BERITA INDUSTRI

Produk IKM Didorong Serbu Pasar Daring


Sumber : Media Indonesia (25/08/2017)

MENJAMURNYA situs belanja daring hendaknya bisa dimanfaatkan para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dalam negeri untuk memasarkan produk mereka. Hal itu bisa membuat daya saing mereka terdongkrak dengan harga jual kompetitif.

Karena itulah, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) memberikan seminar dan workshop bagi pelaku IKM agar bisa memasang etalase produk mereka di berbagai situs belanja daring.

"Selain menyosialisasikan program pemerintah untuk IKM, hal ini bertujuan memberikan akses yang mudah bagi IKM untuk memasarkan produk mereka melalui e-commerce," ujar Direktur Jenderal IKM Gati Wibawaningsih saat memberikan sambutan dalam workshop e-smart di Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Gati menjelaskan keuntungan bagi pelaku IKM dengan pemanfaatan teknologi digital ini di antaranya dapat menaikkan pendapatan dan membuat mereka semakin inovatif.

Hingga 2019, lanjut Gati, pemerintah menargetkan jumlah IKM yang tergabung dalam skema e-smart atau e-commerce mencapai 10 ribu dengan total jumlah produk 30 ribu. "Saat ini (2017) target jumlah IKM masuk ke e-commerce akan mencapai 1.000 dengan jumlah produk 3.000," kata dia.

Dia berharap marketplace e-commerce Indonesia kelak akan dipadati produk-produk IKM dalam negeri dari berbagai sektor, seperti pakaian, makanan dan minuman, kerajinan, perhiasan, furnitur, herbal, hingga produk-produk logam.

Saat ini, kata Gati, pihaknya sudah menggandeng situs-situs belanja daring di Indonesia seperti Bukalapak.com dan Blanja.com. "Kami lagi mau jajaki dengan Blibli, Tokopedia. Kalau yang di Jawa kita kerja samanya dengan Bukalapak. Di luar Jawa dengan Blanja.com. Kita juga mau kerja sama dengan Lazada karena kalau Lazada banyak pasar fesyennya," ujar Gati.

Pajak e-commerce Terkait dengan rencana penerapan aturan pajak bagi perdagangan berbasis elektronik (e-commerce), ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono menyarankan regulasinya supaya dibuat secara detail. Itu disebabkan, kata dia, bukan hal yang mudah untuk membebankan pajak kepada perusahaan ecommerce.

"Kalau perusahaan e-commerce besar kan bisa didatangi kantornya, tapi bagaimana kalau yang kantornya hanya di laptop seperti yang di media sosial? Itu bagaimana?" ujarnya saat ditemui di Gedung Bank Indonesia (BI), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, kemarin.

Kalaupun telah menerbitkan aturannya, lanjut Tony, pemerintah diminta untuk tidak terlalu berharap banyak, kecuali untuk e-commerce besar. Dia juga berharap penerapan pajak bagi pelaku usaha e-commerce tidak lantas jadi menghambat bisnis mereka yang saat ini sedang tumbuh.

"Memang (bisnis e-commerce) itu akan menjadi tren yang sangat penting di ekonomi kita, jadi sayang kalau enggak ter-captured. Akan tetapi, jangan ambisisus dulu, sekarang yang besar-besar dulu saja, misal Tokopedia, Blibli, Mataharimall.com, tapi ya itu perlu waktu," pungkasnya. (tes/E-2)

Share:

Twitter