Beranda | Profil | Statistik Industri | Regulasi | Publikasi | Informasi Publik | Layanan Publik | Links | Hubungi Kami | Peta Situs

SIARAN PERS

Menperindag Keluarkan Ketentuan Baru Tentang Tata Niaga Impor Beras


Menperindag Keluarkan Ketentuan Baru

Tentang Tata Niaga Impor Beras

 

            Beras merupakan komoditi strategis sebagai bahan pangan bagi masyarakat Indonesia, sehingga kegiatan produksi, penyediaan, pengadaan dan distribusi beras menjadi sangat penting dalam rangka ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, dalam rangka stabilitas kepentingan konsumsi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, Menperindag memandang perlu mengatur ketentuan tersebut melalui Surat Keputusan Menperindag No. 9/MPP/Kep/1/2004, tentang Ketentuan Impor Beras, antara lain :

 

Pasal 1

 

Yang dimaksud dengan :

1.      Beras adalah :

a.       beras berkulit (pada atau gabah) :

- Pos Tarif/HS. 1006.10.90.00: lain-lain;

b.      gabah dikuliti :

-         Pos Tarif/HS.1006.20.10.00:beras Thai hom mali;

-         Pos Tarif/HS.1006.20.90.00:lain-lain

c.       Beras setengah jadi digiling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak:

-         beras wangi:

-         Pos Tarif/HS.1006.30.11.00:utuh;

-         Pos Tarif/HS.1006.30.12.00:tidak lebih dari 5% yang pecah;

-         Pos Tarif/HS.1006.30.13.00:lebih dari 5 % tetapi kurang dari 10% yang pecah:

-         Pos Tarif/HS.1006.30.14.00: lebih dari 10% tetapi kurang dari 25% yang pecah;

-         Pos Tarif/HS.1006.30.19.00: lain-lain;

-         Pos Tarif/HS. 1006.30.20.00: beras setengah matang;

-         Pos Tarif/HS. 1006.30.40.00: beras basmati;

-         Pos Tarif/HS. 1006.30.50.00: beras Thai hom mali;

-         Lain-lain:

-         Pos Tarif/HS.1006.30.61.00: utuh;

-         Pos Tarif/HS.1006.30.62.00: tidak lebih dari 5% yang pecah;

-         Pos Tarif/HS. 1006.30.63.00: lebih dari 5% tetapi kurang dari 10% yang pecah:

-         Pos Tarif/HS.1006.30.64.00: lebih dari 10% tetapi kurang dari 25% yang pecah;

-         Pos Tarif/HS. 1006.30.69.00: lain-lain;

d.      Pos Tarif/HS.1006.40.00.00: beras pecah.

2        Importir adalah perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir (API) yang melakukan kegiatan perdagangan impor barang, baik badan usaha swasta maupun badan usaha milik negara/daerah.

3        Rekomendasi adalah Surat yang diterbitkan oleh instansi/unit terkait yang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.

4        Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

5        Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Deperindag.

 

Pasal 2

Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 hanya dapat diimpor oleh importir yang telah mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen Beras, selanjutnya disebut IP Beras, dan oleh importir yang telah mendapat penunjukan sebagai Importir Terdaftar Beras, selanjutnya disebut sebagai IT Beras.

 

Pasal 3

(1)   Impor beras dilarang dalam masa 1 (satu) bulan sebelum panen raya, selama panen raya dan 2 (dua) bulan setelah panen raya.

(2)   Penentuan masa panen raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

 

Pasal 4

(1)   Pemasukan beras impor oleh IP Beras dan IT Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat dilaksanakan dalam masa diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(2)   Pelaksanaan importasi beras oleh IT Beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  hanya dapat dibongkar di pelabuhan tujuan sesuai persetujuan impor yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1)   Beras yang diimpor oleh IP Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya boleh dipergunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi industri yang dimilikinya dan dilarang diperjualbelikan maupun dipindahtangankan.

(2)   Pengakuan sebagai IP Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(3)   Untuk dapat diakui sebagai IP Beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), importir harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :

a.       Copy Surat Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lainnya yang setara yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;

b.      Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

c.       Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d.      Copy Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);

e.       Copy Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK);

f.        Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (Direktur Jenderal IKAH) Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

(4)   Pengakuan sebagai IP Beras menyangkut persetujuan impor mengenai jumlah dan jenis beras, pelabuhan tujuan dan waktu pengapalan.

(5)   Pengakuan IP Beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

 

Pasal 6

(1)    Atas permohonan tertulis importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Direktur Jenderal menyetujui untuk menerbitkan atau menolak pengakuan sebagai IP Beras paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

(2)    Bentuk dokumen pengakuan sebagai IP Beras sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

 

Pasal 7

(1)   Importir yang telah memperoleh pengakuan sebagai IP Beras wajib menyampaikan laporan secara tertulis tentang pelaksanaan importasi beras dan realisasi penggunaannya kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Impor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan importasi dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal IKAH cq. Direktur Industri Agro, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

(2)   Bentuk laporan tertulis dari IP Beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

 

Pasal 8

(1)   Penunjukan sebagai IT Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(2)   Untuk dapat ditunjuk sebagai IT Beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), importir harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :

a.       Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya yang setara yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;

b.      Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

c.       Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d.      Copy Angka Pengenal Importir Umum (API-U);

e.       Copy Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK);

f.        Copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk membuktikan telah berpengalaman di bidang impor selama minimal 3 (tiga) tahun;

g.       Nama dan alamat distributor/sub distributor yang melakukan kerjasama dengan importir untuk mendistribusikan beras di dalam negeri yang diketahui oleh Dinas Propinsi setempat yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

(3)   Penunjukan sebagai IT Beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku paling lama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang.

