Beranda | Profil | Statistik Industri | Regulasi | Publikasi | Informasi Publik | Layanan Publik | Links | Hubungi Kami | Peta Situs

SIARAN PERS

Peluncuran Web Site Ditjen, Perdagangan Dalam Negeri


PELUNCURAN WEB SITE

DITJEN. PERDAGANGAN DALAM NEGERI

 

Sebagai implementasi dari program pemerintah yang ditetapkan dalam PROPENAS 2000 – 2004, Keppres No. 50 tahun 2000, tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia, dan Instruksi Presiden NO. 6 tahun 2001, tentang Pengembangan Telematika di Indonesia, yang mengamanatkan bahwa sistem informasi perlu dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pembangunan, maka Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri telah meletakkan dasar-dasar pengembangan e-Government yang berbasiskan teknologi informasi.

 

Kebijakan pengembangan telematika yang dijalankan dilingkungan Deperindag adalah Pengembangan dan Penguatan sumber daya informasi untuk kemajuan sektor industri dan perdagangan serta mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi, dan mendorong peningkatan ekspor terutama dari pengusaha skala kecil dan menengah.

 

Pembangunan telematika di lingkungan Deperindag telah dimulai sejak lebih 10 tahun yang lalu dengan Pusat Pengembangan di Sekretariat jenderal, yaitu Pusat Data dan Informasi. Dengan perkembangan perekonomian yang semakin pesat dan mengglobal serta diberlakukannya penyelenggaraan otonomi dimasing-masing di daerah, maka kebutuhan dan data dan informasi dari semua unit kerja sangatlah diperlukan dalam setiap penyusunan kebijakan. Untuk kelengkapan data ini peran e-Government yang terpusat dirasa perlu untuk dikembangkan lebih lanjut, agar masing-masing unit kerja dapat berperan aktif menginformasikan data dan informasi hasil pembangunan dibidangnya, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat luas secara maksimal, baik dalam rangka pengembangan usaha maupun pengembangan perekonomian secara luas serta untuk bahan pengambil keputusan dan penyusunan kebijakan yang tepat bagi pimpinan Departemen. Disamping itu, pengembangan e-government di lingkungan Deperindag ini juga dimaksudkan untuk menciptakan good governmentce, karena dengan perkembangan teknologi dapat memberikan dampak positif terhadap arus komunikasi dan layan informasi yang didukung dengan teknologi informasi, sehingga dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap tuntutan masyarakat yang semakin beragam.

 

Upaya ini positif bagi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk memahami pertanggung-jawaban akuntabilitas pelaksanaan kegiatan peerintah. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka sejak tahun 2001 Ditjen PDN telah melakukan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perdagangan Dalam Negeri (SIM-PDN) untuk memberikan pelayanan publik serta memberi kemudahan bagi masyarakat luas untuk dapat mengakses berbagai informasi mengenai kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri melalui e-Government atau Government On-line.

 

Pengembangan SIM-PDN yang berbasis teknologi informasi ini, berisikan delapan jenis modul aplikasi, yaitu :

 

a.       a.       Informasi pasar, menyajikan data aspek harga bahan kebutuhan pokok di DKI Jakarta dan seluruh propinsi di Indonesia, serta aspek non harga yang meliputi data gudang, data pasar dan lain-lain.

Data harga yang telah disajikan saat ini , meliputi : Data Harga Tahunan sejak tahun 1993 s/d 2002, Data Harga Bulanan sejak tahun 1989 s/d Maret 2003 dan Data Harian sejak Desember 2002 s/d 8 Maret 2003. Data-data ini dapat bermanfaat bagi dunia usaha untuk mengambil keputusan bisnis, Ibu rumah tangga untuk mengetahui perkembangan harga serta pemerintah bahan analisis penyusunan kebijakan.

 

Informasi Perusahaan, memuat kebijakan dan informasi umum tentang Pendaftaran Perusahaan dan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan. Data Pendaftaran Perusahaan yang telah tersedia saat ini sebanyak 42.000 perusahaan dan yang sudah di entry sebanyak 8.923 perusahaan, perusahaan yang telah ditutup sebanyak 5 perusahaan dan perusahaan yang harus memperbaharui Tanda Pendaftaran Perusahaan sebanyak 54 perusahaan.

Data Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) yang telah di entry sebanyak 2.427 perusahaan. Data-data ini dapat dijadikan informasi untuk pengembangan kerjasama usaha, investasi dan lembaga keuangan lainnya.

 

Informasi Perdagangan Jasa, menyediakan informasi umum tentang Perdagangan Jasa, sektoral inquiry point (CTS-WTS, Asean-CCS, GOS-APEC), dasar hukum liberalisasi perdagangan jasa, regulasi nasional daftar perusanaan jasa dan forum jasa.

 

Informasi Perizinan, memuat ketentuan data perizinan perusahaan jasa survey, jasa penilai sewa beli, keagenan, wara laba, MLM, pasar modern, pameran, minuman beralkohol, penggunaan manual dan kartu jaminan garansi produk elektronik dan pergudangan. Bagi masyarakat pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan dari Dirjen Dagri, telah disediakan fasilitas untuk men-download formulir formulir isian di dalam website tersebut, sehingga dapat dapat mempermudah dan menghemat biaya tenaga dan waktu pelaku usaha.

 

Informasi Kemetrologian, berisi ketentuan kemetrologian serta data izin tipe, tanda pabrik dan reparatir. Data ini dapat memberikan informasi tentang ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapannya dalam upaya melindungi konsumen terhadap ketidakbenaran pengukuran dari barang yang dibelinya.

 

Informasi Perlindungan Konsumen, menyajikan ketentuan dan informasi umum tentang perlindungan konsumen, kelembagaan perlindungan konsumen dan laporan pengaduan konsumen interaktif. Konsumen yang merasa dirugikan oleh produsen tertentu dapat melaporkan secara langsung ke Dirjen PDN melalui fasilitas pengaduan interaktif dan setiap pengaduan yang proporsional akan ditanggapi oleh deks officer terkait melalui e-mail pelapor.

 

Informasi Pengawasan Barang, memuat informasi umum dan dasar hukum pengawasan barang beredar dan jasa, sistem pengawasan, pelaksanaan pengawasan, hasil pengawasan, penyidikan dan hasil penyidikan.

 

Informasi Kebijakan, berisikan kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dalam negeri, yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan usaha.

 

Home untuk tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta ketatausahaan dan kepegawaian Ditjen PDN.

 

Untuk dapat mengetahui dan memperoleh data/informasi tersebut, masyarakat baik dari kalangan pelaku usaha, instansi pemerintah maupun masyarakat umum dapat mengaksesnya dengan alamat web site :

 

 

www.djpdn.go.id.

 

 

Jakarta, 10 Maret 2003

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

 

 

Share: