BERITA INDUSTRI

Industri 4.0 bakal Scrap 400 Ribu Orang Per Tahun


Sumber : Investor Daily (09/04/2018)

JAKARTA - Industri manufaktur mulai tahun depan ditargetkan menyerap tenaga kerja baru sebanyak 800 ribu hingga 1 juta orang per tahun dari saat ini sekitar 600 ribu, sejalan dengan diterapkannya Making Indonesia 4.0. Peta jalan revoiusi industri 4.0 yang baru dirilis pemerintab itu memungkinkan sektor-sektor industri unggulan membuka lapangan kerja lebih luas karena industri manufaktur yang terhubung secara digital akan didorong untuk menambah kapasitas produksi, meningkatkan daya saing, dan lebib ekspansif.

Tambahan tenaga kerja sebanyak 20O400 ribu orang per lahun akibat meningkatnya kapasilas produksi bakal terjadi berkat membaiknya aliran barang dan material serta terintegrasinya induslri manufaklur di dalam negeri. Making Indonesia 4.0 juga akan metnperbesar peran industri kecil dan menengah (IKM) serta mendongkrak kualilas SI)M induslri manufaktur nasional. Selain itu, investasi akan meningkat karena Making Indonesia 4.0 niengamanatkan harmonisasi aturan dan pemberian insentif bagi investasi teknologi yang membuat iklim investasi lebih atraktif.

"Melalui Making Indonesia 4.0, industri manufaktur akan direvitalisasi melalui berbagai kebijakan dan insentif. Jadi, industri 4.0 justru akan meningkalkan jumlah penyerapan tenaga kerja, bukan sebaliknya." kata Sekjen Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Haris Munandar kepada Investor Daily di Jakarta, akhir pekan lalu.

Making Indonesia 4.0 merupakan peta jalan (roadmap) yang diluncurkan pemerintah pekan lalu sebagai strategi untukmenghadapi dampak revolusi industri 4.0 terhadap industri manufaktur nasional. Revolusi industri 4.0 yang pertama kali muncul di Jerman pada 2011 merupakan sistem yang mengintegrasikan teknologi online (digital) dengan sektor produksi dan jasa. Era industri 4.0 ditandai konektivitas dan interaksi melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi. Konektivitas dan digitalisasi itumembuat nilai rantai manufaktur lebih efisien dan kualitas produknya meningkat.

Dampak revolusi industri 4.0 hingga kini masih menjadi bahan perdebatan. Lembaga riset Global Institutememprediksi revolusi industri 4.0 bakal menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia hingga tahun 2030 karena diambil alih oleh robot dan mesin.

Dalam Making Indonesia 4.0, pemerintah fokus pada pengembangan lima sektor manufaktur yang akan menjadi percontohan, yaitu industri makanan dan minuman (mamin), tekstil dan produk tekstil (TPT), otomotif, kimia, serta industri elektonik.

Untuk memperkuat struktur industri nasional, pemerintah menjalankan 10 inisiatif, meliputi perbaikan alur aliran barang dan material, membangun satu peta jalan zona industri yang komprehensif dan lintas industri, serta mengakomodasi standar-standar keberlanjutan.

Pemerintah juga fokus pada pemberdayaan IKM, pembangunan infrastruktur digital nasional, menarikminat investasi asing, meningkatkan kualitas SDM, membangun ekosistem inovasi, memberikan insentif bagi investasi teknologi, serta melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan.

