SIARAN PERS

IKM Alat Perkakas Pertanian Siap Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri


Industri kecil dan menengah (IKM) sektor alat perkakas pertanian non mekanik siap memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Komitmen ini merupakan salah satu langkah nyata untuk memperkuat struktur industri nasional.


Alat perkakas pertaniannon mekanik yang akan ditingkatkan produksinya,antara lain cangkul, sekop, mata garu, egrek, dan dodos,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian dengan  PT. Krakatau Steel, PT. Boma Bisma Indra, PT. Sarinah, dan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia tentang Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku untuk Pembuatan Alat Perkakas Pertanian Non Mekanik di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (5/1).


Pada kesempatan tersebut, Menperin didampingi Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) I Gusti Putu Suryawirawan menyaksikan penandatanganan MoU tersebut yang dilakukan oleh Dirjen IKM Gati Wibawaningsih, Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Sukandar, Direktur Utama PT. Boma Bisma Indra (Persero) Rahman Sadikin, Direktur Utama PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Agus Andiyani, dan Direktur Utama PT. Sarinah (Persero) GNP Sugiarta Yasa.


Menurut Airlangga, langkah strategis ini merupakan wujud pelaksanaan dari arahan Presiden Joko Widodo yang memfokuskan pada pemerataan di tahun 2017. “Pemerataan tersebut salah satunya adalah memberikan prioritas kepada IKM,” ujarnya. Dalam hal ini, lanjutnya, BUMN telah merespons untuk menyediakan bahan baku bagi IKM khususnya sektor alat perkakas pertanian non mekanik. “Selama ini, tantangan yang dihadapi IKM adalah bahan baku, permodalan, kredit, dan akses pasar. Melalui MoU ini, perusahaan-perusahaan BUMN berfungsi menyediakan bahan baku serta menjualnya, sehingga menjadi supply chain yang lengkap,” tegas Airlangga.


Menperin menjelaskan, alat perkakas pertaniannon mekanik tersebut akan diproduksi oleh IKM yang tersebar dari Sabang sampai Meraukedengan jumlah 12.609 unit usaha. Sentra yang cukup besar terdapat di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Untuk kapasitas produksi cangkul dalam negeri mampu mencapai14 juta unit per tahun,ungkapnya.


Airlangga menambahkan, nantinya PT. Krakatau Steel akan memproduksi bahan baku medium carbon steel berbentuk lembaran sesuai kebutuhan industri yang kemudian akan dilakukan proses lanjutan oleh PT. Boma Bisma Indra sehingga menjadi barang setengah jadi, maksimal sampai dengan 75 persen.


“Barang setengah jadi tersebut akan didistribusikan ke PT. Sarinah dan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia. Untuk produsen cangkul yang berskala besar maupun kecil dan menengah,mereka akan mengolah barang setengah jadi tersebut menjadi alat perkakas pertanian,” papar Airlangga. Dengan skema ini diharapkan produksi cangkul dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan cangkul di pasar domestik sebesar 10 juta unit per tahun.


Airlangga menegaskan, dengan terpenuhinya bahan baku yang berstandar dan instrumen yang tepat bagi penyampaian bahan baku kepada sentra-sentra industri di dalam negeri, diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produk alat perkakas pertanian non mekanik di dalam negeri.


Pembinaan IKM


Sementara itu, Dirjen IKM Gati Wibawaningsih menyampaikan, pihaknya telah melakukan pembinaan bagi IKM alat perkakas pertanian di dalam negeri melalui fasilitasi penguatan SDM seperti bimbingan teknis, pendampingan dan sertifikasi. Selain itu, memberikan bantuan mesin dan peralatan, peningkatan kualitas produk dan pengembangan pasar, penguatan sentra, peningkatan kemampuan UPT, serta penumbuhan wirausaha baru IKM.


Dalam hal peningkatan kualitas produk, kami mendorong diberlakukannya Standar Nasional Indonesia (SNI). Pada tahun 2017 ini akan dilakukan amandemen SNI cangkul dan penyusunan SNI egrek,” tegasnya.


Menurut Gati, maju dan berkembangnya industri alat perkakas pertanian dalam negeri tidak terlepas dari peran dan kerjasama semua pihak, di antaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri baik swasta, BUMN, maupun IKM, asosiasi atau lembaga terkait serta masyarakat.


Untuk itu, Bapak Menteri Perindustrian mengajak kepada semua pihak untuk turut mendukung dan menyukseskan keberadaan industri alat perkakas pertanian dalam negeri dengan mencintai, membeli dan memakai produk alat perkakas pertanian dalam negeri,” paparnya.


Sebagai tindak lanjut nota kesepahaman ini, menurut Gati, pihaknya akan melakukan  koordinasi dan langkah-langkah seperti pembentukan tim monitoring dan evaluasi, pertemuan secara berkala untuk membahas perkembangan nota kesepahaman, serta penyusunan tim teknis SNI perkakas pertanian. MoU ini berlaku selama dua tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.


Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Sukandar mengatakan, dengan total kapasitas perusahaan saat ini, pihaknya cukup mudah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi IKM yang akan memproduksi alat perkakas pertanian non mekanik. “Kami hanya butuh waktu tujuh menit saja untuk penuhi bahan baku sebanyak 20 ribu cangkul,” ujarnya.


Direktur Utama PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Agus Andiyani menyampaikan, dengan adanya komitmen MoU ini, pihaknya tidak akan menggunakan lagi izin impor alat perkakas pertanian untuk mendukung langkah pemerintah meningkatkan produksi alat perkakas pertanian dalam negeri dengan harga yang kompetitif sekaligus menghidupkan iklim usaha bagi IKM. “PPI siap memasok ke seluruh pelosok Tanah Air dengan 34 cabang yang kami miliki,” tuturnya.


Direktur Utama PT. Boma Bisma Indra (Persero) Rahman Sadikin mengakui akan mampu mengisi kekosongan produksi alat perkakas pertanian non mekanik yang saat ini sudah bisa dikerjakan oleh IKM. “Kami memiliki kapasitas produksi sebanyak 250 ribu unit cangkul per bulan, yang kami garap di pabrik Pasuruan dengan luas 7 hektare. Ini yang akan dimanfaatkan sebagai penunjang produksi alat-alat pertanian dalam negeri,” ungkapnya.


Hal senada juga disampaikan Direktur Utama PT. Sarinah (Persero) GNP Sugiarta Yasa, yang siap berupaya membantu pemerintah untuk mengurangi ketergantungan produk impor khususnya pada alat perkakas pertanian non mekanik. “Kami juga akan bantu distribusnya sehingga para petani mudah mendapatkan alat-alat yang diperlukan,” jelasnya.


Demikian siaran pers ini untuk disebarluaskan.



Share:

Twitter