BERITA INDUSTRI

Penjualan Mobil BBM Dilarang


Sumber : Bisnis Indonesia (25/08/2017)

NUSA DUA, Bali - Pemerintah akan melarang penjualan mobil dan sepeda motor berbahan bakar fosil pada 2040, sebagai upaya mempercepat peralihan penggunaan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan dan rendah emisi.

Langkah Indonesia ini mengikuti sejumlah negara lain, seperti Amerika Serikat, Prancis, Norwegia, Inggris, dan India yang telah memiliki peta jalan dalam mendukung penggunaan kendaraan listrik. Bahkan, negara-negara tersebut memberikan berbagai macam insentif, baik bagi konsumen maupun produsen otomotif.

"Tadi [dalam diskusi] muncul usulan mengenai larangan penjualan, bukan penggunaan, kendaraan berbahan bakar fosil pada pada 2040. Kami akan usulkan ini kepada Presiden," kata Menteri Energi & Sum ber Daya Mineral Ignasius Jonan, Kamis (24/8).

Dia menyampaikan hal itu seusai rapat pembahasan Peraturan Presiden tentang Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik un tuk Transportasi Jalan yang diikuti oleh pelaku bisnis otomotif, akademisi, anggota Dewan Energi Nasional, termasuk manajemen tiga perusahaan energi, yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS).

Dalam draf peraturan presiden yang telah tujuh kali dibahas sebelumnya, klausul pelarangan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil belum ada.

Klausul tersebut akan masuk dalam draf terbaru dan dibahas dalam rapat kabinet terbatas sebelum disahkan dalam waktu dekat.

Rencana pelarangan ini sebelumnya disampaikan oleh Jonan kepada para peserta rapat terutama produsen mobil seperti Honda, Toyota, Mer cedes-Benz, pengurus Gabungan Industri Kendaraan Bermotor In donesia (Gaikindo), hingga pengembang mobil listrik.

Umumnya, mereka menyetujui larangan itu kendati mengusulkan waktu yang berbeda-beda.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara, misalnya, mengusulkan pelarangan itu berlaku efektif pada 2040.

Adapun, wakil dari Mercedes-Benz minta lebih cepat lagi, yakni pada 2030, sama dengan rencana pelarangan di Jerman. Sementara itu, pengembang mobil listrik mengusulkan pelarangan penjualan mobil berbahan bakar fosil dimulai pada 2020.

PEMBEBASAN PPNBM

Tidak hanya soal pelarangan, Jonan juga mewacanakan opsi pembebasan bea masuk dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan listrik yang diimpor secara utuh (completely built up/CBU), sebagai salah satu upaya memulai penggunaan mobil listrik secara massal.

Dengan pembebasan bea masuk dan PPnBM, harga mobil listrik impor akan lebih terjangkau.

Sebagai contoh, mobil listrik merek Tesla Model X yang sedang populer di Amerika Serikat dijual dengan harga US$80.000 atau sekitar Rp1 miliar. Bila diimpor ke Indonesia dengan bea masuk dan PPnBM, harganya menjadi sekitar Rp2,6 miliar.

Namun, sejumlah pelaku industri otomatif mengajukan syarat, seperti kuota impor dan jangka waktu implementasi.

Selain soal pelarangan dan rencana impor kendaraan listrik, rapat juga membahas sejumlah isu krusial dalam rancangan peraturan presiden tersebut.

Peralihan penggunaan bahan bakar fosil menjadi tenaga listrik pada kendaraan bermotor akan banyak mengurangi konsumsi bahan bakar minyak. Konsumsi harian BBM saat ini mencapai 1,6 juta barel, separuh di antaranya berasal dari impor yang menguras devisa.

Dalam setahun, Indonesia membutuhkan devisa setidaknya US$17 miliar atau sekitar Rp200 triliun untuk impor BBM. Menurut Jonan, Presiden menghendaki secepat mungkin ada regulasi mengenai percepatan kendaraan listrik untuk transportasi jalan.

Warih Andang Tjahjono, Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia mendukung penggunaan kendaraan hemat energi. Namun, dia mengingatkan, ada dua hal besar yang patut diperhatikan dalam peralihan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.

Pertama, penciptaan pasar yang menuntut tersedianya infrastruktur pendukung ataupun mobil dengan kualitas baik yang diterima oleh konsumen. Kedua, aspek yang juga harus dipertimbangkan adalah kesiapan industri dalam memenuhi kebutuhan pasar ketika percepatan penggunaan kendaraan listrik dilakukan.

"Pertanyaannya, kita mau menjadi pasar saja atau mau masuk pasar?" tuturnya.

Sebagian peserta rapat juga memberikan catatan atas rancangan perpres yang terkesan mengedepankan impor untuk program tersebut. Mereka mengusulkan, penguatan riset dan pengembangan sehingga momentum tersebut bisa di manfaatkan oleh industri kendaraan listrik di dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menyatakan sebanyak 400.000 mobil listrik atau hibrida ditargetkan mengisi pasar pada 2025. Diharapkan, pasar kendaraan ini sudah terbentuk pada 2022, diikuti dengan in dustri komponen lokal.

Agus Purwadi, Ketua Tim Pengembangan Mobil Listrik Nasional, mengatakan sepeda listrik, motor listrik, low speed EV, komersial EV, sudah dipakai di China. Saat ini, Indonesia jauh ketinggalan dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina.

Dirut PLN Sofyan Basir menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan energi listrik untuk mendukung kebijakan penggunaan mobil listrik.

Bahkan, pada tahun ini, PLN berkomitmen menyiapkan 1.000 stasiun penyedia listrik umum untuk pengisian daya listrik kendaraan. (Gemal A.N. Panggabean/Muhammmad Khadafi)

Share:

Twitter