI Jakarta, dengan tarif bea masuk (BM) impor 5%.


Namun, tetap saja, harga dua BEV ini masih mahal, sekitar Rp 600 jutaan. Perinciannya, Ioniq Prime Rp 624,8 juta, Ioniq Signature Rp 664,8 juta, dan SUV Kona EV Rp 674,8 juta (OTR Jakarta). Sementara itu, Prestige, pemain khusus mobil-mobil mewah menjual Tesla Model 3 sebesar Rp 1,5 miliar. Total tarif pajak Tesla Model 3 sekitar 80%.


Padahal, segmen mobil yang paling laris di Indonesia berada di kisaran harga jual Rp 200-300 juta. Berdasarkan riset Universitas Indonesia (UI), rentang harga ideal mobil listrik berkisar Rp 300-350 juta.


Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menuturkan, harga mobil listrik ideal berkisar Rp 300-400 juta. Itu sebabnya, dibutuhkan sejumlah insentif untuk menekan harga mobil listrik yang saat ini di atas Rp 600 juta.


Di negara-negara maju, dia menuturkan, pemerintah setempat memberikan subsidi harga jual untuk menarik masyarakat membeli mobil listrik. Tetapi, ini hanya bisa dilakukan dengan kemampuan fiskal yang kuat.


Kebijakan ini, kata dia, susah diterapkan di Indonesia, karena rawan dipolitisasi. “Contohnya, akan muncul pertanyaan sinis, seperti untuk apa menyubsidi kalangan menengah atas membeli mobil? Selain itu, daya dukung fiskal tak sekuat negara-negara maju,” kata dia, Sabtu (27/3).


Opsi kedua, dia menuturkan, adalah penurunan semua pajak terkait BEV ke 0%, seperti PPnBM, BM, PPN, dan PPh. Saat ini, impor mobil listrik dalam bentuk utuh masih dikenakan tarif bervarasi, 5-50%, plus PPN dan PPh masing-masing 10%.


“Indonesia perlu mengikuti best global practice untuk mendorong BEV,” tegas dia.


Senada dengan Berly, pengamat otomotif Bebin Djuana mengatakan, percepatan pengembangan BEV tidak hanya bisa dilakukan melalui pemberian insentif PPnBM 0%. Namun, bisa juga dilakukan dengan pemberian insentif pajak-pajak lain, seperti PPN 0%.


Dengan ini, harga BEV dapat berkurang dan diharapkan lebih menarik bagi masyarakat.


“Misalnya, tarif PPN BEV dipangkas menjadi 5% atau 0%. Dengan penurunan ini, harga BEV bisa menarik dan bersaing dengan mobil elektrifikasi lain, seperti hybrid,” kata Bebin.


Dia meyakini dengan langkah itu, pemerintah tak perlu meningkatkan PPnBM mobil hybrid, baik itu hybrid electric vehicle (HEV) maupun plug-in electric vehicle (PHEV), karena harga BEV bisa lebih bersaing.


Bebin menilai, kerangka awal pemerintah untuk mengembangkan kendaraan listrik sudah benar. Karena itu, dia menilai pemerintah tidak perlu meningkatkan PPnBM mobil hybrid. Apalagi, saat ini, kebutuhan konsumen berbeda-beda.


“Bahkan, saya berpikir tahapannya sebelum menuju ke mobil listrik, sebelum manusia menyesuaikan dirinya ke mobil listrik, ya lewat mobil hybrid. Sebab, mobil listrik yang bisa menjangkau Jakarta-Semarang langsung tanpa charging sulit ditemukan. Apalagi, kalau Jakarta-Surabaya. Ini contoh saja, karena kebutuhan manusia beda-beda,” kata Bebin.


Selain dari sisi insentif, Bebin mengatakan, pemerintah harus mempersiapkan sarana dan prasarana pembangunan industri mobil listrik dalam negeri, seperti persiapan pelabuhan, kawasan industri, dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk mendukung pengembangan industri mobil listrik.


Bebin meyakini Indonesia bakal bisa mengembangkan mobil listrik dalam negeri dan menjadi salah satu produsen terbesar baterai mobil listrik di dunia. “Sebetulnya, daya tarik sudah ada, tinggal disiapkan saja untuk mengundang investor supaya tidak hanya pemain lama saja yang berkiprah di sini,” kata Bebin.


Dia juga mengatakan, pembangunan pabrik BEV tidak hanya bisa dilakukan di Jawa, tetapi juga di luar Jawa. Hanya saja, Bebin kembali menekankan, pemerintah mesti menyiapkan sarana dan prasarana yang memudahkan investor mengoperasikan pabrik tersebut. Misalnya, dengan menyiapkan kawasan industri yang tidak jauh dari pelabuhan, sehingga lebih mudah dijangkau.


“Peluang sudah di depan mata, tinggal bagaimana mengelola dan memproduksinya. Ini juga tidak cuma soal kendaraan penumpang, tapi juga butuh bus listrik dan pick up listrik,” imbuh dia.


Daya Beli dan Harga Jual


Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan, insentif adalah salah satu faktor dalam pengembangan mobil listrik.


Selain itu, daya beli masyarakat dan harga jual menjadi faktor penting. Saat ini, daya beli masyarakat Indonesia untuk mobil masih di bawah Rp 300 juta, sedangkan mobil listrik meski PPnBM-nya 0%, harganya masih tinggi. “Sekarang, harga mobil listrik termurah, sekitar Rp 600 jutaan. Nah, segmen mobil seharga itu selama bertahun-tahun pangsa pasarnya masih kecil. Jadi, kalau harga turun di bawah Rp 600 juta, mungkin masyarakat mulai melirik BEV, karena daya beli ada di level itu,” ujar dia.


Kukuh menegaskan, pengembangan mobil listrik bukan dilihat dari serius atau tidaknya para pelaku otomotif di dalam negeri, melainkan permintaannya yang belum ada. Belum lagi soal infrastruktur yang juga harus jalan.


Dia menerangkan, investor tidak hanya membuat mobil, tetapi juga infrastrukturnya, seperti stasiun pengisian ulang baterai, bengkel BEV, dan industri daur ulang baterai. “Sekarang orang mulai ancang-ancang. Investor dari berbagai negara siap melihat Indonesia menarik, karena penduduknya 270 juta, rasio kepemilikan mobilnya masih rendah, 99 mobil per 1.000 penduduk. Akan tetapi, perlu waktu untuk bisa mencapai ke sana,” ujar dia.


Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto berpendapat, subsidi pemerintah untuk saat ini sulit diharapkan. “Pemerintah masih perlu banyak dana untuk pembangunan infrastruktur dan keperluan-keperluan lain,” ujar dia.


Ditanya soal dampak pembentukan holding baterai Indonesia (Indonesia Battery Corporation/IBC) ke harga mobil listrik, Jongkie mengaku tidak tahu akan menjadi berapa harganya.


Sebab, menurut dia, secara keseluruhan hanya pabrikan-pabrikan mobil listrik yang bisa menghitung harga jual mobil listrik tersebut. IBC merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki bersama oleh PT MIND ID, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Antam Tbk untuk menggarap bisnis baterai kendaraan listrik secara terintegrasi.


MIND ID dan Antam akan menggarap bisnis hulu baterai kendaraan listrik, sementara Pertamina dan PLN akan mengurus bisnis hilirnya.


Dalam Perpres 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, Pasal 12 ayat 1 disebutkan, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang akan membangun fasilitas manufaktur di Indonesia dapat mengimpor BEV dalam bentuk utuh (completely built up/CBU).  


