BERITA INDUSTRI

Menperin Minta Kompensasi Kenaikan UMP Bagi Industri


Sumber : Investor Daily (03/11/2017)

JAKARTA – Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71% dipastikan menekan perusahaan manufaktur nasional. Oleh sebab itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto meminta perusahaan manufaktur mendapatkan kompensasi untuk menutupi lonjakan biaya akibat kenaikan UMP.

“Harus ada kompensasi dengan halhal lain, misalnya, biaya energi yang lebih murah dan sistem logistik yang lebih efektif,” ujar dia di Jakarta, Kamis (2/11).

Airlangga menilai, kompensasi itu diperlukan untuk menjaga pertumbuhan industri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang (IBS) mencapai 5,51% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal III2017, lebih tinggi dibanding kuartal II sebesar 3,89% dan periode sama tahun lalu sebesar 4,87%.

Pertumbuhan itu merupakan yang tertinggi sejak kuartal I-2015. Di industri kecil dan menengah (IKM), menurut data BPS, pertumbuhan produksi mencapai 5,34% (yoy) pada kuartal III-2017. Jumlah ini naik sekitar 0,66% jika dibandingkan kuartal II-2017. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kelompok industri komputer, barang elektronik, dan optik sebesar 35,99% (yoy).

Selanjutnya diikuti industri kimia dan barang dari bahan kimia sebesar 24,56%, serta industri kertas dan barang dari kertas sebesar 19,97%. Menurut dia, besaran kenaikan UMP 2018 merupakan penjumlahan pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara nasional.

Terkait kenaikan UMP DKI 2018 menjadi Rp 3.648.035 per bulan, Menperin menilai, hal itu tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja sektor manufaktur secara keseluruhan. Sebab, industri yang bertumbuh di DKI Jakarta lebih banyak di sektor jasa. Adapun kawasan industri lebih banyak di luar Jakarta.

Menperin menegaskan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan menjaga kinerja industri nasional agar terus menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian nasional melalui sumbangan pajak, cukai, dan ekspor.

Industri juga menjadi penggerak utama untuk penyerapan tenaga kerja. Atas dasar itu, optimalisasi akses pasar menjadi penting. Dengan peningkatan peringkat kemudahan berusaha Indonesia yang dirilis oleh Bank Dunia terkait Ease of Doing Business (EoDB) 2018, Menperin menyatakan perlunya perbaikan dalam perdagangan antarnegara.

“Peluang ini yang perlu kita tingkatkan lagi, misalnya, melalui percepatan negosiasi-negosiasi free trade agreement (FTA) dengan Eropa, Amerika Serikat, dan Australia,” ungkap dia.

Menperin meyakini, jika upaya tersebut berjalan baik, kapasitas produksi dan perluasan pasar manufaktur Indonesia dapat lebih meningkat. Dia mencontohkan, saat ini, produk tekstil Indonesia masih dikenakan tarif bea masuk (BM) 12-20% di tiga kawasan itu.

Dengan FTA, Airlangga berharap tarif BM bisa nol persen, sehingga volume ekspor meningkat. Menperin juga meminta kepada para investor agar tidak perlu khawatir dalammenanamkanmodal atau berekspansi, meskipun akan menghadapi tahun politik pada 2018.

“Banyak perusahaan luar negeri yang sudah bertahan 30-40 tahun tetap tenang menjalankan bisnis,” ucap dia.

Airlangga menambahkan, apapun yang terjadi di dalam politik nanti, pemerintah akan memberikan perlindungan bagi para pelaku industri yang ingin membangun pabrik atau menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk mendukung rantai pasok global.

“Indonesia sudah menjadi negara yang dewasa dalam berdemokrasi,” ujarnya.

PMI Positif

Sebelumnya, indeks manajer pembelian (purchasing managers index/ PMI) Indonesia masih berada di teritori positif pada Oktober 2017, yakni sebesar 50,1, turun dibandingkan bulan sebelumnya 50,4. PMI itu dirilis Nikkei dan Markit setelah menyurvei sejumlah manajer pembelian di perusahaan manufaktur Indonesia.

Survei itumencatat, order baru tumbuh tipis, kendati pertumbuhan order ekspor mencapai level tertinggi sejak November 2012. Adapun penyerapan tenaga kerja turun dengan laju tercepat sejak Maret. Sementara itu, produksi tercatat stabil.

Dari sisi harga, perusahaan manufaktur menghadapi tekanan dari lonjakan biaya. Namun, besaran kenaikan harga barang tidak terlalu besar, karena perusahaan tidak dapat meneruskannya ke konsumen, seiring makin ketatnya persaingan.

“Kinerja manufaktur Indonesia cukup baik dalamempat bulan terakhir. Kabar buruknya adalah pengurangan tenaga kerja di sektor ini,” ujar Aashna Dodhia, ekonom IHS Markit.

Share:

Twitter