BERITA INDUSTRI

Produk Kayu Indonesia Peroleh Lisensi FLEGT


Jumat, 13 Mei 2016

Sumber : Koran Sindo

JAKARTA - Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mendapatkan skema lisensi Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) bagi semua ekspor produk kayu Indonesia ke-28 negara di Uni Eropa.

Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan, lisensi FLEGT diperoleh sebagai pengakuan atas skema Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yangdirintis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK) serta Kementerian Luar Negeri yang menjadi salah satu juru runding voluntary partnership agreement (VPA) FLEGT dengan pihak Uni Eropa.

"Kami sangat bangga karena ini merupakan pencapaian yang bersejarah. Indonesia menjadi negara pertama di

dunia yang memiliki sustain legalitas kayu yang demikian kokoh dan diakui negara maju," ujarnya di Jakarta kemarin.

Menurut Thomas, dengan diberlakukannya SVLK dari hulu hingga hilir, maka ekspor produk mebel dari Indonesia ke Eropa akan melonjak. Hal ini akan mendongkrak pertumbuhan ekspor mebel kayu ke Eropa karena dengan SVLK produknya masuk jalur hijau.

"Dengan jalur ini tidak ada inspeksi, tanpa hilang ongkos. Jadi, ini akan memperlancar ekspor kayu mebel dari Indonesia ke Eropa," ucapnya.

Thomas melanjutkan, diperolehnya FLEGT menjadi contoh terbaik dari kerja sama perdagangan internasional, di mana mereformasi diri dengan membangun kepercayaan mitra dagang, yakni Uni Eropa.

"Dengan kerja sama ini kita mengangkat praktik kehutanan pada standar tertinggi. Ini terobosan dalam perundingan kita dengan cepat sekaligus untuk membenahi diri menuju standar tertinggi di dunia," terangnya.

Skema lisensi FLEGT dari Uni Eropa itu juga diinisiasi oleh terbitnya peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 tentang Perubahan atas Permendag 89/M-DAG/ PER/ 10/2015 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, tanggal 15 April 2016. Kebijakan tersebut merupakan respons pemerintah terhadap dinamika perdagangan kayu dunia yang menuntut produk besertifikat legal dan berasal dari hutan yang dikelola secara lestari.

Dengan terbitnya peraturan ini, maka dokumen V-legal kini bersifat wajib atau mandatory untuk para pelaku usaha dari hulu sampai hilir jika ingin mengekspor produknya. Sebelumnya produk kayu yang digunakan tidak wajib memiliki dokumen V-Legal sebagai syarat dokumen kepabeanan.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, penerapan SVLK untuk produk hulu dan hilir bisa dijadikan peluang dalam mengembangkan industri kayu, di mana Indonesia mempunyai sumber bahan baku yang cukup banyak. "Dengan diberlakukan SVLK ini, maka paling tidak industri kita bisa mengelola sumber bahan baku dengan cara sustainable dan bisa ditata dengan baik," ujarnya.

oktiani endarwati

Share:

Twitter