SIARAN PERS

Menperin Minta, Perbankan Dukung kebijakan Industri


MENPERIN MINTA, PERBANKAN DUKUNG

KEBIJAKAN INDUSTRI

 

 

Berbagai perkembangan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir termasuk krisis ekonomi berkepanjangan dan perubahan lingkungan regional dan global yang telah menimbulkan persaingan yang semakin ketat, telah mengharuskan pemerintah cq Departemen Perindustrian untuk menyusun ulang kebijakan pengembangan sektor industri yang dituangkan dalam bentuk Kebijakan Pembangunan Industri Nasional.

Kebijakan Pembangunan Industri Nasional ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah baru bagi pengembangan industri nasional di masa datang, serta menjawab berbagai permasalahan yang selama ini menghambat perkembangan sektor industri. Untuk menyusun kebijakan ini Departemen Perindustrian telah melakukan diskusi dan sosialisasi dengan berbagai instansi terkait, Kadin, pelaku industri, pakar dari sejumlah perguruan tinggi dan telah dipresentasikan pula dalam Sidang Kabinet tanggal 16 Mei 2005 lalu.

Dalam rangka sosialisasi pada hari ini tanggal 19 Juli 2005 Departemen Perindustrian menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Industri Nasional (Klaster) kepada kalangan perbankan, yaitu Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) dan Perhimpunan Bank-bank Swasta Nasional yang tergabung dalam Perbanas. Acara tersebut dibuka oleh Menteri Perindustrian, Andung A.Nitimihardja, dan didampingi Pejabat eselon I serta jajaran Pejabat Deperin lainnya.

Dalam sambutannya, Menperin menyatakan bahwa dalam kebijakan ini ditentukan industri-undustri prioritas yang akan didorong di masa mendatang berdasarkan kemampuan daya saingnya. Pemilihan industri prioritas dimaksudkan agar proses pembangunan dapat dilakukan lebih fokus dan lebih mudah dalam mengukur kriteria keberhasilannya.

Dengan kebijakan tersebut strategi pengembangan industri ke depan dilakukan dengan pendekatan pengembangan industri melalui konsep klaster dalam konteks membangun daya saing industri yang berkelanjutan. Klaster industri adalah upaya mengelompokkan industri inti yang saling berhubungan, baik dengan industri pendukung (supporting industries) maupun dengan industri terkait (related industries). Manfaat dari klaster ini selain untuk mengurangi biaya transportasi dan transaksi, juga dapat meningkatkan efisiensi, menciptakan aset secara kolektif, dan memungkinkan terciptanya inovasi.

Analisis daya saing terhadap industri yang sudah ada dan industri lain yang dipilih berdasarkan pertimbangan besarnya potensi Indonesia seperti luas bentang wilayah, jumlah penduduk, ketersediaan sumberdaya alam, dilakukan untuk menentukan industri yang prospektif di masa datang.

Hasil analisis daya saing tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu produksi orientasi ekspor dan produksi orientasi dalam negeri yang selanjutnya dibedakan dalam empat kategori industri, yaitu Industri Padat Sumber Daya Alam, Industri Padat Tenaga Kerja, Industri Padat Modal dan Industri Padat Teknologi. Penentuan industri prioritas dilakukan melalui analisis daya saing internasional dan pertimbangan besarnya potensi Indonesia yang dapat digunakan dalam rangka menumbuhkan industri. Dalam jangka panjang pengembangan industri diarahkan pada penguatan, pendalaman dan penumbuhan klaster pada kelompok industri: 1) Industri Agro; 2) Industri Alat Angkut; 3) Industri Telematika; 4) Basis Industri Manufaktur; dan 5) Industri Kecil dan Menengah Tertentu.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Peraturan Presiden No. 7/2005), fokus pembangunan industri pada jangka menengah (2004-2009) adalah penguatan dan penumbuhan klaster-klaster industri inti, yaitu: 1) Industri makanan dan minuman; 2) Industri pengolahan hasil laut; 3) Industri tekstil dan produk tekstil; 4) Industri alasa kaki; 5) Industri kelapa sawit; 6) Industri barang kayu (termasuk rotan dan bambu); 7) Industri karet dan barang karet; 8) Industri pulp dan kertas; 9) Industri mesin listrik dan peralatan listrik; 10) Industri petrokimia. Pengembangan 10 klaster industri inti tersebut, secara komprehensif dan integratif, didukung industri terkait (related industries) dan industri penunjang (supporting industries), antara lain : industri baja, peralatan pabrik & mesin perkakas, alat/mesin pertanian, semen, elektronika konsumsi, keramik, minyak atsiri, kerajinan & barang seni, batu mulia dan gerabah/keramik hias.

Strategi pengembangan industri di masa depan terdiri atas strategi pokok dan strategi operasional. Strategi pokok dilakukan dengan (a) memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai pada klaster dari industri yang bersangkutan, (b) meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai, (c) meningkatkan sumber daya yang digunakan industri, dan (d) mengembangkan industri kecil dan menengah. Untuk strategi operasional dilakukan dengan : (a) pengembangan industri dengan pendekatan klaster, (b) penetapan prioritas persebaran industri, (c) mengembangkan lingkungan bisnis yang nyaman dan kondusif serta pengembangan kemampuan inovasi. Strategi tersebut diharapkan dalam kurun waktu 2005-2009 sektor industri tumbuh sebesar 8,6% per tahun.

Dengan target pertumbuhan itu, maka pada tahun 2009 peranan sektor industri terhadap perekonomian nasional dapat melampaui 26%, sedangkan dalam kurun waktu tahun 2010-2025 sektor industri diharapkan tumbuh di atas 10% per tahun sehingga peranannya terhadap perekonomian dapat mencapai 35%-40%. Di bidang tenaga kerja, industri diharapkan dapat memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, yaitu sekitar 2.635.690 orang atau 13,6% secara nasional. Besarnya serapan tenaga kerja ini bahkan lebih besar dari perhitungan yang ada dalam Rencana Tenaga Kerja Nasional 2004-2009, yaitu sebesar 2.413.941 orang.

Penguatan dan pengembangan industri kecil menengah (IKM) dirumuskan secara terintegrasi dan sinergi dengan pengembangan industri berskala menengah dan besarnya, karena kebijakan pengembangan sektoral  tidak bisa mengkotak-kotakan kebijakan menurut skala usaha. Namun oleh karena terdapat jenis IKM yang memiliki keunikan usaha dan skala usaha tertentu (kerajinan, batu mulia dll.), maka pengembangannya dirumuskan secara tersendiri.

Pokok-pokok rencana aksi untuk industri berbasis agro dalam jangka menengah ditujukan untuk memperkuat rantai nilai (value chain) melalui penguatan struktur, diversifikasi, peningkatan nilai tambah, peningkatan mutu serta perluasan penguasaan pasar, sedangkan untuk jangka panjang difokuskan pada upaya pembangunan industri agro yang mandiri yang berdaya saing tinggi.

Pokok-pokok rencana aksi industri alat angkut dalam jangka menengah adalah memfokuskan peningkatan kemampuan industri komponen. Untuk jangka panjang diarahkan pada pembangunan kapasitas nasional di bidang teknologi agar industri alat angkut memiliki kemandirian dalam design dan engineering komponen, sub-assembly maupun barang jadi.

Pokok-pokok rencana aksi pengembangan industri telematika dalam jangka menengah dilakukan melalui pengembangan sentra-sentra industri telematika, mengembangkan aliansi strategis serta peningkatan kemampuan SDM, sedangkan rencana aksi jangka panjang adalah membangun industri telematika sebagai basis produksi global.

Pokok-pokok rencana aksi jangka menengah untuk Basis Industri Manufaktur adalah melakukan restrukturisasi dan konsolidasi industri untuk mempertahankan keberadaan industri serta meningkatkan efisiensi dan daya saing di dunia internasional. Untuk jangka panjang upaya pengembangan industri lebih dititik beratkan untuk meningkatkan kemampuan nasional dalam penelitian dan pengembangan, teknologi dan disain industri.

