KEGIATAN KEMENPERIN

Raker Menperin dengan Komisi VI DPR-RI


Kamis, 20 Agustus 2015

 


Menteri Perindustrian Saleh Husin melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR VI-RI membahas mengenai Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban Pemerintah. Raker yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Farid Al-Fauzi bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Heri Gunawan dan Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Azam Azman Natawijana, di Gedung Nusantara II DPR-RI, 20 Agustus 2015.


Menperin yang didampingi kepala BPPI Haris Munandar, Dirjen KPAII Achmad Sigit Dwiwahjono, Sekretaris Jenderal Syarif Hidayat, Dirjen PPI Imam Haryono dan Dirjen ILMATE I Gusti Putu Suryawirawan menyampaikan penjelasan mengenai Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban Pemerintah.


Komisi VI DPR-RI meminta penjelasan Menperin mengenai realisasi anggaran LKPP Tahun 2014 beserta kendala dan hambatannya. Menperin menyampaikan, hambatan realisasi anggaran tahun 2014 terutama terkait dengan program konversi BBM ke BBG sebesar Rp65,67 Miliar untuk pengadaan konverter kit yang tidak dapat direalisasikan, karena tidak dibangunnya infrastruktur pendukung berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di beberapa kota yang menjadi target program konversi BBM ke BBG.


Terdapat 19 temuan dan 29 rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan tahun 2014 yang saat ini sedang dalam tahap tindak lanjut. Sebanyak 7 rekomendasi yang bersifat administrasi dengan nilai sebesar Rp6.141.591.928 telah ditindak lanjuti melalui pemberian sanksi surat  teguran kepadaPejabat pembuat komitmen dan penanggung jawab kegiatan dan penyetoran kelebihan pembayaran. 


Sepuluh rekomendasi yang bersifat administrasi dengan nilai sebesar Rp800.507.460 masih dalam proses tindak lanjut penyelesaian administrasi hibah atas persediaan yang diserahkan kepada masyarakat. Sedangkan 12 rekomendasi yang bersifat administrasi masih dalam proses tindak lanjut penyelesaian. 


Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2014 kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI, dan merupakan penghargaan WTP ke-7 yang diterima Kemenperin secara berturut-turut.


 


 


 


 


 


 



Share:

Kegiatan Lainnya  

Twitter