BERITA INDUSTRI

Produk Wajib SNI Ditambah


Sumber : Bisnis Indonesia (30/11/2017)

JAKARTA - Pemerintah berencana menambah produk manufaktur yang masuk ke dalam daftar wajib SNI mulai tahun depan.

Saat ini baru terdapat sebanyak 105 produk manufaktur yang masuk ke dalam daftar SNI wajib, seperti sebagian produk makanan minuman, tekstil, baja, keramik, mainan, pupuk, dan semen.

Kepala Pusat Standardisasi Industri Kementerian Perindustrian Yan Sibarang Tandiele menyatakan ekstensifi kasi SNI wajib merupakan salah satu perangkat kebijakan untuk menjaga pasar domestik dari bendungan produk impor berkualitas rendah.

"Produk manufaktur itu ada puluhan ribu jenisnya, baru sebanyak 105 yang masuk ke dalam SNI wajib. Produk yang diprioritaskan segera masuk ke dalam SNI wajib itu terutama yang berkaitan dengan K3L, seperti misalnya produk consumer, kesehatan, dan juga lampu," ujarnya dalam perhelatan Indonesia Quality and Safety Forum 2017 di Jakarta, Rabu (29/11).

Yan menyatakan pemerintah masih mempertimbangkan kesiapan industri sebelum merealisasikan penambahan objek SNI wajib tersebut karena kebijakan ini dapat saja malah memukul pabrikan di dalam negeri.

Menurutnya, tidak sedikit pabrikan skala kecil dan menengah yang keberatan dengan penyesuaian wajib standardisasi tersebut. Pemerintah akan lebih dulu memperdalam kajian awal sebelum merealisasikan niatan tersebut.

"Maka kita hold dulu sampai tahun depan. SNI wajib itu pada dasarnya tajam ke dalam dan ke luar karena berlaku bagi produk industri maupun barang impor, jangan sampai SNI wajib nanti malah mematikan industri," ujarnya.

Di samping itu, keterlibatan swasta dalam penyediaan fasilitas laboratorium pengujian dan sertifikasi produk dianggap masih belum optimal. Pemerintah sudah menetapkan sebanyak 23 lembaga sertifikasi produk dan 80 laboratorium pengujian untuk sertifi kasi SNI wajib. "Masing-masing punya kompetensi yang berbeda-beda bergantung produknya," ujarnya.

Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan menyatakan pemerintah mendorong agar produk industri kecil menengah mulai mengikuti SNI wajib. Dengan demikian, produk industri skala kecil dan menengah dapat mulai menembus pasar ekspor.

"Sekarang mesti mulai didorong agar IKM terstandar untuk mempermudah menembus pasar internasional," ujarnya.

Pabrikan skala kecil dan menengah dipandang masih bergantung terhadap pasar domestik lantaran belum mengikuti standar. "IKM masih banyak yang terkendala technical barrier to trade," ujarnya.

DUA KATEGORI

Sementara itu, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN Kukuh S. Ahmad menyatakan penerapan SNI terbagi ke dalam dua kategori, yakni SNI sukarela dan SNI wajib. Umumnya, pabrikan mengajukan permohonan sertifikasi SNI sukarela untuk mendongkrak daya saing produk.

Sementara itu, produk tertentu yang masuk ke dalam SNI wajib perlu memperoleh sertifikasi pengujian laboratorium tanpa kompromi. "Produk yang tidak memenuhi SNI wajib sudah pasti tidak dapat izin edar, atau kalau barang impor tidak sesuai SNI mestinya tertahan di pelabuhan untuk segera reekspor," ujarnya.

Kukuh menyatakan salah satu kendala standardisasi produk di dalam negeri adalah keterbatasan infrastruktur laboratorium pengujian produk. "Keterlibatan private sector pun masih minim karena membangun laboratorium mungkin masih dianggap sebagai peluang bisnis yang belum pasti," ujarnya.

Salah satu perusahaan penyedia jasa sertifikasi dan laboratorium uji produk, PT Qualis Indonesia, menilai standardisasi produk di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara yang menjadi basis manufaktur lain di dunia.

General Manager PT Qualis Indonesia Calvin Satyanandi membandingkan Indonesia dengan Thailand yang sudah menetapkan standar wajib bagi 1.000 jenis produk.

"SNI wajib kita itu baru 105 item saja, Thailand sudah menetapkan lebih dari 1.000 item terstandar secara mandatory. Padahal, pengendalian kualitas produk itu sangat penting," ujarnya.

Terlebih, ketersediaan laboratorium pengujian produk di dalam negeri masih sangat terbatas karena pengujian kualitas produk di dalam negeri masih begitu didominasi peran pemerintah.

"Di sini baru ada sekitar 80 laboratorium saja. Sementara itu, pada negara manufaktur lain, misalnya China, untuk lab pengujian produk itu jumlahnya bisa ribuan," ujarnya.

Share:

Twitter