Berdasarkan Making Indonesia 4.0 yang diluncurkan pemerintah, industri 4.0 ditargetkan mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil sebesar 1-2% per tahun, sehingga pertumbuhan PDB akan naik dari 5% menjadi 6-7% pada 2018-2030. Industri manufaktur akan berkontribusi 21-26% terhadap PDB pada 2030, dari posisi 2017 sebesar 20,1% (termasuk pengolahan migas). Kontribusi manufaktur tanpa pengolahan migas terhadap PDB tahun lalu mencapai 17,88%.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, industri manufaktur (tidak termasuk pertambangan, listrik, gas, air, dan bangunan) pada 2017 menyerap 17,01 juta tenaga kerja, naik 9,4% dari 2016 sebanyak 15,54 juta orang. Sektor manufaktur memberikan kontribusi 14% terhadap total tenaga kerja nasional sebanyak 124,5 juta orang. Sektor perdagangan menyerap tenaga kerja terbesar, yakni 23,3%, diikuti jasa 16,8%. Penyerapan tenaga kerja pada industri manufaktur dalam tiga tahun terakhir meningkat. Namun, kontribusinya terhadap PDB menurun. Begitu pula pertumbuhannya. (Lihat tabel)

Data BPS juga meyebutkan, cabang industri yang menyerap tenaga kerja cukup banyak antara lain industri makanan dan minuman (mamin) sebanyak 3,3 juta orang, industri otomotif sekitar 3 juta orang, industri TPT 2,73 juta, serta industri furnitur berbahan baku kayu dan rotan nasional 2,5 juta orang, baik langsung maupun tidak langsung.

Kemenperin menargetkan tren penyerapan tenaga kerja industri terus meningkat hingga 2030. Selain ditopang industri 4.0, penyerapan tenaga kerja industri didorong oleh pertumbuhan industri dan penambahan investasi. Tahun ini, pertumbuhan industri dibidik 5,67%, sedangkan investasi ditargetkan tumbuh 18% menjadi Rp 352 triliun dari Rp 288 triliun.

Terlihat Tahun Depan

Sekjen Kemenperin Haris Munandar mengungkapkan, berdasarkan Making Indonesia 4.0, pada 2030 akan tercipta 10 juga lapangan pekerjaan baru. Setiap tahunnya, lapangan pekerjaan industri bertambah 600 ribu orang. “Penerapan industri 4.0 diharapkan bisa memacu secara masif serapan tenaga kerja menjadi 800 ribu hingga 1 juta orang per tahun,” ujar dia.

Namun, Haris mengakui, lapangan pekerjaan tidak selalu bertambah secara linier. “Yang pasti, begitu daya saing meningkat, perusahaan akan memperbesar produksi dan berekspansi. Nanti dilihat seberapa besar daya saingnya. Itu sebabnya, kami menginginkan roadmap industri 4.0 langsung diterapkan, sehingga bisa meningkatkan kapasitas produksi manufaktur,” tutur dia.

Efek penerapan industri 4.0, menurut Haris, baru akan terlihat pada 2019. Kemenperin berharap lima sektor yang akan menjalankan industri 4.0, yaitu industri mamin, TPT, otomotif, kimia, dan elektronik, bisa mengurangi dampak negatif teknologi disruptif. Itu sebabnya, industri 4.0 mesti diterapkan ber tahap untuk mengurangi dampak disrupsi.

“Dalam implementasinya nanti juga tidak langsung diterapkan keseluruhan. Nanti ada bagian-bagian yang diterapkan, mana yang tidak atau belum. Disrupsi bukanlah hal yang kita harapkan. Kami akan ambil mana yang bisa mempercepat peningkatan daya saing, bukan meningkatkan disrupsi,” tegas dia.

Dia menambahkan, mulai 2019 pemerintah juga akan gencar meningkatkan kualitas SDM agar bisa sejalan dengan penerapan industri 4.0. Bukan hanyameningkatkan kualitas pelatihan tenaga kerja siap pakai melalui pendidikan vokasi, melainkan juga secara merata di jenjang pendidikan.

Haris Munandar menegaskan, penyiapan tenaga kerja bukanlah pekerjaan Kemenperin sendiri, melainkan harus bekerja sama dengan kementerian dan lembaga (K/L) lain. “Pemerintah gencar memperbaiki kurikulum agar bisa berjalan sesuai penerapan industri 4.0. Tahun depan, fokus pemerintah bukan lagi hanya pada pembangunan infrastruktur, melainkan juga peningkatan kualitas SDM,” papar dia.

