BERITA INDUSTRI

Komponen Lokal Industri Mobil Jadi Lebih Longgar


Sumber : Kontan Harian (26/03/2018)


JAKARTA. Ada kabar baik buat produsen mobil. Pemerintah sedikit melonggarkan aturan soal kewajiban menggunakan komponen lokal dalam setiap produksi mereka. Pelonggaran ini termaktub dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.


Beleid itu sekaligus merevisi dari Permenperin No.34/ 2017. Dalam perubahan peraturan yang ditandatangani Airlangga Hartarto, 12 Maret lalu, tersebut, pemerintah tetap memberikan izin impor bagi industri kendaraan bermotor incompletely knocked down atau rakitan.


Syaratnya, mereka harus memiliki surat penetapan yang dikeluarkan oleh direktur jenderal (dirjen) terkait. Nah, untuk mendapat surat penetapan tersebut, industri incompletely knocked down (IKD) kendaraan bermotor mesti menyertakan rencana impor dalam satu tahun.


Mereka juga diwajibkan untuk selalu melaporkan realisasi impor secara berkala setiap enam bulan sekali, setelah mengantongi izin impor kendaraan bermotor. Bila semua syarat tersebut tidak dipenuhi, industri bisa kena sanksi administrasi berupa pencabutan surat izin impor di periode berikutnya.


Pelonggaran lain adalah surat rekomendasi dalam penggunaan sistem kemudi selain kanan. Dalam peraturan menteri perindustrian yang lama, penggunaan sistem kemudi selain kanan butuh surat rekomendasi dari Kementerian Perhubungan. Pada beleid yang baru, syarat rekomendasi tersebut ditiadakan.


Putu Juli Ardika, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, mengatakan, tujuan pemerintah melonggarkan sejumlah aturan itu, agar industri kendaraan roda empat bergairah. Bahkan, Kementerian Perindustrian juga mengusulkan pemberian insentif pengurangan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). "Kami telah usulkan kepada Kementerian Keuangan. Itu yang saat ini tengah dikaji, untuk dikeluarkan peraturan menteri keuangan untuk mendorong aturan ini," ungkapnya, Minggu (25/3).


Walau memberikan ruang pelonggaran, Putu memastikan, penerapan penggunaan komponen dalam negeri tetap berlaku. Soalnya, pemerintah tetap memberlakukan penggunaan komponen lokal dalam industri otomotif.


Membantu industri


Untuk industri mobil rakitan, Putu bilang, izin impor juga disertai syarat: penggunaan komponen dalam negeri untuk jangka waktu lima tahun setelah peraturan menteri perindustrian ini diterbitkan. Pemakaian komponen dalam negeri tersebut bisa didapatkan dari tiga sumber.


Pertama, komponen kendaraan bermotor yang memang diproduksi oleh industri itu sendiri. Kedua, komponen kendaraan bermotor yang dihasilkan oleh industri dari subkontraktor mereka. Ketiga, dari komponen kendaraan bermotor yang dihasilkan industri dalam negeri.


Sumber penggunaan komponen dalam negeri tersebut bertambah. Dalam peraturan menteri sebelumnya, sumber pemakaian komponen lokal hanya berasal dari dua sumber. Yang pertama, dari hasil komponen produksi sendiri. Yang kedua, dari hasil manufaktur industri rekanan.


Putu menyebutkan, penggunaan komponen dalam negeri tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu lima tahun sejak surat persetujuan impor kendaraan IKD keluar. Penggunaan komponen dalam negeri itu pun harus dituangkan dalam rencana penggunaan komponen lokal mereka.


Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto bilang, pihaknya tidak mempermasalahkan aturan main baru yang dikeluarkan oleh menteri perindustrian tersebut. Bahkan, Gaikindo juga optimistis, kebijakan tersebut tidak akan mengganggu kegiatan produksi industri otomotif di dalam negeri.


Kebijakan tersebut di sisi lain malah akan memberikan manfaat bagi industri otomotif di tanah air. "Seharusnya, ini justru akan membantu memajukan industri otomotif nasional. Kan, produsen boleh memilih. Jadi, terserah produsen mau pilih yang mana dulu agar skala ekonominya bisa dicapai," kata Jongkie.


Industri otomotif tanah air memang masih belum terlalu bergairah. Maklum, penjualan mobil tahun lalu hanya naik tipis, sebesar 1,6% menjadi 1,07 juta unit dibanding dengan tahun sebelumnya.


Ramdhani Prihatini



Share:

Twitter

Program Restrukturisasi Mesin Peralatan IKM