BERITA INDUSTRI

RPP Produk Halal Segera Disahkan


Sumber: Republika (06/02/2019)


Pemerintah memastikan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menjadi aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) bisa diterbitkan dalam waktu dekat. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan, seluruh menteri yang terlibat dalam penggodokan sudah sepakat dengan poin-poin teknis yang dituangkan dalam beleid tersebut, termasuk tentang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hingga obat-obatan.


Bila RPP tentang jaminan produk halal ini telah disepakati di level menteri, ujar Lukman, artinya proses yang tersisa tinggal penandatanganan oleh Presiden Joko Widodo. Ujungnya, UU tentang Jaminan Produk Halal dapat efektif berjalan pada 17 Oktober 2019 nanti.


Beleid ini memang belum bisa berlaku efektif hingga saat ini karena belum ada aturan turunan yang menjabarkan implementasinya di lapangan. Pemerintah akhirnya memberikan masa transisi hingga 17 Oktober 2017 sebelum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat sepenuhnya bekerja. "lya, (seluruh menteri sepakat) karena ini sudah melalui serangkaian pembahasan di tingkat eselon 1 berkali-kali," kata Lukman di kantor Sekretariat Negara, Senin (4/1). Sebenarnya, langkah terakhir tinggal pembahasan di tingkat menteri sebelum Presiden menandatangani.


Lukman menjelaskan aturan turunan memang diperlukan dalam pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal. Kementerian Agama sendiri, kata Lukman, masih harus menerbitkan sejumlah Peraturan Menteri Agama (PMA) selepas RPP disahkan.Sejumlah PMA yang akan diterbitkan, misalnya, terkait penerapan tarif sertifikasi halal dan mekanisme prosedur sertifikasi halal. "Memang peraturan perundang-undangan di bawah lebih teknis, sangat tergantung dari terbitnya PP ini," kata Lukman.


Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menambahkan, hingga Februari 2019 ini tidak ada lagi poin pengganjal yang membuat RPP tidak bisa disepakati. Meski begitu, para menteri masih harus sekali lagi mendengarkan masukan dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan RPP Jaminan Produk Halal ini. "Yang jelas, industri sudah kami berikan masukan. Industri perlu proses, tidak bisa hari ini regulasi rampung lalu langsung berlaku," kata Airlangga.


Airlangga menyebutkan, pihaknya memiliki fokus agar UU tentang Jaminan Produk Halal nantinya tidak memberatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), apalagi pelaku UMKM tetap harus mendapatkan sertifikasi halal bila beleid ini berlaku. Pemerintah, kata dia, berupaya mendesain peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal agar tidak memberatkan pelaku UMKM.


Dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa BPJPH berhak menerbitkan dan menarik sertifikat halal dan label halal pada suatu produk. Selama masa transisi hingga 17 Oktober 2019 nanti, pekerjaan sertifikasi halal masih dilakukan oleh LPPOM MUI. Selanjutnya, penerbitan sertifikat halal akan dilakukan oleh BPJPH.


Nantinya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, ia mengatakan, LPPOM MUI bisa mengubah diri menjadi LPH jika ingin melanjutkan keterlibatannya dalam proses sertifikasi halal.


Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara, menyebutkan, tantangan terbesar saat ini ada-lah memberikan pemahaman kepada industri yang terimbas implementasi UU Jaminan Produk Halal.


la mengatakan, pada awal pelaksanaan, industri mungkin akan merasa terbebani. Namun, begitu produk mereka dapat berdiekspor ke Timur Tengah dan daya saing menjadi lebih tinggi dengan sertifikat halal, para pengusaha akan dapat lebih nyaman. "Masa persiapan itu kan memang sulit, apalagi kalau belum dapat profit," kata Ngakan, beberapa waktu lalu.


Dengan tantangan yang ada, regulasi kawasan industri halal belum akan keluar dalam waktu dekat. Regulasi kawasan industri halal harus mempertimbangkan berbagai aspek. • SAPTO ANDIKA CANDRA



Share:

Twitter

Program Restrukturisasi Mesin Peralatan IKM