Ke depan, kata dia, Kemenperin akan bekerja sama dengan Austria dalam program peningkatan kualitas SDM. “Sekarang kami sudah melatih guru untuk menyusun industri 4.0, kami mengirim guru-guru ke Singapura atau Taiwan untuk belajar menyusun kurikulum 4.0. Belum lama ini, kami pun kerja sama dengan Swiss. Kerja sama semacam ini harus dilakukan secara masif di segala lini,” tandas dia.

Haris mengatakan, Komite Industri Nasional (Kinas) akan dibentuk dengan tugas mengawal industri 4.0, yang terdiri atas berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan di masing-masing sektor bisa diselaraskan. Komite yang akan dipimpin Kemenperin ini diharapkan efektif mengawal revolusi industri 4.0.

“Kami juga punya Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) sampai 2035. Target pertumbuhan tenaga kerja dan industri nanti disesuaikan. Kalau sudah mulai tahun ini, harusnya tahun depan juga sudah mulai terlihat. Lima tahun ke depan, diharapkan sudah ada hasil positif yang terlihat,” ujar Haris.

Efek industri 4.0 yang paling gampang terlihat, menurut Haris Munandar, adalah peningkatan ekspor per tahun. Jika dari tahun ke tahun kontribusinya naik, berarti daya saing industri meningkat. Dengan peningkatan ekspor dan daya saing, industri pun membutuhkan peningkatan kapasitas dan otomatis membutuhkan tenaga kerja lebih banyak.

“Sektor industri yang menjadi fokus pemerintah tidak akan berhenti pada lima saja, seperti yang ditentukan di awal. Tapi akan dikembangkan sesuai evaluasi tahunan,” ucap dia.

Dorong Ekonomi

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengemukakan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) diprioritaskan dalamMaking Indonesia 4.0 karena berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. “Karena padat karya, industri TPT bisa memanfaatkan bonus demografi,” tutur dia.

Menurut dia, nilai investasi sektor tekstil pada 2017mencapai Rp 10 triliun lebih. Dari jumlah itu, sekitar 60%-nya ditanam perusahaan lokal, sedangkan sisanya asing. “Indonesia masih menjadi tujuan investasi, karena pasar dan jumlah penduduknya besar,” tegas dia.

Ade menambahkan, ekspor TPT menunjukkan tren positif. Tahun lalu, ekspor TPT mencapai US$ 12,5 miliar, melampuai target US$ 12miliar. Tahun ini, ekspor TPT ditargetkan menyentuh US$ 13miliar. Pasar ekspor TPT paling utama masih Amerika Serikat (AS) sebesar 32%, diikuti Uni Eropa 15%, Jepang 10%, sisanya kawasan lain, seperti Timur Tengah dan Korea Selatan.

Sambil membenahi industri untuk menghadapi industri 4.0, kata dia, API tetap meminta pemerintah mempercepat perjanjian dagang dengan Eropa untuk mendorong ekspor. Jika perjanjian dagang dengan Eropa rampung, nilai ekspor TPT bisa naik dua kali lipat.

Di sisi lain, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana mengungkapkan, untuk mencegah disrupsi tenaga kerja akibat revolusi industri 4.0, pertumbuhan industri manufaktur harus dipacu melalui fasilitas pajak, pemangkasan harga energi, dan kemudahan izin investasi.

“Yang harus diprioritaskan tentu industri yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, seperti elektronik, tekstil, otomotif, dan mamin. Making Indonesia 4.0harus diarahkan untuk menyelamatkan tenaga kerja di sektor-sektor tersebut,” tegas dia.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman menjelaskan, industri 4.0 lebih fokus pada penggunaan teknologi dan transformasi digital. Meskipun teknologi banyak digunakan, revolusi industri 4.0 tidak akan menghapus tenaga kerja manusia. “Indusri 4.0 tidak akan menghilangkan atau menghapus tenaga kerja. Perubahan lebih pada tenaga kerja yang semakin ahli dan berkualitas,” tandas dia.

