BERITA INDUSTRI

Hadapi CEPA, Indonesia Butuh Industri Berdaya Saing Tinggi


Sumber: Investor Daily (11/10/2018)


JAKARTA – Pemerintah menargetkan segera menyelesaikan perundingan dan penandatanganan beberapa comprehensive economic partnership agreement (CEPA) dengan beberapa mitra, seperti Australia dan Uni Eropa. Untuk memetik keuntungan dari CEPA, Indonesia membutuhkan industri berdaya saing dan bernilai tambah tinggi.


Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menerangkan pertemuan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia (World Bank/WB)  2018 di di Nusa Dua, Bali, menjadi momen penting dalam menjalin CEPA dengan negara mitra strategis, terutama di sektor industri manufaktur. Kerja sama bilateral Indonesia-Australia CEPA yang sudah final diharapkan menjadi  milestone bagi CEPA lainnya.


Airlangga mengungkapkan, Indonesia dan negara mitra terus memformulasikan skema baru dalam kerangka CEPA untuk menciptakan peningkatan nilai perdagangan yang sama-sama menguntungkan. Agar daya saing dan nilai tambah industri meningkat, diperlukan kolaborasi di bidang pendidikan, khususnya terkait program vokasi guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar sesuai kebutuhan dunia industri saat ini.


“Jadi, selain peluang CEPA, kerja sama yang perlu dijajaki adalah bidang vokasi serta pengembangan ekonomi digital. Kami yakin upaya tersebut bisa menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia,” ujar dia dalam keterangan resmi, Rabu (10/10).


Apalagi, dia menuturkan, Indonesia sudah mempunyai peta jalan Making Indonesia 4.0 yang memiliki sejumlah strategi untuk memasuki era revolusi industri 4.0. Tujuannya mendongkrak perekonomian nasional, dengan target menjadikan Indonesia masuk jajaran 10 besar negara ekonomi terkuat di dunia pada 2030.


“Pada 2030, saat generasi muda memimpin Indonesia dengan skill dan bakat baru, kita bisa mengantisipasi digitalisasi ekonomi. Ini potensi yang akan digunakan sebagai pengungkit. Studi McKinsey menunjukkan, ada potensi pertumbuhan ekonomi sebesar US$ 200 miliar pada 2030, apabila kita bisa menyiapkan 17 juta tenaga kerja yang mampu menghadapi ekonomi digital,” papar Airlangga.


Di samping itu, menurut Airlangga, pertemuan internasional di Bali dapat pula menjadi kesempatan untuk membahas sekaligus mencari solusi terkait dinamika perekonomian global yang sedang terjadi, misalnya dampak perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. “Semoga acara ini dapat meringankan negara-negara berkembang. Sebab, negara yang lebih stabil bisa memengaruhi kekuatan mata uang negara berkembang,” terang dia. (leo)



Share:

Twitter

Program Restrukturisasi Mesin Peralatan IKM