Beranda | Profil | Statistik Industri | Regulasi | Publikasi | Informasi Publik | Layanan Publik | Links | Hubungi Kami | Peta Situs

SIARAN PERS

Tata Niaga Baru Tentang Impor Gula


 TATA NIAGA BARU TENTANG IMPOR GULA

 

 

            Dalam rangka mengamankan harga gula dalam negeri dan khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani tebu dari serbuan gula yang berasal dari impor yang melebihi pasokan kebutuhan gula dalam negeri baik untuk keperluan bahan baku industri maupun konsumsi dalam negeri. Maka  Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 643/MPP/Kep/9/2002, tentang TATA NIAGA IMPOR GULA. Dengan Keputusan ini yang dimaksud dengan :

 

Pasal 1

 

(1)   Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (raw sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos Tarip/HS. 1701.11.999; 1701.99.191; 1701.99.199 dan 1701.99.900.

 

(2)   Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) adalah gula yang dapat dikonsumsi langsung tanpa diproses lebih lanjut, yang termasuk dalam Pos Tarip/HS. 1701.12.000; 1701.91.000 dan 1701.99.110.

 

(3)   Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh instansi/unit terkait yang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.

 

(4)   Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

 

(5)   Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departmen Perindustrian dan Perdagangan.

 

Pasal 2

 

(1)   Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen Gula, selanjutnya disebut IP Gula.

 

(2)   Pengakuan sebagai IP Gula sebagaimana dimaksu dalam ayat (1) menyangkut antara lain tentang waktu pengapalan, jumlah dan jenis Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) yang dapat diimpor.

 

(3)   Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) yang diimpor oleh IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dipergunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dari industri yang dimiliki oleh IP Gula dan dilarang diperjualbelikan maupun dipindahtangankan

 

 

Pasal 3

 

(1)   Pengakuan IP Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

 

(2)   Perusahaan yang ingin mendapat pengakuan sebagai IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :

 

a.       Rekomendasi dari :

 

1)      Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAH) Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam hal impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) untuk penggunaan sebagai bahan baku industri rafinasi atau industri lainnya;

 

2)      Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian dalam hal impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) sebagai bahan baku pabrik Gula Kristal Putih (Plantation Whitw Sugar);

 

b.      Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri;

c.       Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);

d.      Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

e.       Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Gula;

f.        Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

 

Pasal 4

 

(1)   Atas permohonan tertulis perushaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan atau menolak pengakuan sebagai IP Gula paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.

(2)   Bentuk dokumen pengakuan IP Gula adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

           

Pasal 5

 

Pengakuan IP Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama 1 (satu) tahun.

 

 

Pasal 6

 

 

(1)   Perusahaan yang telah memperoleh pengakuan sebagai IP Gula wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada :

 

a.       Direktur Jenderal cq. Direktur Impor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan tentang pelaksanaan importasi Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar), paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan importasi;

 

b.      Direktur Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan cq. Direktur Industri Agro, Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap 6 (enam) bulan tentang realisasi dan distribusi produk olahandari industri rafinasi atau industri lainnya, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap 6 (enam) bulan realisasi dan distribusi produk olahan dimaksud;

 

c.       Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan cq. Direktur Tanaman Semusim, Departemen Pertanian setiap 6 (enam) bulan tentang realisasi dan distribusi produk olahan dari pabrik Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar), paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap 6 (enam) bulan realisasi dan distribusi produk olahan dimaksud.

 

(2)   Bentuk laporan tertulis dari perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

 

a.       sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini dalam hal realisasi pelaksanaan importasi kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Impor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

b.      ditetapkan masing-masing oleh Direktur Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian dalam hal realisasi dan distribusi produk olahan.

 

Pasal 7

 

(1)   Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 hanya dapat diimpor apabila harga Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) di tingkat petani mencapai di atas Rp. 3,100,-/kg (tiga ribu seratus rupiah per kilogram).

 

(2)   Impor Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai Importir Terdaftar Gula, selanjutnya disebut IT Gula.

 

Pasal 8

 

(1)   Penunjukan IT Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

 

(2)   Bagi Perusahaan yang ingin mendapat penunjukan sebagai IT Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perusahaan yang perolehan bahan bakunya paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);  bersumber dari petani tebu; atau merupakan hasil kerjasama dengan petani setempat.

 

(3)   Perusahaan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :

 

a.       Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri;

b.      Angka Pengenal importir Produsen/Terbatas (API-T) atau Angka Pengenal Importir Umum (API-U);

c.       Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

d.      Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Gula;

e.       Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

 

Pasal 9

 

(1)   Atas permohonan tertulis perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan pengakuan atau penolakan penunjukan sebagai IT Gula paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

 

(2)   Bentuk dokumen penunjukan IT Gula adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

 

Pasal 10

 

Waktu pengapalan, pelabuhan tujuan, jumlah dan jenis Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) yang dapat diimpor oleh IT Gula ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

 

Pasal 11

 

Penunjukan IT Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku berlaku selama 3 (tiga tahun.

