BERITA INDUSTRI

Kerugian Akibat Peredaran Barang Palsu Capai Rp 65 T


Sumber: Rakyat Merdeka

WAKIL Menteri Perindustrian (Wamenperin) Alex Retraubun meminta aparat penegak hukum mengawasi dan menindak produk palsu yang merugikan negara.

Alex mengaku pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang yang beredar. Langkah ini untuk mengantisipasi beredarnya produk-produk palsu. Apalagi, saat ini nilai kerugiannya sudah mencapai Rp 65 triliun.

"Perlu ada standarisasi untuk mencegah peredaran barang-barang palsu," ujarnya kepada Rakyat Merdeka.

Dia mengatakan, banyaknya produk palsu akan mengganggu industri, terutama yang dipalsukan itu. Oleh sebab itu, pengawasan perlu diperketat karena akan berdampak pada berkurangnya investor yang masuk.

Sebelumnya, berdasarkan hasil survei Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) mengenai produk palsu terhadap ekonomi nasional selama 2014 sudah tembus mencapai Rp 65,1 triliun.

"Hasil survei ini menunjukkan kerugian ekonomi nasional mencapai Rp 65,1 triliun tahun ini," ujar Ketua MIAP Widyaretna Buenastuti.

Menurutnya, kerugian terdiri dari produk makanan dan minuman Rp 13,39 triliun, produk pakaian dan barang dari kulit Rp 41,58 triliun, produk obat-obatan dan kosmetik Rp 6,5 triliun serta produk software dan tinta Rp 3,6 triliun.

Selain itu, MIAP juga mengungkapkan, pemerintah kehilangan pendapatan dari pajak tidak langsung sekitar Rp 424 miliar. Sementara barang-barang yang selama ini dipalsukan adalah tinta printer, pakaian, barang dari kulit, software, kosmetika, makanan dan minuman serta produk farmasi.

Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi mengatakan, pihaknya akan terus meminimalisir peredaran barang palsu. Salah satunya dengan meningkatkan standarisasi yang lebih baik.

"Nah untuk konsumen di bawah, kita mau bikin, kaya bikin pagar. Kalau kita mau masuk kan harus lewat pagar, kita harus bikin standarisasi yang baik," ujarnya.

Standarisasi dan pengawasan menjadi hal yang penting dalam menekan peredaran barang palsu. Saat ini Indonesia sudah memiliki 8.000 item Standardisasi Nasional Indonesia (SNI).

Lutfi mengatakan, dari 3.000 kasus produk barang palsu yang dibawa ke pengadilan, hanya 25 kasus yang dimenangkan. Itu masalah yang harus segera diperbaiki.

Share:

Twitter

Penghargaan Industri Hijau Program Restrukturisasi Mesin Peralatan IKM