BERITA INDUSTRI

Tiga Kawasan Industri Serap Investasi Rp 92 T


Sumber : Investor Daily (17/11/2017)

JAKARTA – Sebanyak tiga kawasan industri (KI) baru, yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe, Aceh, KEK Bitung, Sulawesi Utara, dan Kawasan Industri Tanjung Buton, Riau ditargetkan beroperasi pada 2018. Ketiga KI tersebut mampu menyerap investasi hingga Rp 92,71 triliun.

“Ketiga kawasan ini dinilai paling siap beroperasi tahun depan dari sisi infrastruktur, selain beberapa KI yang masih dalam masa konstruksi,” kata Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Imam Haryono kepada Investor Daily di Jakarta, Kamis (9/11).

Imam menjelaskan, KEK Lhokseumawe akan difokuskan ke industri energi, petrokimia, logistik, dan ketahanan pangan. Jumlah jumlah tenaga kerja di kawasan itu diprediksi mencapai 29.640 orang dalam 10 tahun.

Adapun beberapa perusahaan yang menjadi industri penggerak (anchor industry) di kawasan tersebut adalah PT Per tagas, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Asean Aceh Fertilizer, dan PT Kertas Kraft Aceh. KEKLhokseumawe, kata dia, ditargetkan menyerap total investasi hingga US$ 3,8 miliar atau setara Rp 50,5 triliun.

Rencana pengembangan yang sedang berjalan sebelumberoperasi adalah kanalisasi batas, penambahan jalan akses, dan penambahan drainase.

Selanjutnya, dia menuturkan, KI Tanjung Buton akan difokuskan untuk industri hilir minyak bumi dan gas (migas), serta pengepakan semen dan pupuk. PT Bosowa bertindak sebagai anchor industry. Hingga kini, pemda telah membebaskan lahan seluas 5.192 hektare (ha) dan yang telah bersertifikat hak penggunaan lahan (HPL) seluas 600 ha.

Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, KI Tanjung Buton bakal menyerap investasi Rp 7,02 triliun. Sementara itu, dia KEK Bitung, kata Imam, akan difokuskan untuk pengembangan industri berbasis kelapa, perikanan, farmasi, dan industri pendukung lainnya dengan proyeksi tenaga kerja 35 ribu orang. KEK Bitung bakal mendatangkan investasi hingga Rp 35,19 triliun.

“Saat ini dilakukan peningkatan fisik ruas jalan nasional Girian-Kema sepanjang 5 km, pembangunan jalan nasional akses ke Tol Manado-Bitung, serta peningkatan jalan tol Bitung, Minut, Manado sepanjang 43 km,” jelas Imam.

Menurut dia, sudah ada beberapa industri yang masuk dalam kawasan tersebut, antara lain PT Brandwood Biomedical dan PT Weda Bay. “Yang masuk di sana sudah lumayan banyak, tapi penggunaan lahannya di Bitung sedang diproses, mudah-mudahan beres tahun depan,” kata Imam.

Imam mengatakan, selain memastikan infrastruktur jalan maupun pelabuhan, pemerintah harus memastikan ketersediaan pasokan gas dan energi, seperti listrik di setiap kawasan. Selain ketiga kawasan ini, kawasan industri yang dijadwalkan selesai pada 2019 diharapkan bisa beroperasi lebih awal.

“Mudah-mudahan bisa lebih, tapi target yang tiga itu dulu. Semoga yang harusnya 2019 bisa maju jadi 2018,” ujar Imam.

Selain penyediaan lahan dan infrastruktur, menurut Imam, belum adanya industri yang menjadi anchor, menjadi salah satu kendala pengembangan kawasan industri. Saat ini terdapat 95 KI yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dari jumlah itu, delapan merupakan kawasan industri baru, yakni Dumai untuk hilirisasi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) serta KEK Sei Mangkei untuk hilirisasi CPO dan karet. Sedangkan KI Wilmar, Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik, dan Bantaeng untuk feronikel.

Adapun KI Morowali untuk feronikel, serta Kendal dan Tanjung Buton untuk hilirisasi CPO. Hingga akhir tahun ini, kata dia, akan ada dua kawasan lagi yang siap beroperasi, yakni KI Palu, Sulawesi Tengah, dan KI Konawe, Sulawesi Tenggara.

Kedua kawasan tersebut diproyeksikan menarik investasi US$ 5,89 miliar. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), ada 11 kawasan yang ditetapkan sebagai KEK, yakni Sei Mangkei (Sumatera Utara), Tanjung Api-api (Sumatera Selatan), Tanjung Lesung (Banten), Maloy Batuta Trans (Kalimantan Timur), Bitung (Sulawesi Utara), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Morotai (Maluku Utara), Belitung (Bangka Belitung), Sorong (Papua Barat), Lhokseumawe (DI Aceh), dan Merauke (Papua).

Imam Haryono mengatakan, dibukanya beberapa KI turut memengaruhi minat untuk merelokasi pabrik ke Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan beberapa pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel di wilayah Sulawesi. Untuk itu, pemerintah harus lebih cermat dan hati-hati untuk memilih investor asing yang akan masuk.

“Kalau mereka masuk karena kekurangan bahan baku, lalu memindahkan industrinya ke sini, tidak masalah. Yang jadi masalah, kalau mereka memindahkan usahanya karena teknologi yang digunakan sudah ketinggalan. Kalau sampai itumasuk, artinya hanya memindahkan masalah saja,” kata Imam.

