BERITA INDUSTRI

Industri Hasil Tembakau Tercatat Serap 5,98 Juta Tenaga Kerja


Senin, 25 Maret 2019

Sumber: Neraca (25/03/2019)


Jakarta – Industri Hasil Tembakau (IHT) menjadi salah satu sektor manufaktur nasional yang strategis dan memiliki keterkaitan luas mulai dari hulu hingga hilir. Selain itu,berkontribusi besar dan berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, maupun pembangunan bangsa Indonesia selama ini


“IHT merupakan bagian sejarah bangsa dan budaya  Indonesia, khususnya rokok kretek. Pasalnya, merupakan produk berbasis tembakau dan cengkeh  yang menjadi warisan inovasi nenek moyang dan sudah mengakar secara turun temurun,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Dialog dengan Karyawan  Mitra Produksi Sigaret (MPS) dan Paguyuban Sampoerna  Retail Community (SRC) di Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, disalin dari siaran resmi,  di Jakarta.


Menperin menjelaskan, industri rokok di dalam negeri telah  meningkatkan nilai tambah dari bahan baku lokal berupa hasil perkebunan  seperti tembakau dan cengkeh. Di samping itu, dinilai sebagai sektor padat karya  dan  berorientasi ekspor sehingga mampu menopang   pertumbuhan ekonomi.


Kementerian Perindustrian mencatat, total tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri rokok sebanyak 5,98  juta  orang, terdiri dari 4,28  juta  adalah  pekerja  disektor  manufaktur dan distribusi, serta sisanya 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan. Pada tahun 2018, nilai ekspor  rokok dan cerutu mencapai  USD931,6   juta atau meningkat 2,98 persen dibanding 2017 sebesar USD 904,7 juta.


“Industri rokok juga dapat dikatakan sebagai sektor kearifan lokal yang memiliki daya saing global,” tuturnya. IHT  juga  penyumbang  penerimaan  negara yang  cukup  signfikan  melalui cukai. Sepanjang 2018, penerimaan cukai rokok menembus hingga Rp 153 triliun  atau  lebih  tinggi  dibanding perolehan  di  2017 sebesar Rp147 triliun. Penerimaan cukai rokok pada tahun lalu, berkontribusi mencapai  95,8  persen terhadap cukai nasional.


Namun  demikian,  produk IHT merupakan barang kena cukai untuk mengendalikan konsumsinya. Sebagai konsekuensinya, peraturan terkait rokok semakin ketat baik di dalam maupun luar negeri karena pertimbangan  perlindungan konsumen dan kesehatan menjadi tantangan tersendiri bagi industri rokok.


“Tentunya, melalui industri ini, kami tidak menganjurkan  agar masyarakat banyak  mengkonsumsi  rokok,  tetapi  kami mengajak bahwa anak-anak muda dijauhkan  dari  rokok, terutama anak sekolah. Selain itu,kemi mendorong    untuk menjaga kesehatan melalui R&D industrinya,” ungkap Airlangga.


Beberapa peraturan terkait industri rokok, antara lain  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang  Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif  Berupa  Produk Tembakau Bagi Kesehatan.


Selain itu, ada Peraturan Presiden  RI  No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang  Penanaman Modal. Regulasi ini ditindak lanjutidengan  Peraturan Menteri Perindustrian No.64 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok.


“Peraturan-peraturan tersebut merupakan kebijakan yang menjadi jalan tengah dalam menjamin kepastian berusaha IHT dengan  tetap  menjaga aspek penyerapan tenaga kerja  dan  menjamin  aspek  kesehatan masyarakat,” tegasnya.


Kemenperin memberikan  apresiasi kepada paguyuban   Mitra Produksi Sigaret  (MPS), sebagai  wadah yang menaungi 38 produsen Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan bermitra dengan PT HM Sampoerna. Mereka yang tersebar di wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur ini mampu memproduksi 15 miliar batang per tahun dengan mempekerjakan karyawan lebih dari 40 ribu orang.


Salah satunya adalah MPS Berbah PT Mitra  Adi Jaya  yang  beroperasi sejak tahun 2006  dengan jumlah tenaga  kerja  sebanyak  900 orang.  MPS  ini  memproduksi rokok SKT hingga 3,72 juta batang per minggu atau 200,88 juta batang per tahun setara dengan Rp200 miliar per tahun.  Dengan  kontribusi besar tersebut, Menperin menilai MPS  sebagai pahlawan industri Indonesia.


“Keberpihakan  pemerintah saat ini terhadap  industri  SKT  sangat  jelas, sehingga pekerjaan (linting rokok  kretek)  itu  ada  terusdan berkelanjutan. Kita pun lihat  mereka  masih  bertahan di tengah  era  industri 4.0. Karena di Indonesia,penerapan teknologi industri 4.0 berjalan secara paralel dan harmonis dengan industri  yang  menggunakan teknologi  sebelumnya,” tuturnya


pun menegaskan, pemerintah saat ini sedang  fokus membangun pengembangan sumber daya manusia  (SDM),  khususnya  di  sektor  industri.“Ibu-ibu yang bekerja di MPS ini sudah  bisa  turut mensejahterakan keluarganya  masing-masing.  Sebab, kalau pekerja di MPSHM Sampoerna itu konsepnya  sudah  bagus, fasilitas kesehatan juga bisa dipakai untuk suami dan anaknya,”ungkapnya.


Selain  itu, program kemitraan antara PT HM Sampoerna dengan Sampoerna Retail Community (SRC),sebagai  wadah  usaha  kecil menengah (UKM) retail yang  telah  dibentuk di 34 provinsi meliputi  408  Kabupaten/Kota dan melibatkan lebih dari 60.000 mitra dagang, ini juga merupakan contoh  program pemberdayaan UKM khususnya peretail tradisional di tingkat nasional. munib



Share:

Twitter