BERITA INDUSTRI

Komite Industri Nasional Dibentuk


Sumber : Koran Jakarta (02/04/2018)

JAKARTA – Pemerintah akan membentuk Komite Industri Nasional (KINAS) yang bertujuan untuk memfasilitasi penyelerasan secara nasional, lintas kementerian/ lembaga, dan lintas pemangku kepentingan dalam percepatan agenda pengembangan industri nasional.

“Melalui komite ini, kita ingin membangun komunikasi yang berkelanjutan dalam kaitannya dengan revolusi industri ke-4,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, saat memimpin Rapat Koordinasi pembahasan Roadmap Implementasi Industri 4.0, di Jakarta, pekan lalu.

Hadir dalam rapat ini, antara lain Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, dan perwakilan K/L terkait.

Kementerian Perindustrian sendiri telah merancang Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap (peta jalan) yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era industri 4.0.

“Memang diperlukan koordinasi, baik itu terkait dengan harmonisasi regulasi, insentifinsentif fiskal, dan juga infrastruktur telekomunikasi dan lain-lain,” kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Lima fokus sektor yang disasar, antara lain industri makanan dan minuman, industri tekstil dan busana, industri otomotif, industri elektronik, dan industri kimia. Nantinya, Kementerian Perindustrian akan mencari proyek-proyek percontohan industri yang sudah menjalankan industri 4.0 di masing-masing sektor.

“Itu adalah lima sektor yang demand-nya terbesar di dunia. Sekitar 80 persen konsumen di dunia itu menghendaki lima produk tersebut. Beberapa di antaranya juga memiliki domestic market yang kuat untuk daya saing kita. Jadi itu yang akan jadi prioritas,” kata Airlangga.

Revitalisasi Manufaktur

Indonesia, jelas Airlangga, bertekad menjadi top 10 ekonomi dunia pada 2030. Momentum saat ini adalah waktu yang tepat untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia.

“Kita targetkan ekspor neto Indonesia dapat kembali ke level yang sama di tahun 2000, yaitu dengan konstribusi 10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” terangnya.

Target lainnya adalah peningkatan kontribusi manufaktur terhadap PDB menjadi 25 persen serta tambahan lapangan pekerjaan.

“Tidak perlu khawatir untuk persoalan tenaga kerja. Dengan adanya implementasi roadmap ini akan membuat industri meningkatkan eksistensi dan melakukan ekspansi, sehingga justru akan membutuhkan tenaga kerja baru,” katanya.

Share:

Twitter

Program Restrukturisasi Mesin Peralatan IKM