BERITA INDUSTRI

Insentif Fiskal untuk Memasyarakatkan Mobil Ramah Lingkungan


Sumber : Rakyat Merdeka (09/02/2018)


MELALUI Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pemerintah menargetkan konsumsi energi baru dan terbarukan (TBT) pada 2025 mendatang sudah mencapai 23% dibandingkan 2016 lalu yang baru mencapai 7,7%. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah mendorong penggunaan mobil ramah lingkungan seperti mobil listrik dan hybrid. Selain untuk menekan emisi CO2, pengembangan mobil ramah lingkungan juga bagian strategis dalam mencapai target RUEN.


Sampai saat ini, penggunaan mobil ramah lingkungan di Indonesia masih sangat terbatas, populasi masih sangat rendah. Sebagian besar berasal dari mobil hybrid yang diperkirakan baru sekitar 5.000 unit, sedangkan sntuk mobil listrik jumlahnya jauh lebih sedikit. Secara komersial, mobil listrik belum masuk ke pasar otomotif nasional.


Selain masalah ketersediaan infrastruktur, kecilnya volume pasar mobil hybrid dan listrik di Indonesia terkait dengan harga yang memang terasa jauh lebih tinggi dibandingkan mobil dengan engine konvesional. Seperti diakui oleh Kemenperin, selain butuh kesiapan infrastruktur, insentif fiskal juga sangat diperlukan untuk mengembangkan pasar hybrid dan listrik karena saat ini harga mobil listrik dan hybrid masih terbilang mahal. "Harga mobil listrik bisa sampai miliaran rupiah. Karena itu kami mengusulkan adanya insentif," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar, Kamis (11/1).


Data dari Global EV Outlook 2017-yang dipublikasi International Energy Agency menunjukkan, sejumlah negara yang sukses mendorong penggunaan mobil listrik memang memberikan insentif yang pukup besar, baik kepada konsumen mapun produsen. Insentif


fiskal untuk pelanggan atau pengguna mobil listrik sangat penting untuk menguraogi biaya pembelian d.an biaya kepemilikan agar kesenjangannya dengan mobil konvensional bisa ditutupi.


Cina misalnya, negara ini mampu memacu pertumbuhan penggunaan mobil listrik antara lain dengan insentif berupa subsidi sebesar US$ 5.000-US$ 8.500 kepada konsumen. Subdisi bisa menjadi lebih besar karena pemerintah lokal juga diberikan peluang untuk memberikan insentif sampai 50% dari subsidi utama dari pemerintah pusat.


Subsidi yang cukup besar juga diberikan oleh Norwegia. Negara ini antara lain membebaskan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 25% pada pembelian mobil listrik. Di Jepang, pada 2016 pemerintahnya memperkenalkan subsidi baru sebesar maksimum sebesar JPY 850.000 atau sekitar US$ 7.700.


Menurut Haris, Kemenperin telah mengusulkan bea masuk urjtuk mobil listrik diturunkan sampai semaksimal mungkin. Hal ini untuk mendorong produsen menanamkan investasinya di dalam negeri untuk mengembangkan mobil listrik. "Baterainya mahal. Kita dorong adanya investasi baterai di dalam negeri. Ini untuk mempersiapkan perawatannya," katanya.


Haris mengatakan, untuk tahap awal pengembangan mobil listrik komponennya akan dipasok dari impor. Namun, kedepannya akan dibdlakukan wajib penggunaan Ting-kat Kandungan Lokal Dalam Negeri (TKDN).


Dalam pengembangan mobil listrik bisa meniru saat pengembangan motor matik di era jayanya motor bebek. Perubahan dilakukan perlahan dengan kesiapan infrastrukturnya sampai daeyah. "Saat ini motor matik yang menguasai karena semuanya dilakukan dengan bertahap," ujarnya.


Sementara itu, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andy Noorsaman Sommeng mengatakan. Peraturan Presiden (Perpres) mengenai mobil listrik diharapkan bisa segera terbit. Aturan itu akan menjadi pedoman bagi industri otomotif dalam mengembangkan mobil listrik. Aturan itu juga akan membuat sejumlah insentif yang dapat diberikan pemerintah kepada industri yang mengembangkan mobil listrik.


Salah satu insentifnya yakni pembebasan komponen bea impor untuk pengembangan mobil listrik. Andy belum mau merinci insentif lainnya yang diatur dalam aturan anyar itu. "Ini untuk mendorong para industri otomotif untuk mulai membangun," kata dia di Jakarta (10/1).***



Share:

Twitter

Indonesia Industrial Summit 2018