BERITA INDUSTRI

RI Perjuangkan Hambatan Ekspor Mobil ke Filipina


Kamis, 28 Januari 2021

Sumber: Koran Sindo (28/01/2021)

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi kesal bukan kepalang atas tindakan Filipina yang menjahili ekspor mobil dari Indonesia. Atas tindakan tersebut, kementeriannya akan terus melakukan berbagai langkah dan upaya agar ekspor mobil ke Filipina lancar lagi.

“Industri kita juga dijahilin. Saya kesal kita ini menjual mobil kira-kira USD1,5 miliar ke Filipina. Nah, sekarang (mereka) menetapkan safeguard untuk industri mereka di Filipina dari mobil kita,” kata Lutfi dalam webinar kemarin.

DiamenilaiFilipinaketakut-an pada neraca perdagangannya sehingga mengeluarkan safeguard. Menurut Lutfi, Filipina tidak ingin neraca perdagangannya defisit sehingga mencegah impor mobil dari

Tanah Air. “Jadi, kalau kita lihat mereka (Filipina) itu lagi ketakutan daripada balance o f trade (neraca perdagangan) itu terganggu. Jadi mereka mencoba itu,” ujarnya.

Dalam kasus seperti ini Lutfi menegaskan, pemerintah akan menghadapi kebijakan yang dikeluarkan Filipina tersebut. Sebab, hal ini merupakan bagian dari perdagangan. “Kita akan hadapi karena ini bagian dari perdagangan,” jaminnya.

Filipina memutuskan untuk

melakukan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) untuk produk automotif berupa mobil pe-numpang/kendaraan (passenger cars/vehicles, AHTN 8703) dan kendaraan komersial ringan (light commercial vehicles , AHTN 8704) untuk semua negara yang melakukan ekspor ke Filipina, salah satunya Indonesia. BMTPS tersebut berbentuk cash bond dengan nilai PHP 70.000/unit untuk mobil penumpang/kendaraan dan PHP 110.000/unit untuk kendaraan komersial ringan.

Kemendag akan terus melakukan berbagai langkah dan upaya agar ekspor mobil ke Filipina terbebas dari BMTPS. Pemerintah Filipina, kata Lutfi, harus menunjukkan bukti kuat kerugian negara tersebut akibat barang impor, termasuk dari Indonesia. “Pengenaan BMTPS itu harus didasari bukti empiris yang kuat bahwa industri domestik Filipina mengalami kerugian serius akibat barang imporyangsalahsatunyaberasal dari Indonesia,” katanya.

Menurut Mendag, industri automotif Indonesia semakin tumbuh dan telah menjadi produk ekspor andalan. Karenaitu, dia berharap penggunaan instrumen tindakan pengamanan (safeguard) dan pengenaan BMTPS harus dipertimbangkan secara matang. “Karena instrumen ini pada dasarnya hanya dapat digunakan sebagai tindakan pengamanan darurat pada lonjakan impor, yang diakibatkan hal-hal yang tidak terduga dan mengakibatkanke-rugian serius pada industri domestik,” paparnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta Filipina harus membuktikan bahwa memang terjadi tekanan pada industri automotif di Filipina akibat impor produk sej enis dari Indonesia, sehingga perlu mengambil kebijakan penerapan safeguard bagi produk impor dari Indonesia. “Ini karena penerapan safeguard memilikikon-sekuensi di WTO (Organisasi Perdagangan Dunia),” katanya.

Atas pemberlakuan safeguard dari Filipina untuk kendaraan penumpang serta kendaraan komersial ringan Agus menyampaikan bahwa itu membuktikan daya saing industri automotif Indonesia tinggi. “Penerapan safeguard tersebut menunjukkan bahwa industri automotif Indonesia di atas Filipina,” ucapnya.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), produksi kendaraan roda empat Indonesia pada 2019 mencapail.286.848 unit,jauh di atas Filipina yang hanya mencapai 95.094 unit. Menurut Agus, perkembangan automotif Indonesia menunjukkan tren menggembirakan. “Dalam catatan saya, setidaknya akan masuk investasi senilai lebih dari Rp30 triliunkelndonesiauntuksektor automotif,” sebutnya.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Didi Sumedi mengatakan, Pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah terhadap kebijakan pemerintah Filipina. “Pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah dan akan tetap menyampaikan keberatannya pada berbagai forum atas pengenaan BMTPS oleh Filipina tersebut. Kami telah menyampaikan keberatan dan pembelaan tersebut secara formal,” ungkap Didi.

Argumen yang digunakan otoritas Filipina dalam pengenaan BMTPS ini sangat lemah dan tidak sejalan dengan kesepakatan WTO. Hal tersebut dapat menj adi poin pertimbangan otoritas Filipina untuk meninjau ulang penyelidikan safeguard yang saat ini masih berlangsung. “Diharapkan penyelidikan ini dihentikan dan bea masuk tindakan pengamanan/safeguard measure yang bersifat definitif tidak dikenakan Filipina,” papar Didi.

Berdasarkan data BPS, nilai ekspor mobil penumpang Indonesia ke Filipina pada 2017-2019 mengalami fluktuasi. Pada 2017 ekspor mobil penumpang tercatat USD1.20 miliar, pada 2018 turun menjadi USD1.12 miliar, dan pada 2019 meningkat sedikit menjadi USD1.13 miliar. “Melalui data tersebut dapat dilihat bahwa tidak terjadi lonjakan impor yang signifikan dari Indonesia, yang mendasari penyelidikan safeguard oleh Filipina,” kata Didi.

 

Share:

Twitter