BERITA INDUSTRI

Pemerintah Kaji Bea Masuk Komponen Galangan Kapal 0%


Jumat, 29 Mei 2015

Sumber : Investor Daily

JAKARTA - Pemerintah masih mengkaji pembebasan bea masuk impor komponen bagi industri galangan kapal di Tanah Air. Tetapi, pembebasan bea masuk impor komponen tersebut dikhususkan untuk komponen-komponen yang belum diproduksi di dalam negeri.

"Ini sebenarnya kami bersama galangan kapal mencoba melakukan suatu terobosan. Jadi, kami masih menyiapkan chapter 98-nya itu. Karena itu, rencana pengaplikasian kebijakan ini masih bersifat embrio," kata Kasubdit Industri Perkapalan Direktorat Jenderal Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Imanuel Silitonga di Jakarta, Kamis (28/5).

Dia menambahkan, pembebasan bea masuk untuk impor komponen yang belum diproduksi di dalam negeri perlu diterapkan guna meningkatkan daya saing industri galangan kapal di Indonesia.

Menurut dia, industri pembuatan kapal di Tanah Air masih banyak bergantung terhadap impor komponen dengan porsi berkisar 60-70% dari total komponen yang dibutuhkan. "Semua itu juga dibicarakan dengan instansi terkait lainnya, seperti Kemenko Maritim dan Kementerian Keuangan," ujar dia.

Sementara itu, untuk meningkatkan daya saing industri galangan kapal, saat ini pemerintah siapmenerbitkan peraturan tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN), yang sebelumnya dikenakan 10%, dan penerapan bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP). "Semua kementerian sudah sepakat, kini tinggal menunggu ditandatangani oleh pimpinan (Presiden)," kata Imanuel.

Sebenarnya industri galangan kapal di Indonesiamemiliki daya tampung yang besar. Misalnya, kapasitas galangan kapal untuk kapal baru, industri galangan kapal memiliki daya tampung sebesar 1 juta deadweight tonnage (DWT).

Sedangkan untuk reparasi kapal, galangan kapal Tanah Air mampu menampung 12 jutaDWT. Sedangkan fasilitas terbesarnya untuk bangunan baru ada di PT PAL dengan kapasitas 50 ribu DWT.

Untuk reparasinya yang terbesar, ada galangan kapal Indonesia yang mampu menampung hingga 150 DWT. Sebagai catatan, Imanuel menambahkan, di Indonesia terdapat sekitar 250 perusahaan galangan kapal dan sebagian besarnya, atau sekitar 125 perusahaan berada di Batam dan Kepulauan Riau.

Sementara itu, sisanya tersebar mulai dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah di bagian timur lainnya. Tetapi, kata dia, kapasitas yang mumpuni tersebut tetap memiliki banyak kendala sehingga industri galangan Indonesia kalah dengan negara lainnya.

Selain masih banyak mengandalkan komponen impor, teknologi oleh produsen kapal Tanah Air juga masih konvensional, dan fasilitas produksinya terbilang sudah termakan usia. Dia pun menambahkan, aspek sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu permasalahan lainnya yang timbul di industri galangan kapal Indonesia.

Menurut dia, industri ini masih kekurangan SDM yang keterampilannya sesuai standar yang diharapkan. "Akibat sejumlah kendala tersebut, maka tidaklah mengherankan, harga pembuatan kapal di Indonesia masih sangat tinggi apabila dibanding negara-negara lainnya," ujar dia.

Lembaga Pembiayaan

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Natsir Mansyur mengusulkan adanya lembaga pembiayaan khusus pelayaran untuk mempermudah para pelaku pelayaran dalam meremajakan ataupunmembeli kapal baru. Apalagi, saat ini banyak kapal di Indonesia yang usianya sudah di atas 20 tahun, dan karenanya dianggap sudah tidak layak lagi.

Natsir menambahkan, usulan pembentukan lembaga pembiayaan pelayaran ini sudah disuarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk ditindaklanjuti. "Untuk membantu pengusaha pelayaran perlu lembaga pembiayaan khusus pelayaran. Nanti lembaga tersebut yang akan membantu pengusaha untuk masalah uang muka kapal," jelas dia.

Dia mengatakan, pengusaha pelayaran sulit untuk mendapatkan kredit dari bank komersial, karena sebagian besar bank di Tanah Air masih menganggap industri maritim khususnya pembiayaan kapal merupakan industri yang kurang menguntungkan. "Padahal di luar negeri itu, pembiayaan perkapalan sudah merupakan hal yang biasa," ungkap dia.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Bobby R Mamahit mengatakan, pemerintah sedang mengupayakan adanya fasilitas pinjaman perbankan bagi para pengusaha pelayaran dalam mengusahakan kapal.

Dia mengakui, saat ini dari semua kapal milik pelaku pelayaran Indonesia, hampir 50% di antaranya merupakan armada-armada tua. Tetapi, banyak pengusaha yang kesulitan untuk meremajakan kapal-kapalnya karena perbankan di Indonesia belum membuka fasilitas pinjaman untuk pembelian kapal.

"Fasilitas kredit kapal sedang kami upayakan ke lembaga keuangan, dalam hal ini perbankan. Memang masih banyak kendala lantaran banyak bank belum menganggap industri pelayaran suatu yang menguntungkan. Namun, hal tersebut sudah biasa berlaku di luar negeri," jelas dia.

Selain itu, dia mengungkapkan, guna mewujudkan program tol laut yang diusung oleh Presiden Joko Widodo, pelaku pelayaran pun perlu didukung dengan insentif perpajakan sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka. "Ke depan, bekerja sama dengan INSA (Indonesia National Shipowner's Association), kami sedang mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk mengurangi beban-beban pajak, sambil terus memberikan pengertian kepada lembaga keuangan untuk memberikan kredit-kredit dalam meremajakan kapal," jelas dia.

Share:

Twitter