Kemudian, pada Pasal 12 ayat 2 disebutkan, impor hanya boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan jumlah tertentu sejak dimulainya pembangunan fasilitas manufaktur KBLBB. Pasal 12 ayat 3 menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan jumlah tertentu impor akan diatur peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan/atau peraturan menterl yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.


Sementara itu, insentif fiskal bagi pemanufaktur BEV dalam Perpres 55/2019 diatur dalam Pasal 19, berupa insentif BM atas importasi KBLBB dalam keadaan terurai lengkap (completely knock down/CKD), KBLBB dalam keadaan terurai tidak lengkap (incompletely knock down/IKD, atau komponen utama untuk jumlah dan jangka waktu tertentu.


Kemudian, insentif PPnBM, pembebasan atau pengurangan pajak pusat dan daerah, insentif BM importasi mesin, barang, dan bahan dalam rangka penanaman modal, penangguhan bea masuk dalam rangka ekspor, insentif bea masuk ditanggung pemerintah atas importasi bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam rangka proses produksi, insentif pembuatan peralatan SPKLU, insentif pembiayaan ekspor; serta insentif fiskal untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi serta vokasi industri komponen KBLBB.


Kecuali PPnBM, besaran insentif BM impor CBU, CKD, dan IKD belum ditetapkan. Adapun insentif PPnBM mobil listrik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.


Belum lama ini, pemerintah berencana menaikkan tarif PPnBM mobil hybrid, sedangkan PPnBM BEV tetap, yakni 0% melalui revisi PP 73/2019. Padahal, PP itu baru akan berlaku Oktober 2021. Tujuan revisi itu adalah memberikan daya tarik bagi investor yang berniat membangun pabrik BEV. Ada dua skema PPnBM mobil hybrid. Pertama, tarif PPnBM PHEV pasal 36 (Pasal 36) dinaikkan menjadi 5% dari sebelumnya 0%, full-hybrid (Pasal 26) sebesar 6% naik dari aturan lama 2%, dan full-hybrid (Pasal 27) sebesar 7% dari 5%.


Sementara itu, jika pemain BEV telah berinvestasi Rp 5 triliun, tarif PPnBM mobil hybrid dinaikkan lagi merujuk pada skema kedua. Perinciannya, PPnBM PHEV (Pasal 36) menjadi 8%, full-hybrid (Pasal 26) menjadi 10%, full-hybrid (Pasal 27) 11%, full-hybrid (Pasal 28) menjadi 12% dari sebelumnya 8%, mild-hybrid (Pasal 29) menjadi 12% dari sebelumnya 8%, mild-hybrid (Pasal 30) 13% dari sebelumnya 10%, dan full-hybrid (Pasal 31) 14% dari sebelumnya 12%.


Harus Didukung


Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan, mobil listrik murni atau mobil listrik berbasis baterai (BEV) merupakan mobil masa depan bagi Indonesia karena bangsa ini memiliki sumber daya (resources) yang besar untuk mendukung hadir-nya mobil listrik berbasis baterai dan industri baterai.


Menurut dia, program itu bukan saja mendukung transformasi energi menjadi energi bersih atau lebih ramah lingkungan, tapi juga meningkatkan nilai ekonomi yang sangat signifikan atas bahan baku industri baterai di Tanah Air. “Program mobil listrik berbasis baterai ini merupakan mobil masa depan sehingga akselerasinya harus didukung penuh oleh semua pihak,” kata Sarmuji kepada Investor Daily, Sabtu (27/3).


Sarmuji menjelaskan, untuk itulah pengembangan mobil listrik berbasis baterai bukan saja mesti mendapatkan subsidi atau insentif di sisi hilir namun juga hulunya. Tujuannya bukan saja agar mobil listrik tersebut menjadi lebih murah ketika dijual di pasaran, namun juga untuk menarik investor demi ikut mengembangkannya di Indonesia.


