BERITA INDUSTRI

IISIA Dukung Pengenaan BMAD


Sumber : Bisnis Indonesia (11/12/2017)

JAKARTA - Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (Indonesian Iron and Steel Industry Association/IISIA) terus mendukung pengenaan bea masuk antidumping terhadap produk kawat baja atau wire rod untuk menciptakan pasar yang lebih adil, kendati pabrikan baja hilir merasa keberatan dengan rencana tersebut.

Wakil Ketua IISIA Ismail Mandry mengatakan bahwa berdasarkan hasil investigasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) produsen kawat baja asal China terbukti melakukan praktik dumping.

Investigasi ini bermula dari petisi antidumping yang diusulkan oleh dua pabrikan baja hulu domestik kepada KADI pada Agustus tahun lalu.

Asosiasi melihat petisi pengenaan BMAD yang diusulkan oleh anggotanya tersebut merupakan hal yang normal karena terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan produsen dari China.

"Pabrikan dalam negeri ingin ada persaingan level playing fi eld yang sama. Pengenaan BMAD ini lebih untuk menciptakan pasar yang adil," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (10/12).

Dalam dokumen laporan akhir penyelidikan antidumping terhadap produk kawat baja yang berasal dari China yang dirilis KADI, disimpulkan bahwa terjadi dumping atas impor barang yang diselidiki dan dilakukan oleh eksportir dan/atau eksportir produsen yang berasal dari China sebesar 10,2%-13,5%.

ALAMI KERUGIAN

Dengan adanya dumping tersebut, industri dalam negeri mengalami kerugian material, yang terlihat dari penurunan volume penjualan, harga domestik, laba operasi, produksi, utilisasi kapasitas, tenaga kerja, upah, pengembalian investasi, arus kas, pertumbuhan, dan kemampuan untuk meningkatkan modal.

Ismail menuturkan bahwa kapasitas terpasang pabrikan kawat baja dalam negeri sangat cukup untuk memenuni kebutuhan domestik, yaitu sebesar 2,80 juta ton per tahun yang diproduksi oleh lima pabrikan. Sepanjang tahun lalu, kebutuhan kawat baja nasional hanya 1,67 juta ton.

Dari besaran kebutuhan tersebut, produsen dalam negeri memasok 806.000 ton dan sisanya 865.084 ton diisi oleh produk impor.

Selama Januari-April 2017 impor kawat baja tercatat 151.804 ton untuk karbon rendah dan 6.925 ton untuk produk karbon tinggi.

"Kapasitas podusen dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan industri baja hilir, bahkan untuk produk high carbon yang kebutuhan per tahun sekitar 200.000 ton. Kenapa harus impor?" ujarnya.

Selain itu, Ismail juga menyebutkan beberapa negara telah menerapkan BMAD terhadap produk kawat baja dari China, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Amerika Serikat, Uni Eropa, Aljazair, Pakistan, Australia, Cile, dan India. Negaranegara tersebut menerapkan tarif BMAD yang bervariasi 8% hingga 81,40%.

Adapun, KADI merekomendasikan pengenaan BMAD atas impor kawat baja yang berasal dari China dengan pos tarif 7213.91.10, 7213.91.20, 7213.91.90, 7213.99.10, 7213.99.20, 7213.99.90, dan 7227.90.00 dengan besaran 10,20%-13,50%.

Akan tetapi, untuk pos tarif 7213.91.90, 7213.99.20, 7213.99.90, dan 7227.90.00, dikecualikan dengan spesifi kasi tertentu atau produk yang masuk ke dalam kategori karbon tinggi. BMAD ini diusulkan berlaku selama 5 tahun sejak tanggal diundangkan.

Sebelumnya, Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian Harjanto mengatakan bahwa pengenaan BMAD untuk steel wire rod masih menjadi pro dan kontra antara industri baja hulu dan hilir.

Pengenaan BMAD berdampak terhadap kenaikan biaya industri baja hilir karena merupakan salah satu kebutuhan bahan baku pabrikan dengan volume impor yang cukup tinggi.

Sebaliknya, kebijakan tarif bakal mendorong kenaikan angka penyerapan bahan baku kawat baja buatan pabrikan hulu domestik. "Akan tetapi, memang Komite Anti Dumping Indonesia itu positif menemukan unfair trading practices pada steel wire rod. Itu sudah menjadi suatu fakta penyelidikan," ujarnya.

Harjanto menyatakan bahwa kajian tersebut sudah memperhitungkan data keseimbangan pasokan dan permintaan industri baja secara menyeluruh.

Di samping itu, penyelidikan turut menganalisis dampak kenaikan biaya dan benefit pengenaan BMAD bagi industri baja. "Nanti tinggal menunggu bagaimana hasil pengambilan keputusan akhir tim pertimbangan national interest," kata Harjanto.

Sementara itu, Wakil Ketua Gabungan Industri Produk Kawat Baja Indonesia Sindu Prawira menyatakan keberatan dengan rencana pengenaan BMAD bagi produk kawat baja sebesar 10%-13,5%.

Menurutnya, pengenaan BMAD terhadap produk tersebut, berdampak signifikan terhadap kenaikan biaya. Pabrikan baja hulu domestik juga dinilainya belum mampu menunjang kebutuhan kawat baja pabrikan hilir dengan spesifikasi tertentu.

Share:

Twitter

Indonesia Industrial Summit 2018