Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Dasar Hukum





Visi

Menjadi Kementerian yang kredibel dalam memberikan layanan informasi publik.

Misi

  • Menjamin akses informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
  • Meningkatkan kualitas layanan informasi publik
  • Meningkatkan profesionalisme SDM layanan informasi publik
  • Memperkuat sarana prasarana dalam rangka efisiensi dan efektfitas layanan informasi publik
  • Meningkatkan pengelolaan dokumentasi informasi publik.

Moto

CERMAT dalam memberikan pelayanan informasi publik (Cepat, Ramah, Mudah, Akuntabel dan Transparan)

Maklumat

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara layanan informasi publik Kementerian Perindustrian, kami terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen untuk:
  • Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan
  • Memberikan informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
  • Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai standar pelayanan informasi yang berlaku
  • Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik
  • Memanfaatkan teknologi informasi yang mudah di akses masyarakat
  • Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan informasi publik
  • Untuk mewujudkan komitmen tersebut kami menerima berbagai kritik, saran dan pengaduan dari masyarakat atas layanan informasi publik yang dinilai kurang memuaskan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah :
  1. Penyediaan, penyimpanan , pendokumentasian, dan pengamanan informasi
  2. Pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku
  3. Pelayanan informasi publik yang cepat , tepat , dan sederhana
  4. Penetapan prosedur operasional dalam penyebarluasan informasi publik
  5. Pengujian konsekuensi
  6. Pengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya
  7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses; dan
  8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

Mekanisme Perolehan Informasi

Prinsip dalam menyediakan informasi adalah cepat, tepat waktu dan biaya ringan.

Mekanisme untuk memperoleh informasi publik:
  • Setiap Pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis.
  • Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon informasi publik.
  • Badan Publik wajib mencatat permintaan informasi publik yang di ajukan secara tidak tertulis.
  • Badan Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
  • Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
  • Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

Cara Memperoleh Informasi

  • Melalui website atau email
    Dapat men-download informasi publik yang tersedia pada website (www.kemenperin.go.id), yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia
  • Melalu telepon/fax
    Dapat menghubungi telepon desk layanan informasi di nomor (021) 5253206, 5255509 ext. 2666, Fax (021)5255609.
  • Melalui jasa pos
    Mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dengan alamat Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Perindustrian , di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta Selatan 12950
  • Langsung
    Datang Langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Gedung Kementerian Perindustrian (Lantai Dasar), Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta Selatan.

Jangka Waktu Penyelesaian

  • Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
  • Waktu penyelesaian di laksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak di terimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang di minta berada di bawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
  • Penyampaian Informasi public kepada pemohon informasi publik di lakukan secara langsung, melalui email. Fax ataupun jasa pos.

Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi

  • Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Kementerian Perindustrian (Sekretaris Jenderal) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan;
  • Atasan PPID Kementerian Perindustrian harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut;
  • Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai;
  • Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.

Waktu Pelayanan Informasi

Pemberian Pelayanan Informasi Publik di laksanakan setiap hari kerja Senin s/d Jumat, dengan pembagian waktu sebagai berikut:
  • Senin s.d Kamis : 09.00 - 15.00 WIB
    Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB
  • Jumat : 09.00 - 15.00 WIB
    Istirahat : 11.00 - 13.00 WIB
Alamat:
Desk Layanan Informasi Publik
Lobby Gedung Kementerian Perindustrian
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Buku dan Brosur PPID

Twitter