 

Pasal 9

(1)   Atas permohonan tertulis importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Direktur Jenderal menyetujui untuk menerbitkan atau menolak penunjukan sebagai IT Beras paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

(2)    Bentuk dokumen penunjukan sebagai IT Beras sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

 

Pasal 10

(1)   Setiap kali importasi beras oleh IT Beras harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Jenderal mengenai jumlah dan jenis beras, pelabuhan tujuan dan waktu pengimporan.

(2)   Persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (BPPHP), Departemen Pertanian.

(3)   Bentuk persetujuan impor beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV keputusan ini.

 

Pasal 11

(1)   Importir yang telah memperoleh pengakuan sebagai IT Beras wajib menyampaikan laporan secara tertulis tentang pelaksanaan importasi beras kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Impor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan importasi dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal BPPHP cq. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Departemen Pertanian dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Departemen Perindustrian dah Perdagangan.

(2)   Bentuk laporan tertulis dari IT Beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

 

Pasal 12

(1)   Pelaksanaan setiap importasi beras oleh IP Beras atau IT Beras wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang.

(2)   Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap importasi:

- beras berkulit cocok untuk disemai (benih) yang termasuk dalam Pos Tarif/HS.  1006.10.10.00;

- beras ketan (pulut) yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 1006.30.30.00;

- tepung beras yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 1102.30.00.00;

- tepung lainnya yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 1102.90.00.00.

(3)   Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk oleh Menteri.

(4)   Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), surveyor dapat memungut imbalan jasa yang diberikannya dari importir/lembaga pengimpor/pemberi hibah dalam rangka importasi beras, beras berkulit cocok untuk disemai (benih), beras ketan (pulut), tepung beras dan tepung lainnya.

(5)   Untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis pelaksanaan impor beras, beras berkulit cocok untuk disemai (benih), beras ketan (pulut), tepung beras dan tepung lainnya, surveyor harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

a.       berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun;

b.      memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri.

    (6) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ditetapkan oleh   Direktur Jenderal.

 

Pasal 13

Kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud Pasal 12, dinyatakan tidak berlaku terhadap importasi beras, beras berkulit cocok untuk disemai (benih), beras ketan (pulut), tepung beras dan tepung lainnya yang merupakan :

a.       barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;

b.      barang contoh;

c.       barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau pelintas batas;

d.      barang promosi;

e.       barang kiriman melalui jasa kurir dengan menggunakan jasa pesawat udara.

 

Pasal 14

(1)    Pengakuan sebagai IP Beras atau penunjukan sebagai IT Beras dibekukan apabila yang bersangkutan :

a.       tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 11 sebanyak 2 (dua) kali; atau

b.      dalam penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP Beras atau penunjukan sebagai IT Beras.

(2)    Pembekuan pengakuan sebagai IP Beras atau penunjukan sebagai IT Beras dapat dicairkan setelah yang bersangkutan mendapat klarifikasi dari Direktur Jenderal atas kelalaiannya dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 11 atau yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan  dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP Beras atau penunjukan sebagai IT Beras.

(3)    Pembekuan pengakuan sebagai IP Beras atau penunjukan sebagai IT Beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta pencairan kembali pengakuan sebagai IP Beras atau penunjukan sebagai IT Beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

 

Pasal 15

(1)   Pengakuan sebagai IP Beras atau penunjukan sebagai IT Beras dicabut apabila yang bersangkutan :

a.       tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 11 lebih dari 2 (dua) kali;

b.      mengubah dan atau menambah dan atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen pengakuan sebagai IP Beras atau penunjukan sebagai IT Beras atau persetujuan impor beras; atau

c.       dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP Beras atau penunjukan sebagai IT Beras.

(2)   Pencabutan pengakuan sebagai IP beras atau penunjukan sebagai IT Beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur jenderal.

 

Pasal 16

Bagi Importir yang melaksanakan impor beras yang berasnya tiba di pelabuhan tujuan di wilayah Indonesia paling lambat tanggal 20 Januari 2004 tidak terkena ketentuan dalam Keputusan ini.

 

Pasal 17

Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan pabean.

 

Pasal 18

(1)   Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dibentuk Tim Monitoring yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait.

(2)   Susunan organisasi, susunan keanggotaan dan tugas Tim Monitoring ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

 

Pasal 19

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri.

 

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 10 Januari 2004.

 

Demikian Siaran Pers ini dibuat untuk disebarluaskan.

Jakarta, 12 Januari 2004

 

KEPALA BIRO UMUM DAN HUMAS                                             

                                                                     

 

                                                                                    FAUZI AZIZ

Share: