BERITA INDUSTRI

Menperin Dukung Batam Tetap Jadi FTZ


Sumber: Media Indonesia (30/05/2018)

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mendukung keinginan pengusaha di Batam agar kawasan Batam tidak berubah menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) dan tetap menjadi free trade zone (FTZ).

Menurut Airlangga, permasalahan yang ada di Batam yakni pengenaan bea masuk 10% produk Batam ke wilayah pabean Indonesia telah tuntas seiring terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 229/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

“FTZ hal yang masih urgensi untuk dilanjutkan karena itu bagian kerja sama dengan Singapura dan yang lain, dan kita juga, untuk memudahkan barang keluar-masuk dari Singapura,” ujar Airlangga di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, akhir pekan kemarin.

Terbitnya PMK 229/2017 itu, lanjut Airlangga, membuat industri manufaktur di Batam kembali bergeliat karena produksi Batam tidak lagi tergantung pasar luar negeri (ekspor) yang terkadang lesu.

“Dengan ada perubahan PMK itu persoalan sebenarnya sudah diselesaikan.”

Airlangga juga tidak setuju jika pengelolaan BP Batam diserahkan ke pemerintah kota (pemkot) sebab hal itu bisa menimbulkan ketidakpastian bagi investor. “BP Batam sudah berjalan, apalagi kita lihat kita sedang mengejar investasi. Salah satu dari investasi itu kepastian, itu jangan diganggu,” tegasnya.

Seperti diwartakan sebelumnya, kalangan pengusaha meminta agar status Batam sebagai free trade zone (FTZ) dikembalikan seperti semula. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepulauan Riau Ahmad Ma’ruf Maulana mengatakan tata kelola Batam saat ini seperti dalam persimpangan jalan karena berdasarkan atas arahan dari berbagai pihak.

Padahal, sejak 1970 hingga 1999 tata kelola pemerintahan dan perekonomian Batam dapat dikategorikan sebagai fungsi pemerintah yang bersifat strategis sehingga dipimpin langsung presiden.

Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menegaskan, apa pun statusnya, pengelolaan BP Batam harus tetap di bawah kontrol pemerintah pusat.

Share:

Twitter

Program Restrukturisasi Mesin Peralatan IKM