Pokok-pokok rencana aksi peningkatan IKM tertentu dilakukan melalui peningkatan kemitraan, baik dalam pemasaran dalam negeri dan ekspor, teknologi maupun aspek keuangan. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan fasilitasi di bidang peningkatan mutu produk dan kemampuan disain.

Untuk menjawab persaingan di pasar internasional yang makin ketat, dalam jangka panjang fokus pengembangan akan diarahkan pada peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan dalam rangka kegiatan-kegiatan inovasi produk. Dalam pelaksanaannya pengembangan sektor industri akan dilakukan secara sinergi dan terintegrasi dengan pengembangan sektor-sektor ekonomi lain seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, kehutanan, kelautan, pendidikan, riset dan teknologi dsb.

Dalam kesempatan itu, Menperin juga meminta kalangan perbankan yang tergabung dalam Himbara dan Perbanas dapat memberikan perhatian dan dukungan pembiayaan pada industri-industri yang mempunyai prospek pasar yang baik dan banyak menyerap tenaga kerja.

Di samping itu Pemerintah juga secara simultan segera melaksanakan kegiatan-kegiatan pemecahan permasalahan aktual yang dihadapi oleh dunia usaha dengan terus melanjutkan program deregulasi dan debirokratisasi dalam rangka menghilangkan berbagai masalah yang membebani industri. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing dari industri-industri yang berorientasi ekspor dan yang memperkerjakan banyak tenaga kerja, seperti industri tekstil dan produk tekstil, industri sepatu dan kulit, industri kayu dan produk kayu, dsb.

Kegiatan-kegiatan dimaksud meliputi : Menekan biaya-biaya yang menyebabkan mahalnya bahan baku industri; Menghilangkan serta membantu menyelesaikan masalah-masalah perburuhan; Mencarikan solusi untuk menekan biaya energi; Membantu proses reevaluasi aset; Memfasilitasi program restrukturisasi permesinan; Memfasilitasi program scraping permesinan; Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; Memfasilitasi penurunan biaya-biaya di pelabuhan; dan Membantu menghilangkan peraturan-peraturan daerah yang banyak membebani industri.

Sebagai ilustrasi dapat disampaikan potret industri saat ini yaitu pertumbuhan industri non-migas 2003 – 2004 rata-rata  6,8% dan kontribusinya terhadap sektor perekonomian sekitar 25%. Pertumbuhan tersebut masih di bawah pertumbuhan rata-rata sebelum krisis ekonomi, namun demikian pada triwulan pertama tahun 2005 industri non-migas tumbuh sebesar 8,11%, lebih tinggi dari pertumbuhan PDB yaitu 6,35%.

Ekspor produk industri pada tahun 2004 mencapai US$ 48,7 miliar atau 87% dari total ekspor non migas, naik 19% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan ekspor periode Januari - Mei 2005 sebesar US$ 26,565 miliar atau naik 34,01% dari periode yang sama tahun sebelumnya (Januari – Mei 2004) yaitu sebesar US$ 19,823 miliar.

Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri pada tahun 2003 mencapai sekitar 12,4 juta orang (sektor IKM sekitar 64,6% dari total tenaga kerja sektor industri).

Investasi PMA sektor industri pada tahun 2004 hanya sebesar US$ 6,3 miliar (tahun 2000 US$ 10,7 miliar), tetapi investasi PMA periode Januari - Mei 2005 sebesar US$ 3,4 miliar atau tumbuh 126,4% dari periode yang sama tahun sebelumnya (Januari – Mei 2004); dan PMDN sebesar Rp 20,6 triliun (tahun 2000 Rp 85,1 triliun); di bawah kinerja investasi sebelum krisis ekonomi. Sedangkan investasi PMA periode Januari - Mei 2005 sebesar       Rp. 10,2 triliun atau tumbuh 33,3% dari periode yang sama tahun sebelumnya (Januari – Mei 2004).

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

 

 

                                                                                                 Jakarta, 19 Juli 2005

 

                                                                                 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

 

Share: