SIARAN PERS

Kewajiban Penggunaan Bahas Indonesia Pada Petunjuk Dan Kartu Jaminan Produk Elektronika


KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA

 PETUNJUK DAN KARTU JAMINAN PRODUK ELEKTRONIKA

 

 Terhitung mulai 3 (tiga) bulan setelah tanggal 24 Juli 2002 Pemerintah Republik Indo-nesia memberlakukan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia bagi Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi produk teknologi informasi dan elektronika yang beredar dan diperdagangkan di dalam negeri, baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor. Ketentuan ini tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 547/MPP/Kep/7/2002.

 

Komoditi yang dikenakan kewajiban tersebut, meliputi produk :

 

Radio Cassette /Mini Compo (HS.8527.13.000 dan HS.8527.31.000).

Alat Perekam atau Reproduksi Gambar dan Suara/VCD,DVD,VCR Player (HS.8521.90.000, HS.8521.10.000)

Pesawat Televisi (HS. 8528.12.000, HS 8528.13.000, HS.8528.21.000, HS. 8528.22.000).

Printer (HS. 8471.60.100).

Monitor Computer (HS.8471.60.200).

Lemari Es /Refrigerator (HS 8418.21.000, HS. 8418.22.000, HS. 8418.29.000)

Mesin Pengatur Suhu Udara/ AC (HS. 8415.10.000, HS. 8415.81.000, HS. 8415.82.000, HS. 8415.83.000).

Mesin Cuci (HS. 8450.11.100, HS. 8450.11.900, HS. 8450.12.100, HS. 8450.12.900, HS. 8450.19.100, HS. 8450.19.900).

Kompor Gas (HS. 8416.20.000).

Pompa Air Listrik untuk Rumah Tangga (HS. 8413.60.000, HS. 8413.70.000, HS. 8413.81.000).

Microwave Oven (HS. 8516.50.000).

Kalkulator (HS. 8470.10.000, HS. 8470.21.000, HS. 8470.29.000, HS.8470.30.000).

Telepon Seluler (HS. 8517.11.000).

Pemanas Nasi (HS. 8516.79.000).

Piano Tegak Elektrik (HS. 9201.10.000).

Piano Besar Elektrik (HS.9201.20.000).

Organ Keyboard Elektrik (HS. 9203.00.900).

Persyaratan Pendaftaran

 

Permohonan Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/-Garansi dimaksud diajukan oleh pelaku usaha produk terkait kepada Bupati/Walikota setempat dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang dan Jasa pada Di-rektorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Depperindag. Khusus bagi produk dalam negeri di-sampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika pada Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka Depperindag, menggunakan Formulir Model MG-1, dengan melampirkan :

 

Isian formulir pendaftaran model MG-2.

Copy Surat Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Indusri (TDI) bagi produsen.

Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) bagi importir, dan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) khusus bagi produk teknologi dimaksud, yang dipersyaratkan mempunyai NPIK.

Copy NPWP.

Surat pernyataan jaminan pelayanan purna jual dan tersedianya suku cadang, bermeterai.

Contoh Petunjuk Penggunaan (Manual) dalam Bahasa Indonesia yang sekurang-kurang-nya memuat informasi tentang petunjuk operasi penggunaan, petunjuk perbaikan/peme-liharaan dan spesifikasi produk.

Contoh Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya me-muat informasi tentang biaya perbaikan gratis selama masa garansi, jaminan ketersediaan suku cadang dan masa berlaku, minimal satu tahun.

Sanksi

 

Bagi pelaku usaha produk teknologi informasi dan elektronika yang ditemukan me-langgar ketentuan yang berlaku maka akan dikenakan sanksi pembekuan izin usaha. Pembe-kuan tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat pembeku-an. Namun apabila dalam waktu 6 (enam) bulan pelaku usaha yang bersangkutan belum me-miliki Tanda Pendaftaran, maka dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

 

Penerbitan kebijaksanaan ini didasari pertimbangan banyaknya produk teknologi infor-masi dan elektronika yang beredar dan diperdagangkan di dalam negeri tidak dilengkapi dengan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/ Garansi dalam Bahasa Indonesia, sehingga dapat merugikan konsumen, sekaligus menghambat perkembangan industri produk terkait. Sementara tujuannya adalah , menciptakan perlindungan konsumen dan persaingan usaha indus-tri yang semakin sehat di dalam negeri, yang pada akhirnya diharapkan akan mendorong perkem-bangan ekonomi nasional yang didukung dengan tumbuhnya industri yang kuat.

 

Dengan demikian, diharapkan pihak terkait dapat memberikan dukungan sepenuhnya, agar setelah secara nasional diberlakukan, maka tidak lagi dijumpai petunjuk penggunaan dan kartu jaminan/ garansi produk teknologi informasi dan elektronika yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam ketentuan ini masih diperkenankan menambah dengan penggunaan Bahasa Asing, sesuai kebutuhan. (01)

 

 

 

Jakarta, 29 Juli 2002

 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan

 

Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

 

ttd

 

 

 

FAUZI AZIZ

 

 

 

 

Share: