BERITA INDUSTRI

Kemenperin Cegah Lonjakan Impor Baja


Sumber : Investor Daily (29/03/2018)

JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan industri baja menyusun daftar kemampuan produksi dalam negeri. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah lonjakan impor, seiring kebijakan pemeriksaan barang di luar pelabuhan (postborder) yang diatur dalam Permendag 22/2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Turunan, dan Produk Turunannya.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Harjanto mengatakan, dalam pekan ini, industri baja diharapkan sudah bisa memberikan daftar kemampuan produksi, yang nantinya diserahkan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Sebab, saat ini, Kemenperin tidak lagi berwewenang memberikan rekomendasi impor baja. Namun, sebagai upaya pencegahan, dia menuturkan, Kemenperin memberikan produk apa saja yang sudah bisa dan belum diproduksi dalam negeri. Hal ini diharapkan bisa efektif mencegah banjir impor baja, terutama di sektor hilir.

“Kami memang sudah tidak bisa mengawasi, tapi kami bisa memberikan gambaran produk-produk apa saja yang sudah bisa kita buat, dan mana yang belum, mana yang masih butuh impor mana yang belum,” kata Harjanto kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (28/3).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang Januari-Februari 2018, impor baja mencapai US$ 1,528 miliar, naik 52,6% dibandingkan periode sama tahun lalu senilai US$ 1,002 miliar.

Direktrur Logam Ditjen ILMATE Kemenperin Doddy Rahadi mengatakan, industri dalam negeri khawatir aturan postborder dapat memicu banjir impor di pasar dalam negeri, terutama untuk produk baja hilir.

Jika terjadi, utilisasi industri baja nasional terancam kembali tertekan. Industri, kata dia, mengkhawatirkan dampak dari perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok.

Saat ini, Negeri Paman Sam menerapkan bea masuk (BM) 25% terhadap impor baja. Alhasil, Indonesia bisa menjadi pasar buangan produk baja Tiongkok.

“Yang masih kami awasi saat ini adalah efek postborder. Kalau perang dagang, saya rasa dampaknya belum signifikan,” kata Doddy.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (The Indonesian Iron and Steel Industri Association/IISIA) Hidayat Triseputro mengatakan, ada potensi Indonesia menjadi buangan produk baja hulu hingga hilir.

Oleh sebab itu, dia meminta Permendag tersebut bisa diimplementasikan dengan baik, dan pemerintah mau menerima masukan dari asosiasi. Pasalnya, kata dia, asosiasi melihat banyak celah yang bisa digunakan untuk memasukkan barang yang tidak sesuai peruntukannya.

“Permendag itu sangat longgar. Kalau sudah masuk, pasar bisa kolaps duluan, jika tidak diawasi dengan baik. Selain itu, sejauh mana kesiapan dan kontrol importasi dari sisi SDN,” jelas Hidayat.

Selain dari Tiongkok, dia menuturkan, potensi importasi dari negara lain besar, Namun, Tiongkok yang paling dikhwatirkan, karena seringkali menerapkan harga jauh di bawah rata-rata.

Ini lantaran perusahaan baja setempat mendapatkan fasilitas tax rebate. Hidayat mengatakan, Tiongkok kini menjadi penentu harga baja dunia. Pemangkasan kapasitas produksi sebanyak 150 juta ton hingga 2020 yang dilakukan Tiongkok bisa tidak tidak terasa dampaknya terhadap Indonesia.

Sebab, masih ada peluang Tiongkok memasok baja murah ke Indonesia. Sebelumnya, Asosiasi Semen Indonesia (ASI) juga keberatan dengan aturan postborder, yang diatur Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 07 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Semen Klinker dan Semen.

Kebijakan ini mengancam utilisasi industri semen yang kini sangat rendah, 5575%, seiring terjadinya kelebihan kapasitas produksi.

Share:

Twitter

Program Restrukturisasi Mesin Peralatan IKM