BERITA INDUSTRI

Korsel Tancapkan Investasi


Sumber: Republika (12/09/2018)


JAKARTA — Presiden Joko Widodo telah meninggalkan Korea Selatan untuk bertandang ke Vietam. Kunjungan ke Korea Selatan (Korsel) pun berhasil dimanfaatkan dengan menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya berhasil meyakinkan para investor Korsel agar mau menanam-kan modal mereka di dalam negeri. Hasilnya, dalam kunjungan tersebut, Jokowi yang didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja mendapatkan kesepakatan bisnis mencapai 6,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 81,7 triliun (dengan kurs Rp 14.400 per dolar AS). Ini diraih melalui penandatanganan 15 nota kesepahaman dan enam kornitmen investasi.


Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (10/9), menuturkan, selain kesepakatan bisnis dan komitmen investasi antara perusahaan swasta kedua negara, BKPM juga menandatangani nota kesepahaman dengan Hyundai Motor Company.


"Dengan ditandatanganinya 15 nota kesepahaman dan enam komitmen investasi tersebut, diharapkan sentiment pelaku usaha luar terhadap pasar nasional dapat menjadi lebih baik," kata Thomas.


Tom, sapaan akrabnya, menyambut baik upaya Pemerintah Korsel meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dari segi bisnis, khususnya industri utama dan otomotif. Kerja sama di bidang otomotif diharapkan dapat mendukung rencana induk industri otomotif di Indonesia dan dapat menumbuhkan industri komponen dan rantai suplainya di dalam negeri. .


Indonesia, lanjut Tom, saat ini tengah berupaya meyakinkan investor bahwa negara ini adalah tempat yang nyaman untuk berinvestasi. Saat ini, banyak negara, khususnya yang tengah berkembang, terpuruk dari segi perekonomian karena tidak bisa menjaga sentimen pasar atau pelaku usaha. Sedangkan, di Indonesia, pemerintah memastikan akan membuat iklim yang sangat ramah terjiadap investasi.


Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang turut dalam kunjungan ini optimistis kerja sama yang terjalin dapat mendorong industri manufaktur nasional meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri. Di sisi lain, investasi ini jelas akan membuat penyerapan tenaga kerja lokal semakin bertambah. "Ini yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi secara inklusif, terutama melalui program hilirisasi," ujar Airlangga.


Langkah sinergi yang dibangun pelaku industri kedua negara juga diharapkan mendukung implementasi Making Indonesia 4.0. Salah satunya adalah membangun ekosistem inovasi dengan transfer teknologi yang berkelanjutan guna mendukung revolusi industri 4.0.


Sementara, dalam penandatangan nota kesepahaman, Presiden Jokowi sangat terkesan melihat besarnya antusiasme pengusaha dan investor Korsel yang berniat meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Indonesia. "Hal menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari dunia usaha Korea Selatan atas perekonomian di Indonesia," ujar Jokowi.


Investor tak terganggu


Pemerintah memastikan bakal menunda sejumlah Proyek Stategis Nasional (PSN) demi mengamankan defisit neraca perdagangan. Keinginan ini sempat mendapatkan tanggapan miring karena bisa memengaruhi iklim investasi di dalam negeri.


Namun, BKPM memastikan, hal tersebut tidak berdampak pada keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Direktur Perencanaan Infrastruktur BKPM Heldy Satrya Putera mengatakan, para investor melihat kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Artinya, mereka tidak hanya memandang dalam jangka pendek semata, dengan adanya penundaan pengerjaan PSN. Terlebih, penundaan ini juga tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sebagai upaya mempertahankan perekonomian nasional.


"Para investor kan melihat secara holistik, ini tidak tiba-tiba. Mereka tahu bahwa kita memang harus melakukan sesuatu. Jadi, saya rasa tidak berdampak signifikan. Mereka justra mendukung," kata Heldy saat dihubungi Republika, Selasa (11/9).


la juga menjamiir bahwa BKPM akan tetap berkoordinasi dengan para investor untuk menyediakan segala kebutuhan mereka, mulai dari informasi hingga upaya untuk tetap menenangkan iklim investasi. Hal yang disayangkan oleh BKPM adalah belum adanya informasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengenai PSN mana saja yang masuk dalam daftar penundaan.



Share:

Twitter

Program Restrukturisasi Mesin Peralatan IKM