Karena itu, menurut Adhi, Making Indonesia 4.0 harus lebih banyak diarahkan pada peningkatan kualitas SDM industri manufaktur yang banyak menyerap tenaga. “Jepang sudah lama menggunakan industri 4.0 dan teknologi robotik dalam kegiatan manufakturnya. Tapi tenaga manusianya tetap digunakan,” ucap dia.

Adhi Lukman mengemukakan, Gapmmi menargetkan omzet mamin domestik dan ekspor tumbuh 10% menjadi masing-masing Rp 1.550 triliun dan US$ 12,65 miliar. Investasi di sektor manufaktur unggulan ini ditargetkan melonjak 27% menjadi Rp 60 triliun. Tahun lalu, industri mamin hanya tumbuh 7%.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto mengatakan, jika diimplementasikan dengan baik, Making Indonesia 4.0bisa menjadi angin segar bagi perbaikan kondisi industri manufaktur nasional yang tengah didera isu deindustrialisasi.

Menurut Dito, dengan adanya Making Indonesia 4.0, pengembangan sektor manufaktur unggulan tidak akan berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi industri 4.0, melainkan dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif oleh seluruh K/L.

“Kami mendorong agar kerja sama antarpemangku kepentingan secara vertikal maupun horizontal dipercerat dengan tujuan agar industri 4.0 mendatangkan manfaat bagi bangsa ini, bukan sebaliknya. Target waktu dan kebutuhan sumber daya perlu diperjelas bagi pencapaian industri 4.0 secara sektor per sektor,” papar dia.

Dito Ganinduto mengakui, penetapan lima sektor manufaktur unggulan, yaitu industri mamin, TPT, otomotif, kimia, dan elektonik untuk menghadapi industri 4.0 sudah tepat. “Tapi bukan tanpa catatan. Industri mamin, contohnya. Indonesia punya sumber daya pertanian yang besar, tapi belum dikelola secara efisien. Sebaiknya pengembangan industri mamin dalam kaitannya dengan industri 4.0 diarahkan ke sektor hulu, yaitu pertanian. Tenaga kerja yang akan diciptakan dalam rantai pertanian hingga industri mamin bakal sangat besar,” papar dia.

Lima Teknologi

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto pada acara peluncuran Making Indonesia 4.0 oleh Presiden Jokowi di Jakarta, pekan lalu, mengungkapkan, ada lima teknologi utama yang menopang implementasi industri 4.0, yaitu internet of things, kecerdasan buatan (artificial intelligence), human–machine interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi percetakan tiga dimensi (3D ). Itu sebabnya, pemerintah akan meningkatkan jaringan internet 5G di kawasan industri guna mendukung implementasi industri 4.0.

Untuk itu, menurut Airlangga, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemenkominfo guna membahas regulasinya. Kemenperin juga bakal menggandeng PT Telkom selaku operator penyedia layanan internet untuk perencanaan teknisnya. “Kami sedang melakukan pemetaan wilayah pemasangan jaringan internet 5G di kawasan industri. Industri 4.0 membutuhkan kecepatan data hingga 5G. Kalau datanya lemot tentu akan terhambat. Kami akan buat prototype-nya pada penyelenggaraan Asian Games 2018 Agustus mendatang,” ujar dia.

Menperin menjelaskan, revolusi industri 4.0 dapat mengakselerasi pencapaian Visi Indonesia dari 2045 ke tahun 2030, di mana Indonesia ditargetkan masuk 10 besar ekonomi dunia. “Dalam Making Indonesia 4.0, sektor manufaktur akan direvitalisasi dengan berbagai kebijakan dan insentif,” kata dia. (dho/ac/az)

Share:

Twitter

Program Restrukturisasi Mesin Peralatan IKM