“Kalau paket subsidi dan insentif ini menarik maka investor pasti akan memilih Indonesia, kan kemarin investornya maju mundur antara mau berinvestasi di India atau Indonesia. Kalau di sumber daya, Indonesia sangat potensial, tinggal Indonesia memberikan tawaran yang lebih menarik maka investor akan memilih Indonesia daripada di India,” jelas Sarmuji.


Sarmuji menjelaskan, di sisi hilir, pemberian subsidi atau insentif pembebasan pajak (PPnBM) untuk mobil listrik BEV itu sudah tepat, hal ini juga sudah dibahas antara pemerintah dengan Komisi XI DPR. Pada prinsipnya DPR dan pemerintah sepakat untuk memberikan subsidi atau insentif bagi pengembangan mobil listrik.


Sedangkan di hulunya, subsidi atau insentif diberikan dalam industri perangkat baterainya. “Misalnya, dalam pembuatan perangkat baterainya harus disediakan insentif khusus karena bagaimanapun baterai ini adalah salah satu komponen pendukung utama dari keberadaan mobil listrik,” papar dia.


Secara umum, selain insentif, keberpihakan yang perlu diberikan pemerin-tah untuk program mobil listrik adalah kemudahan investasi dan regulasi yang memadai, contohnya lahan untuk pembangunan industri mobil listrik di hulu maupun hilir harus dibantu pemerintah. “Kemudahan investasi dan regulasi yang memadai itu wajib, jangan dipersulit. Infrastruktur termasuk stasiun pengecasan itu harus menjadi bagian dari paket investasi bagi investor yang hendak masuk ke bisnis ini,” ujar Sarmuji.


Peluang Besar


Di sisi lain, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Proyek Baterai Kendaraan Listrik Agus Tjahjana Wirakusumah menuturkan, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemain BEV besar. Sebab, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Nikel adalah salah satu bahan baku utama baterai BEV.


“Baterai menjadi komponen paling berharga dalam kendaraan bermotor listrik dengan komposisi 35% terhadap total harga. Itu artinya, Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang besar itu. Sebab, secara perlahan, mobil listrik akan menggantikan kendaraan bermesin bensin dan solar,” katanya.


Dia menuturkan, nikel Indonesia saat ini tidak dimanfaatkan untuk memproduksi baterai BEV. Padahal, pada 2040, sekitar 57% total penjualan mobil dunia beralih ke BEV. Dia berharap agar Indonesia tidak ketinggalan momentum ini.


Agus mengatakan, setidaknya ada tiga tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ekosistem industri baterai listrik. Pertama, investasinya sangat besar. Untuk membangun industri baterai listrik secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, dibutuhkan investasi US$ 13-17 miliar. Risiko teknologinya tinggi dan pasar tergantung pada segmen pabrikan mobil atau original equipment manufacturer (OEM). Dia menjelaskan, teknologi baterai yang dipakai masih tergantung pemain global dan OEM mobil sebagai off-taker. Saat ini, Indonesia belum memiliki pengalaman memadai untuk membangun industri baterai. “Itu sebabnya, kita harus mencari mitra dan ini menjadi perjuangan tersendiri,” ujar dia. Walaupun masa keemasan teknologi lithium-ion battery berbasis nikel NMC) masih 15-20 tahun ke depan, kata Agus, perlu diantisipasi perkembangan teknologi lain, seperti teknologi katoda LFP dan teknologi fuell cell.


Agus mengatakan, saat ini, ada satu perusahaan memulai penelitan untuk memetakan cadangan nikel Indonesia. Namun, dia enggan menyebutkan namanya. Dia mencatat, ada tujuh perusahaan dunia yang tertarik investasi baterai di Indonesia. Rinciannya, tiga perusahaan asal Tiongkok, yaitu Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), BYD Auto Co Ltd, dan Farasis Energy Inc. Lalu, dua asal Korea Selatan, yaitu LG Chem Ltd dan Samsung SDI. Ada juga perusahaan asal Jepang, Panasonic dan Tesla asal Amerika Serikat (AS). “Investor sebenarnya tidak hanya melulu memandang soal cadangan nikel yang dimiliki. Yang tak kalah penting adalah peraturan yang mendukung para investor,” ucap dia.