 

Pasal 12

 

(1)   Perusahaan yang telah memperoleh penunjukan sebagai IT Gula wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Impor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan tentang pelaskanaan importasi Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar), paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan importasi.

 

(2)   Bentuk laporan tertulis dari perusahaan yang telah mendapat penunjukan IT Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

 

 

 

 

 

Pasal 13

 

(1)   Pengakuan IP Gula atau penunjukan IT Gula dibekukan apabila tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 12 sebanyak 2 (dua) kali.

 

(2)    Pembekuan pengakuan IP Gula dan penunjukan IT Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta pencairannya dilakukan oleh Direktur Jenderal.

 

Pasal 14

 

(1)   Pengakuan IP Gula atau penunjukan IT Gula dicabut apabila :

 

a.       mengubah, menambah dan atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen pengakuan IP Gula atau dokumen penunjukan IT Gula; atau

b.      dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan IP Gula atau penunjukan IT Gula.

 

(2)   Pencabutan pengakuan IP Gula atau penunjukan IT Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

 

Pasal 15

 

(1)   Pengakuan IP Gula yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Nomor 456/MPP/Kep/6/2002 tentang Tata Niaga Impor Gula Kasar (Raw Sugar), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya pengakuan IP Gula.

 

(2)   Impor Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) yang L/C-nya telah dibuka sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan ini, masih dapat dilaksanakan dengan ketentuan gula yang diimpor sudah tiba di di pelabuhan tujuan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

 

Pasal 16

 

Pengecualian terhadap ketentuan dalam Keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri.

 

Pasal 17

 

          Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka :

 

(1)   Ketentuan mengenai tata niaga impor gula dalam Keputusan Menteri Nomor 717/MPP/Kep/12/1999 tentang Pencabutan Tata Niaga Impor Gula dan Beras, sepanjang menyangkut ketentuan tata niaga impor gula dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

(2)   Keputusan Menteri Nomor 456/MPP/Kep/6/2002 tentang Tata Niaga Impor Gula Kasar (Raw Sugar), dinyatakan dicabut.

 

 

Pasal 18

 

 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

Demikian Siaran Pers ini kami sampaikan untuk diketahui/disebarluaskan kepada masyarakat dan dunia usaha.

 

 

                                                                                       Jakarta,  23 September  2003.

 

 

 

                                                                                    Biro Umum dan hubungan Masyarakat

 

                                                                                                                Ttd

 

 

 

                                                                                                      Fauzi Aziz

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIARAN PERS

 

 

 KEPUTUSAN MENPERINDAG NOMOR 642/MPP/Kep/9/2002

 Tentang BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA

 

            Dalam pelaksanaan kegiatan importasi gombal oleh importir di dalam negeri ternyata banyak dilakukan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan berbagai kerugian dan mengganggu terhadap industri tertentu lainnya.

 

            Berkenaan dengan hal itu Menperindag memandang perlu untuk mengubah Lampiran I Nomor Urut 108 Keputusan Menperindag Nomor 230/MPP/Kep/7/1997, tentang barang yang diatur tata niaga impornya. Dan mencabut Lampiran I Nomor Urut 16 Keputusan Menperindag Nomor 231/MPP/Kep/7/1997, tentang Prosedur Impor Limbah  dan dinyatakan tidak berlaku lagi, melalui Surat Keputusan Nomor 642/MPP/Kep/9/2002, tentang PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENPERINDAG NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997, tentang BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA.

 

Pasal 1

 

1.       Mengubah Lampiran I Nomor Urut 108 Keputusan Menperindag Nomor 230/MPP/Kep/7/1997,

 

Semula:

 

 

No.

 

NOMOR HS

 

 

URAIAN BARANG

 

TATA NIAGA IMPOR

 

108

 

Ex.6310.90.000

 

Gombal Baru dan Bekas

 

IU LIMBAH

 

 

 

 

 

 

            Dirubah menjadi :

 

 

No.

 

NOMOR HS

 

URAIAN BARANG

 

TATA NIAGA IMPOR

 

108

 

Ex.6310.90.000

 

Gombal Baru dan Bekas

 

DILARANG

 

 

           

 

2.       Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka :

 

a.       Semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menperindag Nomor 230/MPP/Kep/7/1997, dinyatakan tetap berlaku;

 

b.      Lampiran I Nomor Urut 16 Keputusan Menperindag Nomor 231/MPP/Kep/7/1997, tentang Prosedur Impor Limbah dinyatakan tidak berlaku lagi;

 

(3)   Impor Gombal yang L/C-nya telah dibuka sebelum tanggal ditetapkan Keputusan ini, masih dapat dilaksanakan dengan ketentuan gombal yang diimpor sudah tiba di Pelabuhan tujuan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini

 

Pasal 2

 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Demikian siaran press ini kami sampaikan, untuk disebarluaskan kepada masyarakat dan dunia usaha.

 

   

                                                                                        Jakarta, 23  September 2002

 

 

                                                                            Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

 

 

 

                                                                                                    Ttd

 

 

     Fauzi Aziz  

Share: