BERITA INDUSTRI

Kemenperin Tolak Rencana Ekspor Kayu Bulat


Sumber : Investor Daily (27/11/2017)

JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak rencana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk membuka kembali keran ekspor kayu bulat (gelondongan). Langkah tersebut dikhawatirkan mengganggu keberlangsungan industri hilir kayu di dalam negeri, sehingga berdampak pada merosotnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Kementerian LHK sebelumnya mewacanakan untuk membuka kembali pintu ekspor kayu bulat. Wacana tersebut pernah dilontarkan, namun belum terealisasi karena mendapat penolakan dari berbagai pihak.

Dalam pertimbangan Kementerian LHK, peluang ekspor kayu bulat akan diterapkan dengan tetap mengutamakan industri di dalam negeri. Caranya, dengan memberlakukan sistem kuota, sementara, dan hanya sebagai pemacu investasi.

Jenis kayu bulat (log) juga harus yang berkualitas tinggi dan yang tidak terserap industri di Tanah Air. Artinya, peluang ekspor tersebut dibuka kembali demi menyalurkan stok kayu bulat yang berlebihan.

Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Ditjen Industri Agro Kemenperin Edy Sutopo menjelaskan, sesuai amanat UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan PP No 41 Tahun 2015 tentang Sumber Daya Alam (SDA), semua SDA harus diolah di dalam negeri untuk peningkatan nilai tambah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka rangka penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.

“Berdasarkan hal itu, Kemenperin tidak akan pernah setuju dengan ekspor log atau bahan baku. Kita tetap tidak mau (ekspor kayu bulat dibuka lagi),” kata Edy Sutopo saat dihubungi di Jakarta, akhir pekan lalu.

Edy Sutopo menambahkan, klaim Kementerian LHK bahwa pasokan di dalam negeri berlebih tidak bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk membuka kembali pintu ekspor kayu bulat. Yang harus dipikirkan saat ini adalah jumlah angkatan kerja yang sangat banyak dan mereka harus diserap melalui kegiatan usaha industri.

“Selalu justifikasi itu yang dipakai, kalau yang didengar suara pelaku ekspor bahan baku. Mereka memang menguasai bisnis kayu log, sedangkan industri hilir tidak menguasai bahan baku. Kondisi itu dengan mudah dapat diciptakan oleh pemilik atau penguasa bahan baku. Coba dipikirkan soal angkatan kerja, mereka harus diserap, kalau tidak diserap maka akan menjadi masalah sosial, ekonomi, dan keamanan," tutur Edy.

Penolakan juga disampaikan oleh Ketua Indonesian Sawmill and Wood Working Association (ISWA/Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia) Soewarni. Dia mengatakan, membuka kembali keran ekspor yang telah ditutup merupakan kemunduran bagi Indonesia.

"Kami menolak, itu langkah mundur bagi Indonesia. Apalagi, sudah 35 negara melarang ekspor kayu bulat dan tidak ada rencana mereka membuka kembali. Apakah Indonesia mau menyenangkan yang di luar negeri yang menunggu kayu bulat kita diizinkan kembali diekspor atau melindungi industri di dalam negeri?" kata Soewarni.

Pemerintah Indonesia melarang ekspor kayu bulat sejak 2001 berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan No 1132/Kpts-II/2001 dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No 292/MPP/Kep/10/2001.

Pemerintah juga menerbitkan PP No 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan. Dalam pasal 76 dari PP No 34 Tahun 2002 disebutkan bahwa hasil hutan berupa kayu bulat dan bahan baku serpih dilarang untuk diekspor.

Sementara itu, Edy juga mengungkapkan, Kemenperin sedang mengajak pengusaha furnitur Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia. Sambutan pelaku usaha Tiongkok sangat positif.

"Bapak Dirjen Industri Agro sedang melakukan pembicaraan dengan pelaku usaha furnitur kayu dan rotan Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia. Kami juga sedang berbicara dengan pemerintah dan pelaku usaha kota Zhongsan, sebelumnya dengan pemerintah dan pelaku usaha kota Foshan. Bersama rombongan kami, Dirjen Industri Agro, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Wali Kota Palu, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon serta BKPM," kata Edy.

Share:

Twitter