BERITA INDUSTRI

Industri Galangan Kapal Ingin Diperlakukan Seperti di Batam


Sumber : Koran Sindo (03/01/2017)

JAKARTA- Industri galangan kapal berharap mendapat dukungan penuh dalam mengembangkan industri galangan kapal dalam negeri, mengingat masih banyak kendala yang dihadapi.

Ketua Umum Pelopor Maritim Indonesia Novirwan S Said mengatakan, masih banyak kendala dalam pembangunan industri perkapalan di Indonesia. Menurutnya, sangat diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kondusif.

"Permasalahan yang tidak berubah, PPN dan bea masuk sampai sekarang masih tidak jelas. Masalah bea masuk ada ketidaksinkronan antara Kementerian Koordinator Ekonomi dan Kementerian Keuangan," ujarnya di Jakarta akhir pekan lalu.

Novirwan melanjutkan, pengusaha juga meminta kesetaraan antarpelaku galangan kapal, misalnya penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi industri galangan kapal. "Selama ini PPN hanya gratis bagi industri galangan kapal di Batam yang merupakan free trade zone . Kami minta ada kesetairaan perlakuan," tuturnya.

Dia menuturkan, masih kurangnya jumlah industri peralatan dan komponen untuk menunjang galangan kapal menjadi penghambat. Padahal, dengan digelontorkannya, proyek pembangunan kapal dalam negeri oleh pemerintah, maka harus dibangun pula industri komponen.

"Karena kapal yang dibangun di sini 70% masih impor, akhirnya uang yang digelontorkan pemerintah sangat kecil bisa dinikmati rakyat," ungkapnya.

Sebelumnya Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronik Kementerian Perindustrian (Kemenperin) I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, selama ini pemerintah sudah memberikan berbagai fasilitas, terutama pembebasan bea masuk melalui skema Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).

"Tapi menurut mereka kurang kondusif, karena banyak komponen kapal yang tidak terduga harus diimpor. Sementara galangan kapal seperti Batam, otomatis semuanya dibebaskan sehingga lebih leluasa untuk dibangun di Batam ketimbang di luar Batam," ujarnya.

Share:

Twitter