Berdasarkan data Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), terdapat 82 KI yang tersebar di 39 kabupaten/ kota di 16 provinsi. Dari jumlah itu, sebanyak 17 KI berada di luar Jawa dengan luas total 74.600 ha.

Sementara itu, merujuk data Kemenperin, saat ini, terdapat 9.200 perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja 3,68 juta orang di KI. Dalam lima tahun ke depan, Kemenperin menargetkan 55% industri berada di luar Jawa dari saat hanya 29% untuk menciptakan pemerataan sebaran industri sekaligus industri.

Banyak Tantangan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, pemerataan ekonomi melalui pembangunan KI di luar Jawa yang gencar dilakukan pemerintah harus memiliki konsep yang jelas.

Pasalnya, sulit menarik investor untuk menanamkan modal di luar Jawa. Permasalahan dari pembangunan KI di luar Jawa, kata dia, biasanya adalah mencari industri penggerak.

Sebab, dibutuhkan modal besar untuk berinvestasi di luar Jawa, karena masih banyak hambatan infrastruktur. Oleh sebab itu, hanya industri manufaktur asing yang bermodal sangat besar berani masuk KI luar Jawa, seperti industri smelter nikel Tiongkok.

Catatan Investor Daily, pemain nikel Tiongkok telah menanam modal US$ 18 miliar di Indonesia untuk membangun smelter nikel, yang menghasilkan feronikel dannickel pig iron (NPI). Kebanyakan proyek pemain nikel Tiongkok berada di luar Jawa, terutama Sulawesi yang memiliki cadangan nikel melimpah.

Tiongkok kini mulai membangun industri hilir nikel, yakni baja nirkarat atau stainless steel. Sebaliknya, Hariyadi menegaskan, Jepang yang merupakan salah satu investor manufaktur kakap hingga kini masih memilih membangun industrinya di wilayah Jawa.

“Ada banyak masalahnya, bukan cuma infrastruktur, tetapi juga tenaga kerja dan hambatan lainnya,” kata dia.

Untuk itu, Hariyadi menegaskan, pemerintah harus membuat pemetaan dan konsep sesuai potensi kawasan. Selain itu, harus dipastikan adanya kesiapan infrastruktur dan tenaga kerja. Dengan begitu, lebih mudah menarik investor yang sesuai dengan potensi tersebut.

“Dulu pernah juga mau dibuat kawasan industri, misalnya di Cilacap atau Padang, tapi tidak jalan karena konsepnya tidak jelas mau dibawa ke mana,” kata Hariyadi Ketua Kebijakan Publik Apindo Danang Girindrawardana mengakui, pembangunan KI berjalan masif di era pemerintahan Joko Widodo.

Ini bisa menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus magnet investasi baru. Akan tetapi, senada dengan Hariyadi, Danang menilai, ada banyak tantangan yang dihadapi ketika membangun KI baru di luar Jawa.

Yang paling utama adalah ketersediaan infrastruktur, berupa listrik, telekomunikasi, hingga akses jalan. Ini sangat penting agar investor mau berinvestasi di KI terkait.

Selain itu, dia menegaskan, pemda harus menyamakan visi dengan pemerintah pusat yang inginmenciptakan pemerataan ekonomi melalui pembangunan KI di luar Jawa.

Oleh sebab itu, harus ada perbaikan birokrasi dan pelayanan aparatur pemda. Seringkali pengusaha kesulitan ketika berhadapan dengan kalangan birokrat di daerah. Masyarakat sekitar KI, kata dia, juga harus mendukung keberadaan KI.

Jangan sampai kasus tertundanya pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah, karena penolakan warga, terulang lagi. Dia menambahkan, perlu dipikirkan juga pasar produk manufaktur yang dihasilkan suatu KI. Tanpa hal ini, barang bisa menumpuk di gudang karena tak terserap pasar.

“Permukiman juga menjadi isu penting. Sebab, tak jarang lokasi KI terpencil dan jauh dari kota, sehingga sangat penting membangun permukiman baru, minimal seperti kos-kosan,” papar dia.

Faktor lainnya, demikian Danang, adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang bisa digunakan oleh industri. Permasalahan kekurangan SDM kerap ditemui sekitar wilayah KI luar Jawa. Hal ini wajib dipikirkan pemerintah ketika mengembangkan KI.

“Prinsipnya kami mendukung kebijakan pemerintah yang agresif mendorong pembangunanKI. Tapi, ini memerlukan kebijakan investasi yang tepat agar tantangan-tantangan yang saya sebutkan bisa diatasi,” tegas dia.

Sebelumnya, Ketua Umum HKI Sanny Iskandar menilai, masifnya pembangunan KI yang disokong pemerintah berdampak positif terhadap investasi. Sebab, hal ini memudahkan investor mendapatkan lokasi pabrik.

Menurut Sanny, UU No 3 Tahun 2015 tentang Perindustrian mewajibkan perusahaan masuk KI. Itu membuat pemerintah semakin gencar mendorong pembangunan KI.

“Ada banyak kemudahan dan insentif yang diberikan untuk investor yang kawasan industri. Jadi, sekarang lebih praktis kalau masuk kawasan industri,” kata Sanny.

Idealnya, menurut Sanny, setiap provinsi memiliki KI, sehingga pengembangannya bisa lebih terstruktur dan terencana. BeberapaKI, seperti Dumai, berpotensi berkembang pesat, setelah berdirinya pabrik oleokimia milik PT Sinarmas Cepsa. (ac)

Share:

Twitter