Sementara itu, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Sony Sulaksono mengatakan, pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) telah tertuang dalam Perpres 55 tahun 2019 dan peta jalan industri otomotif nasional secara keseluruhan. Peta jalan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle). Di dalam peraturan tersebut, pemerintah menargetkan 20% dari total unit kendaraan roda empat atau lebih merupakan low carbon emission vehicle (LCEV) pada 2025, termasuk KBLBB.


Penggunaan kendaraan listrik yang ditargetkan mencapai 400 ribu unit pada 2025 dapat mengurangi emisi karbon sebesar 1,4 juta ton sekaligus mampu menghemat bahan bakar minyak (BBM) hingga 800 juta liter atau sekitar 5 juta barel.


Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier menambahkan, guna mendukung ekosistem dalam pengembangan kendaraan listrik, Kemenperin terus berkoordinasi secara intensif dengan kementerian dan lembaga lainnya terkait investasi, insentif, penyediaan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), dan pengaturan tarif tenaga listrik memlalui pemberian insentif oleh PT PLN.


Siapkan Infrastruktur


Pemerintah pun telah mengeluarkan regulasi terkait infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB yang memberikan kemudahan pada investasi SPKLU. Regulasi itu yakni Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastuktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), pemerintah mengatur standard dan safety, skema bisnis/ mekanisme bisnis, dan tarif SPKLU.


Kementerian ESDM juga telah memiliki peta jalan (roadmap) Program KBLBB. Peta jalan itu berisi proyeksi jumlah kendaraan listrik serta jumlah SPKLU dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) hingga 2030. Peta jalan ini juga didukung oleh komitmen kementerian/ lembaga (K/L), pemda, BUMN, dan swasta dalam menggunakan kendaraan listrik dalam kurun waktu 2021-2025.


“Program kendaraan listrik untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan impor BBM,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif ketika memaparkan roadmap Program KBLBB dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR pada 19 Januari lalu.


Sementara itu, PLN akan memasang 168 SPKLU pada tahun ini. “Kami targetkan 168 stasiun pengisian daya pada tahun ini. Nanti secara bertahap dalam 10 tahun ke depan menjadi 3.400 stasiun pengisian daya di Indonesia,” kata Vice President of Technology Development and Standarization PT PLN (Persero) Zainal Arifin di Jakarta, akhir pekan lalu.


Dalam menggarap stasiun pengisian daya tersebut, PLN telah menyiapkan skema bisnis yakni POPO (partner owned partner operated) dan COCO (company owned company operate). Kesempatan terbuka lebar bagi badan usaha swasta untuk berbisnis SPKLU.


Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Power Indonesia (PPI) Dicky Septriadi mengatakan, pihaknya sudah mulai mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Salah satunya, pihaknya sudah mengoperasikan satu unit SPKLU di SPBU Fatmawati.


SPKLU tersebut menggunakan teknologi fast charging 50 kilowatt (kW) yang mendukung pengisian daya dari berbagai tipe gun mobil listrik di Indonesia. Hal ini karena SPKLU tersebut dilengkapi oleh beberapa tipe gun atau alat pengisian daya ke kendaraan yang sesuai dengan standar Eropa maupun Jepang.


Selain itu, SPKLU ini memiliki fasilitas yang dapat mengisi dua kendaraan sekaligus (2 in 1) dengan metode fast charging. Dengan begitu, pelanggan tidak perlu menunggu terlalu lama selama masa pengisian.


“Rencana pengembangan ke depan ada beberapa unit SPKLU tambahan untuk dapat dioperasikan di 2021. Lokasi tepatnya masih dikaji lebih lanjut,” kata dia kepada Investor Daily, Jumat (26/3). (tl/ayu/rap/jn)



Share:

Twitter