BERITA INDUSTRI

Rekomendasi Impor Garam Dikeluarkan Kemenperin


Sumber : Investor Daily (19/03/2018)


JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (PP) mengenai importasi garam industri. Dalam PP itu, rekomendasi impor garam diberikan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dari sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).


“PP-nya sudah diteken oleh Presiden dan dirapatkan ulang. Adapun kuota impor garam industri mencapai 3,7 juta ton dari sebelumnya 2,37 juta ton, setelah PP itu keluar,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, akhir pekan lalu.


Menurut dia, peluncuran PP ini dipicu adanya dua aturan yang berbeda. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Petambak Garam, yang mengatur rekomendasi izin pergaraman adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Padahal, sebelum ada aturan itu, kewenangan impor garam merupakan wewenang Kemenperin, sesuai UU Perindustrian. Akhirnya, Presiden mengembalikan rekomendasi impor garam ke Kemenperin.


Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, pihaknya bisa menerbitkan izin impor garam industri dengan rekomendasi Kemenperin. Ini menggantikan aturan sebelumnya, dimana rekomendasi impor garam industri diberikan oleh KKP.


“Kemenperin sedang menyusun alokasi dari kebutuhan industri yang tersisa dari 3,7 juta ton,” tandas dia.


Langkah ini, kata dia, diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan industri akan garam. Selama ini, besaran kebutuhan impor antara KKP dan Kemenperin berbeda.


Lebih lanjut dia mengatakan, PP itu akan mengatur cara menentukan kuota impor garam industri. Hal itu akan ditentukan dalam rapat koordinasi terbatas tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.


Kemendag mencatat, terdapat 30 perusahaan yang mendaftar untuk mendapatkan izin impor garam industri. Kemendag telah menerbitkan izin impor garam industri sebanyak 2,37 juta ton atau 64,05% dari kuota impor garam tahun ini sebanyak 3,7 juta ton. Izin itu diberikan kepada 21 perusahaan yang telah mendapatkan rekomendasi Kemenperin per awal Januari lalu. “Kalau ekonomi bergerak cepat dan membutuhkan garam lebih dari kuotanya per tahun, pemerintah bisa menggelar rakortas baru lagi,” imbuh Oke.


Lanjutkan Produksi


Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengatakan, garam sebagai komoditas strategis dapat mendukung rantai pasok dan meningkatkan nilai tambah sejumlah industri dalam negeri. Penggunaan garam sangat luas, antara lain oleh industri kimia, aneka pangan dan minuman, farmasi dan kosmetika, hingga pengeboran minyak.


“Bahkan, tanpa garam, industri kertas tidak berproduksi, dan kontak lensa tidak bisa jadi,” terang dia.


Menurut Menperin, sektor manufaktur yang membutuhkan garam industri sebagai bahan bakunya tersebut telah beroperasi cukup lama di Indonesia. Ada yang sudah puluhan tahun. “Oleh karena itu, pemerintah terusmendorong kontinuitas produksi industri nasional, karena berdampak pada lapangan pekerjaan, pemenuhan untuk pasar domestik, serta penerimaan negara dari ekspor,” papar dia. (ac)



Share:

Twitter

Program Restrukturisasi Mesin Peralatan IKM