BERITA INDUSTRI

Pemerintah Gandeng Surveyor Awasi Impor Garam


Sumber : Koran Tempo (22/03/2018)


JAKARTA — Kementerian Perindustrian bakal menggaet surveyor independen untuk memastikan garam impor tidak merembes ke pasar eceran. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Haris Munandar, mengatakan surveyor itu bakal memeriksa importir satu per satu.


”Kami pastikan kuota impor tidak disalahgunakan. Satu per satu perusahaannya akan kami data,” kata dia kepada Tempo, kemarin.


Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 memberi kewenangan kepada Kementerian Perindustrian untuk menentukan izin impor garam serta komoditas perikanan dan kelautan lainnya. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, kewenangan itu ada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Pada tahun ini pemerintah memutuskan kuota impor garam industri sebesar 3,7 juta ton. Pemerintah sudah membagi kuota 2,3 juta ton kepada 21 perusahaan pada akhir Januari lalu. Kini, Kementerian Perindustrian mengizinkan tambahan impor 650 ribu ton kepada 27 perusahaan.


Ketua Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI), Jakfar Sodikin, ragu akan efektivitas pengawasan pemerintah. Pasalnya, Kementerian Perdagangan malah menggelontorkan kuota impor 70 ribu ton bagi PT Mitra Tunggal Swakarsa yang menjalankan bisnis pengasinan ikan. Padahal, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994, sektor ini—bersama dengan industri aneka pangan—wajib memakai garam konsumsi yang tidak boleh diimpor.


Jakfar menuding PT Mitra terafiliasi dengan PT Garindo, perusahaan garam besar yang terbelit skandal perembesan garam industri pada tahun lalu.


Buktinya, kata dia, Manajer Pemasaran PT Mitra, Arya Sugiata Mulyono, juga bekerja di PT Garindo. “PT Mitra juga memakai gudang PT Garindo,” tutur Jakfar. Baik Arya maupun PT Mitra belum membalas permintaan konfirmasi yang dilayangkan Tempo.


Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, menganggap afiliasi PT Mitra dan Garindo bukan masalah. Izin impor, kata dia, bisa diberikan sepanjang perusahaan memiliki izin usaha industri (IUI). Meski begitu, Oke mengklaim lembaganya tidak sembarangan memberi izin impor.


“Dalam catatan kami, yang punya rekam jejak tak baik adalah Garindo, bukan PT Mitra. Kami berbasis pada IUI mereka,” ujarnya.


Oke menuturkan, pemerintah juga menggandeng polisi untuk mengawasi gudang importir.


Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian, Achmad Sigit Dwiwahjono, menyatakan industri pengasinan tetap wajib memakai garam domestik. Dia berdalih pemberian kuota PT Mitra adalah kasus khusus karena masa panen belum tiba, sehingga pasokan garam lokal masih sedikit.


“Saat ini belum masa produksi, mau tidak mau harus impor.”


Namun Jakfar tidak mempercayai dalih Sigit. Menurut dia, pasokan garam lokal per awal tahun lalu masih tersisa 349 ribu ton. Sebagian di antaranya juga diserap industri pengasinan ikan, aneka pangan, dan penyamakan kulit. YOHANES PASKALIS | ROBBY IRFANY



Share:

Twitter

Program Restrukturisasi Mesin Peralatan IKM